Serang,fesbukbantennews.com (12/5/2026) – Ikatan Keluarga Alumni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten akan menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) III pada 16 Mei 2026. Agenda nasional para alumni tersebut dijadwalkan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, KP3B dan Hotel Aston Serang.
Pelaksanaan MUNAS III kali ini menjadi sorotan di tengah dinamika internal organisasi alumni yang memanas setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 91 Tahun 2026 tentang Pengesahan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni periode 2026–2030.
Sejumlah alumni menilai kebijakan tersebut memicu kegaduhan dan memperuncing perpecahan internal yang hingga kini belum mereda. Bahkan, muncul anggapan adanya intervensi pihak kampus terhadap independensi organisasi alumni.
Panitia Pelaksana MUNAS III, Farhah Syibli, menegaskan bahwa forum musyawarah nasional digelar sebagai ruang konsolidasi dan kolaborasi seluruh alumni lintas generasi.
“Munas ini digelar sebagai konsolidasi dan kolaborasi para alumni UIN SMH Banten. Munas ke-III ini terbuka tanpa memandang latar belakang, mulai dari masa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati Serang, kemudian STAIN Sultan Maulana Hasanuddin, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin hingga sekarang menjadi UIN,” ujar Farhah.
Menurutnya, MUNAS III merupakan momentum penting bagi alumni untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan IKA UIN SMH Banten ke depan secara demokratis dan independen.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kemandirian organisasi alumni dari campur tangan pihak mana pun, termasuk pimpinan kampus. Farhah menilai rektor tidak seharusnya turut campur dalam dinamika internal organisasi alumni, terlebih hingga dianggap melakukan intervensi terhadap proses organisasi.
“Alumni harus diberi ruang untuk menentukan sikap dan kepemimpinannya sendiri secara independen. Organisasi alumni bukan alat kekuasaan kampus,” ujarnya.
MUNAS III IKA UIN SMH Banten diperkirakan akan dihadiri ratusan alumni dari berbagai daerah di Indonesia hingga Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah. Forum tersebut diharapkan menjadi titik temu untuk memperkuat soliditas alumni sekaligus meredam konflik internal yang belakangan mencuat.
