Serang,fesbukbantennews.com (1/6/2017) – Pemerintah Provinsi Banten menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2016.
“Berdasarkan pemeriksaan dari BPK, kami memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun anggaran 2016 kepada Pemprov Banten,” kata Anggota V BPK RI Isma Yatun, dalam rapat paripurna istimewa, di Gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Rabu (31/05/2017).
Menurut Isma, pemeriksaan keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
“Meski demikian jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan kekurangan atau pelanggaran terhadap tujuan perundang-undangan maka harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan,” katanya.
Menanggapi opini ini, Gubernur Banten Wahidin Halim merasa beruntung, pasalnya, belum satu bulan dirinya menjabat, Pemprov Banten sudah mendapatkan opini WTP dari BPK. Prestasi WTP ini, kata dia, merupakan sepak terjang dan kerja keras Sekda beserta jajarannya dalam menata dan mengelola administrasi keuangan termasuk aset daerah dengan baik, benar, sesuai aturan dan prosedur.
“Saya ucapkan selamat atas diraihnya WTP. Saya beruntung, terima kasih atas kerja temen-temen di sekretariat, dinas dan pelaksana yang menyelenggarakan tata kelola keuangan dengan baik. Saya hanya finishing touch aja, memberikan arahan di minggu-minggu terakhir ketika temen-temen sedang menyelesaikan, dan memang sebelumya tata kelola keuangan sudah baik,” kata Gubernur Wahidin.
Dalam kesempatan ini, Gubernur meminta agar Opini WTP yang diraih Pemprov Banten pada tahun ini agar dipertahankan dan ditingkatkan. Gubernur Wahidin besreta Wakl Gubernur dan jajarannya, lanjut dia, berjanji untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, penggunaannya, penyerapan atau peruntukannya, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan aset hingga pelaporannya.
“Kita akan pertahankan WTP ini dan menutup ruang-ruang korupsi, karena WTP tidak berarti tidak ada korupsi. WTP hanya bersipat adminstrasi keuangan. Prestasi ini akan kami pertahankan selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tuturnya.
Hal yang sama juga dikatakan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, dirinya bersama Gubernur Wahidin Halim bertekad terus melakukan peningkatan terhadap capaian yang sudah diperoleh. Andika bertekad senantiasa melaksanakan ketentuan peraturan bidang pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan akuntabel.
“Ini berkat kinerja pemprov yang baik dalam kaitan laporakn keuanga. Dan ini akan kita pertahankan dan jaga agar kedepan Pemprov Banten meraih WTP kembali.
Menurut Andika, Upaya pengawasan juga terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Opini WTP ini menurutnya menunjukan aparatur Pemrov Banten bekerja maksimal dalam mengelola dan menggunakan keuangan daerah.
“Yang utama adalah pelaporan administasi keuangan daerah. tentunya kami akan memakmsilakan potensi pengawasan dalam kaitan pengelolaan keuangan daerah ini berjalan denga baik,” ucapnya.
Sidang paripurna istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, dihadiri antara lain Sekda Banten Ranta Soeharta, sejumlah pimpinan lembaga dan daerah, pimpinan SKPD Provinsi Banten dan pimpinan serta segenap anggota DPRD Banten.(hmsBanten/bknADV/LLJ).
