Serang,fesbukbantennews.com (11/5/2026) – Pernyataan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah yang memilih tidak menggunakan rumah dinas dan mengalihkan anggarannya untuk program rutilahu dan ambulans desa, sekilas terdengar heroik. Di tengah rakyat yang muak pada pejabat hedonis, narasi seperti ini mudah mendapat tepuk tangan. Tetapi justru di situlah masalahnya: politik modern terlalu sering dibangun di atas tepuk tangan emosional, bukan ketepatan berpikir administratif.
Kesederhanaan pejabat bukanlah ukuran utama keberhasilan pemerintahan. Negara tidak dibangun oleh simbol, melainkan oleh sistem. Ketika seorang kepala daerah menjadikan penolakan fasilitas negara sebagai panggung moralitas, publik perlu bertanya: apakah ini kebijakan rasional atau sekadar produksi citra?
Secara filosofis, negara modern berdiri di atas prinsip institusional, bukan asketisme pribadi. Max Weber menjelaskan bahwa birokrasi lahir untuk menciptakan tata kelola yang impersonal, terukur, dan profesional. Rumah dinas bukan hadiah kemewahan, melainkan instrumen kerja negara. Ia dibangun untuk menjamin efektivitas, keamanan, mobilitas, dan representasi kepala daerah. Ketika fasilitas institusional dipersonalisasi menjadi persoalan “saya sederhana” atau “saya merakyat”, maka negara perlahan digeser menjadi panggung psikologi individu.
Masalahnya bukan soal tinggal atau tidak tinggal di rumah dinas. Masalahnya adalah bagaimana keputusan publik dibentuk berdasarkan impresi emosional. Dalam psikologi politik, ini dikenal sebagai symbolic politics: rakyat diarahkan untuk mengagumi simbol pengorbanan, sehingga perhatian terhadap substansi pemerintahan melemah. Publik dibuat sibuk memuji kesederhanaan, sementara pertanyaan yang lebih penting tenggelam, seperti:
bagaimana kualitas APBD?, bagaimana tata kelola kesehatan?, bagaimana angka pengangguran?, bagaimana reformasi birokrasi? Dan bagaimana kualitas pendidikan?
Politik simbol bekerja dengan sangat efektif di masyarakat yang lelah secara ekonomi. Ketika rakyat sulit hidup, mereka cenderung mudah tersentuh oleh tindakan simbolik pejabat. Seorang pemimpin yang menolak fasilitas akan terlihat seperti “penyelamat moral”, meskipun secara administratif belum tentu menghasilkan perubahan struktural.
Di sinilah pentingnya berpikir ilmiah. Dalam ilmu kebijakan publik, program tidak diukur dari dramatisasi keputusan, tetapi dari efektivitas sistemik. Jika anggaran rumah dinas memang tidak prioritas, maka yang diperlukan adalah kajian teknokratis, bukan narasi sentimental. Sebab tanpa perencanaan matang, pengalihan anggaran hanya menjadi populisme fiskal: kebijakan yang terdengar pro-rakyat, tetapi lebih kuat secara citra daripada dampak jangka panjang.
Secara psikologis, masyarakat Indonesia memang memiliki kecenderungan paternalistik. Kita sering mengukur pemimpin dari gaya hidup personal, bukan kapasitas institusional. Pemimpin yang makan sederhana dianggap otomatis berpihak pada rakyat. Padahal sejarah menunjukkan banyak pemimpin populis menggunakan kesederhanaan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Mereka membangun kedekatan emosional agar kritik terhadap kebijakan menjadi terlihat seperti serangan moral.
Padahal demokrasi sehat justru menuntut hal sebaliknya: pemimpin harus dikritik berdasarkan kinerja objektif, bukan dilindungi oleh romantisme pribadi.
Lebih jauh lagi, ada persoalan logika yang perlu dipertanyakan. Jika rumah dinas dianggap pemborosan, mengapa fasilitas negara lain tetap digunakan? Mobil dinas? Pengawalan? Protokoler? Gaji jabatan? Maka penolakan rumah dinas menjadi terlihat selektif: cukup simbolik untuk mendapat pujian, tetapi tidak cukup radikal untuk benar-benar mengubah struktur fasilitas kekuasaan.
Ini menunjukkan bahwa politik simbol sering bekerja pada aspek yang paling mudah dipublikasikan.
Tidak ada yang salah dengan membantu rakyat miskin atau menyediakan ambulans desa. Itu memang kewajiban pemerintah. Tetapi kewajiban administratif tidak seharusnya dipasarkan sebagai drama moral pribadi. Sebab uang negara memang harus kembali kepada rakyat. Itu bukan sedekah pejabat. Itu tugas konstitusional.
Kita perlu membangun budaya politik yang lebih dewasa: berhenti mengkultuskan simbol kesederhanaan, dan mulai menuntut kualitas tata kelola. Sebab seorang kepala daerah tidak dipilih untuk menjadi pertapa politik, tetapi untuk menjadi administrator publik yang efektif.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang pandai memainkan citra kesederhanaan. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu membangun sistem yang adil, kuat, dan bertahan lama bahkan setelah dirinya tidak lagi berkuasa.(LLJ).
*Penulis : Febri Bahri Fauzin (Sekretaris PC Pemuda Persis Padarincang)
