Serang,fesbukbantennews.com (13/8/2026) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kamis (13/8/2026). Dalam aksinya, mereka menyoroti tingginya angka pengangguran yang mereka nilai menunjukkan kegagalan pemerintah daerah membuka akses kerja bagi masyarakat.
Koordinator Umum KMS 30, Bento, mengatakan Banten masih menghadapi persoalan serius di sektor ketenagakerjaan. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten mencapai 6,48 persen pada Mei 2026. LowonganKerja Banten
Angka tersebut menempatkan Banten di jajaran provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. KMS 30 juga mencatat sekitar 411,24 ribu orang di Banten belum memiliki kepastian pekerjaan.
Bento menilai kondisi itu ironis karena Banten terus menerima investasi dan pembangunan proyek strategis nasional. Menurutnya, pertumbuhan investasi belum otomatis membuka akses kerja yang luas bagi masyarakat lokal.
“Kemiskinan yang mencekik leher rakyat Banten hari ini bukanlah takdir Tuhan, melainkan hasil rekayasa kebodohan birokrasi,” kata Bento dalam orasinya.
KMS 30 menilai banyak warga Banten masih bergantung pada sektor informal karena industri belum menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Kondisi itu membuat pekerja menghadapi ketidakpastian pendapatan dan perlindungan kerja. LowonganKerja Banten
Mahasiswa juga menyoroti tingginya pengangguran di kalangan lulusan pendidikan menengah. Berdasarkan data yang mereka gunakan, TPT lulusan SMK mencapai 11,88 persen, sedangkan lulusan SMA mencapai 10,07 persen.
KMS 30 menyebut lebih dari 59 persen penganggur di Banten berasal dari lulusan pendidikan menengah. Mereka menilai kondisi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan sekolah dengan kebutuhan industri.
Karena itu, KMS 30 mendesak pemerintah mengubah kebijakan pendidikan kejuruan agar lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja.
Mahasiswa juga menyoroti lemahnya sistem informasi pasar kerja serta praktik percaloan dalam proses rekrutmen. Mereka menilai Pemprov Banten perlu membangun sistem Labor Market Intelligence yang mampu mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi pencari kerja secara terbuka. LowonganKerja Banten
Mereka meminta Pemprov Banten menerbitkan aturan yang mendorong industri dan kawasan proyek strategis memprioritaskan tenaga kerja lokal.
KMS 30 juga mendesak DPRD Banten memperkuat pengawasan terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Mereka meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten mengevaluasi kebijakan masing-masing.
“Kami menuntut perombakan total kurikulum kejuruan agar langsung terintegrasi dengan industri, serta sikat habis seluruh sindikat mafia calo rekrutmen tenaga kerja yang dipelihara oleh sistem!” tegas Bento.
Menurut KMS 30, pemerintah tidak cukup mengandalkan pertumbuhan investasi untuk menekan pengangguran. Pemprov Banten harus memastikan investasi membuka lapangan kerja bagi warga lokal dan menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan industri. LowonganKerja Banten
“Ketidakmampuan jajaran Pemprov Banten inilah yang melahirkan pengangguran massal, dan pengangguran inilah yang jadi mesin pencetak kemiskinan ekstrem,” ujar Bento.(***).
