Serang,fesbukbantennews.com (23/2/2026) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman30 (KMS) 30 menggelar aksi unjukrasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Senin (23/02/2026).
Dalam aksinya ,mereka menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah belum menunjukkan perubahan signifikan bagi masyarakat Provinsi Banten. Sejumlah program pembangunan dinilai lebih menonjolkan pencitraan dibandingkan penyelesaian persoalan dasar rakyat.
Koordinator Umum KMS30, Tarpi Setiawan mengatakan, satu tahun kepemimpinan seharusnya menjadi momentum perubahan melalui pembangunan yang adil dan merata di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun hingga memasuki tahun 2026, berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan.
“Kami melihat lebih banyak pencitraan dibandingkan perubahan yang konkret,” tegasnya.
Tarpi menyebut program Sekolah Gratis yang digaungkan oleh Andra-Dimyati masih jauh dari berhasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah masyarakat Banten baru mencapai 9,56 tahun.
Program Sekolah Gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Banten ditargetkan menjangkau 87.000 siswa. Namun hingga awal 2026 realisasinya baru mencapai sekitar 60.700 siswa atau sekitar 70 persen dari target. Meskipun demikian, angka tersebut tidak dipublikasikan secara transparan oleh Pemprov Banten.
“Di website Pemprov Banten hanya menyebutkan angka pelaksanaan programnya. Tapi sebaran kabupaten/kota mana saja yang sudah banyak serapannya tidak dipublikasikan,” tuturnya.
Tarpi mengatakan, Pemprov Banten dinilai lebih menonjolkan proyek-proyek besar sebagai simbol keberhasilan pembangunan. Sementara itu, persoalan jalan rusak, keterbatasan akses desa, dan lemahnya konektivitas wilayah selatan Banten masih belum tertangani secara maksimal.
Tarpi mengkritisi program Bang Andra (bangun jalan desa sejahtera) yang dinilai kerap masuk ke pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani yang bukan menjadi kewenangan utamanya. Hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih program pembangunan di tengah banyaknya jalan provinsi yang rusak.
“Satu tahun seharusnya cukup untuk menunjukkan arah perubahan. Tapi yang terlihat justru pembangunan lebih banyak dipamerkan daripada dirasakan masyarakat,” katanya.
Mahasiswa juga turut menyoroti angka kemiskinan di Banten yang mencapai 760.850 jiwa. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 6,63 persen pada November 2025.
“Kondisi tersebut menjadi ironi bagi Banten sebagai wilayah industri yang dipenuhi kawasan pabrik dan investasi,” tuturnya.
Adapun tuntutan mahasiswa yakni:
1. Membuka data pembangunan secara transparan
2. Memprioritaskan pemenuhan hak dasar rakyat di sektor kesehatan dan pendidikan
3. Menghentikan tumpang tindih kewenangan pembangunan infrastruktur
4. Memastikan pembangunan infrastruktur berpihak pada wilayah tertinggal, khususnya
Banten selatan
5. Menjalankan kebijakan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan yang
berkeadilan. (Cat/LLJ)
