Serang,fesbukbantennews.com (26/8/2026) – Aliansi BEM Banten Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (26/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan refleksi 81 tahun kemerdekaan sekaligus mendesak Pemerintah Provinsi Banten membenahi sejumlah persoalan yang dinilai masih dirasakan masyarakat.
Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, Suci Indah Lestari, mengatakan kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan yang sehat, rasa aman dan kesejahteraan.
Mahasiswa menyoroti persoalan pendidikan, termasuk tingginya angka anak tidak sekolah, ketimpangan fasilitas dan tenaga pendidik, serta pelaksanaan program sekolah gratis. Mereka juga mendesak penguatan pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, besarnya investasi yang masuk atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari apakah rakyat Banten benar-benar hidup lebih sejahtera, lebih aman, lebih sehat dan lebih merdeka,” kata Suci.
Selain pendidikan, BEM Banten Bersatu menyoroti aktivitas pertambangan ilegal, kendaraan tambang dan ODOL, pencemaran lingkungan serta lemahnya pengawasan. Mahasiswa meminta seluruh aktivitas pertambangan ilegal ditindak tegas dan proses penegakan hukumnya dibuka secara transparan.
Di bidang ekonomi, mahasiswa meminta investasi dan industrialisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, termasuk melalui prioritas tenaga kerja lokal dan pemenuhan hak pekerja. Mereka juga mendesak pembangunan dilakukan secara merata serta tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
Dalam aksi tersebut, BEM Banten Bersatu menyampaikan 21 tuntutan, di antaranya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, penghentian tambang ilegal, penertiban kendaraan tambang dan ODOL, penegakan hukum lingkungan, perlindungan tenaga kerja, pemerataan pembangunan, pemberantasan KKN, transparansi anggaran serta penguatan pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.
BEM Banten Bersatu juga meminta Pemerintah Provinsi Banten menjadikan kesehatan, keamanan, lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.
Mahasiswa menegaskan kritik merupakan bagian dari kontrol publik dalam demokrasi. Mereka mendorong pemerintah menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.(fun/LLJ).
