Pandeglang,fesbukbantennews.com (22/5/2023) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang Ahmad Saepudin tidak akan mengeruk habis tumpukan sampah di bibir Pantai Teluk Labuan Kabupaten Pandeglang yang kini viral di media sosial. Menurut Saepudin tumpukan sampah membantu mencegah abrasi.
Namun hal tersebut menjadi Perhatian Lulu Jamaludin Kordinator Pokja Relawan Banten yang mengungkapkan pernyataan Kadis LHK Kabupaten Pandeglang tumpukan sampah membantu abrasi dapat membuat cacat dan menciderai program G20 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Dikutip dari tribunbanten.com Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang, Achmad Saepudin menjelaskan alasan tidak akan mengeruk habis tumpukan sampah itu karena membantu mencegah abrasi.
“Sebetulnya kita mau bersih, kita mau keruk semua sampah nya. Tapi masyarakat tidak ingin dikeruk, karena takut abrasi,” katanya, Senin (22/5/2023).
Lulu Jamaludin mengungkapkan kebijakan yang akan diambil kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pandeglang itu dinilai dapat menciderai program G20 Presiden RI Joko Widodo. Dimana tumpukan sampah di laut berdampak pada ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat sekitar.
“Kadis LH Pandeglang bisa menciderai program G20 Pesiden Jokowi, dimana sampah di laut dan bibir pantai sudah menjadi isu global dan menjadi perhatian semua negara. Dan yang pasti berdampak terhadap ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat sekitar,” ungkap Lulu usai melaksanakan bersih-bersih sampah di bibir pantai Teluk Labuan Kabupaten Pandeglang, Senin (22/5/23).
Lulu menambahkan, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal mengatasi abrasi misalnya menanam mangrove atau membuat bangunan sarana pemecah gelombang air laut.
“untuk mengatasi abrasi, Solusinya bukan menumpukan sampah di bibir pantai, banyak solusi yg bisa diterapkan misalnya penanaman mangrove yang jelas-jelas dapat menahan gelombang air dan juga mengurangi dampak tsunami, angin laut, terhindar dari pengikisan tanah dan erosi pantai,” ungkapnya.
“Selain itu, Pemda juga dapat membangun sarana pemecah gelombang air laut (breakwater) yang kuat untuk meredam ombak yang datang, sehingga dapat mengurangi potensi pengikisan,” sambungnya.
Dikutip dari siaran Pers No.13/SP/TKMG20/10/2022 Tim Komunikasi dan Media G20, bertajuk “Penanganan Sampah Laut: Dari Bali untuk Indonesia” Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Nani Hendriarti mengungkapkan isu sampah plastik bukan hanya masalah Indonesia tetapi sudah menjadi isu global dan menjadi perhatian semua negara. Sebab dampaknya bukan hanya pada perairan, tetapi juga terhadap ekosistem perairan dan kesehatan manusia.
“Dari 10 juta metrik ton sampah yang masuk ke laut, 10 persen berdampak pada penyebaran yang kita bilang lintas batas. Data riset untuk Indonesia yang dilakukan oleh LIPI yang melibatkan kemitraan dari periset lain menunjukkan kebocoran sampah plastik ke laut 0,27 sampai 0,59 juta ton per tahun,” katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam mengatasi sampah plastik ini, mereka bekerja lintas sektor dan lintas institusi yang disebut Pentahelix. Di sini, semua lini dilibatkan baik kementerian atau lembaga pemerintah, masyarakat, akademisi, pihak swasta, maupun media.
Dalam mencapai target ambisius pada 2025 itu, National Plastic Action Partnership (NPAP) melakukan sejumlah pendekatan. Di antaranya adalah mengubah perilaku. “Melakukan kampanye untuk mengubah perilaku dari yang kurang care pada sampah plastik ke perhatian yang lebih pada sampah plastik karena ada nilai ekonomisnya,” ujarnya.
Dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pad ppkl.menlhk.go.id Negara G20 satukan komitmen untuk isu lingkungan dan perubahan iklim. Pertemuan ke-3 Deputi Lingkungan dan Kelompok Kerja Keberlanjutan Iklim atau Environment Deputies Meeting and Climate Sustanability Working Group (3rd G20 EDM-CSWG) berlangsung di Bali pada tanggal 29 – 30 Agustus 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) dan dihadiri oleh 211 delegasi dari negara-negara anggota G20, negara undangan dan Organisasi Internasional. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim global.
EDM-CSWG pada Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga isu prioritas yang menjadi fokus pembahasan dari setiap pertemuan. Ketiga isu prioritas tersebut adalah: mendukung pemulihan yang berkelanjutan, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim, dan peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim.
Penanganan sampah laut (Marine Litter) masih menjadi perhatian negara-negara G20 khususnya sampah plastik yang dikenal sebagai sumber pencemar lintas batas yang memberikan dampak dan ancaman secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi global. Pembahasan isu sampah laut berfokus pada bagaimana negara-negara G20 dapat bersinergi dalam mengatasi tantangan sampah laut melalui pendekatan ekonomi sirkular dan penggunaan plastik yang berkelanjutan.(fun).
