Serang,fesbukbantennews.com (14//6/2026) – Memasuki babak baru pasca-revitalisasi fisik, masa depan Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Banten kembali dibedah secara komprehensif.
Melalui dukungan program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Banten, Perpustakaan Halwany sukses menggelar Seminar Nasional bertajuk “Reaktualisasi Pemikiran Halwany Michrob dalam Revitalisasi Banten Lama” di Ruang Audiovisual Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, Minggu (14/6/2026).
Acara yang dibagi ke dalam dua sesi ini mempertemukan para pemangku kepentingan, mulai dari unsur kementerian, pemerintah daerah, akademisi, hingga pegiat literasi dan komunitas lokal.
Ketua Panitia Penyelenggara, Dhepi Naufal Halwany, menegaskan bahwa esensi revitalisasi Banten Lama tidak boleh terjebak pada modernisasi visual semata.
“Revitalisasi harus dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah, budaya, keagamaan, pengetahuan, dan identitas masyarakat yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks itulah pemikiran Prof. Halwany Michrob mengenai konsep urban dan living heritage menjadi sangat relevan untuk kita kaji kembali,” ujar Dhepi dalam sambutannya.
Gagasan almarhum Prof. Halwany Michrob yang mengibaratkan Banten Lama bukan sebagai kota mati melainkan “kota yang tertidur”, diamini oleh Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI, Agus Widiatmoko.
Menurutnya, visi besar Halwany melampaui zamannya dan sangat sejalan dengan agenda nasional saat ini.
“Dari Kementerian Kebudayaan lagi mereaktivasi seluruh keraton di Indonesia termasuk di Banten Lama. Ini bisa menjadi bahan pemikiran kami bagaimana masyarakat Banten mereaktivasi kebesaran Banten Lama dan perlu dukungan dari masyarakat,” kata Agus.
Sinergi Lintas Sektor dan Tantangan Berkelanjutan
Seminar ini menghadirkan lima narasumber ahli yang mengupas berbagai sudut pandang dari aspek historis, regulasi, hingga rencana infrastruktur teknis ke depan:
• Sesi Sejarah & Aspirasi: Ade Jaya Suryani (Dosen UIN SMH Banten) memaparkan intisari disertasi ilmiah Halwany Michrob yang menekankan rekonstruksi berbasis data empiris, sementara tokoh masyarakat Banten, KH Embay Mulya Syarief, menitikberatkan pada aspek heroisme serta tanggung jawab moral atas luka sejarah perusakan situs.
• Sesi Evaluasi & Kebijakan: Peneliti/Arkeolog NIOD Institute Netherlands, Adieyatna Fajri, memberikan kritik reflektif atas proyek fisik 2017–2022 yang dinilai memicu “krisis identitas estetika” dan bias kolonial. Di sisi lain, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Banten, Yan Ardiansyah Achmad, memaparkan rencana strategis delineasi kawasan seluas 926,94 Ha, termasuk normalisasi sisa 2.653 meter saluran kritis pada Arteri Biru (Kanal Banten).
Sementara itu, Kepala BPK Banten, Swedhi Hananta, mengingatkan pentingnya aspek kepatuhan terhadap UU Cagar Budaya serta perlunya pembentukan badan otoritas atau pokja pengelolaan yang terpadu agar manajemen kawasan tidak bias.
Ia menyoroti bahwa pemanfaatan kawasan belum maksimal dan masih dihadapkan pada tantangan pelapukan material kuno, resistensi relokasi pedagang, hingga tata kelola sampah saat lonjakan peziarah.
“Kalau ingin membangun Banten semuanya harus satu padu. Kepentingan pedagang, pariwisata, parkir, kesultanan/kenadziran, hingga civitas akademika pelan-pelan harus kita aplikasikan dan sounding-kan ke dalam tata kelola Banten Lama yang terstruktur,” pungkas Swedhi.
Forum ini diharapkan tidak berhenti menjadi ruang diskusi, melainkan melahirkan rekomendasi konkret dalam menyelamatkan marwah peradaban Islam Nusantara di tanah Banten.(fun/LLJ).
