Saksi Ahli : Kerugian Pengadaan Lahan Samsat Malingping Rp680 Juta

0
253

Serang,fesbukbantennews.com (21/9/2021) – Kerugian keuangan Negara dalam kasus korupsi Pengadaan Lahan Samsat Malingping sebesar Rp680 juta. Demikian diungkapkan saksi ahli BPKP Perwakilan Prov Banten,Herman, dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping Rp 4,3 miliar di Pengadilan Tipikor Pengadilam Negeri Serang, Selasa (21/9/2021).

saksi ahl dari BPKP memberikan keterangannya di PN Serang .

Dalam sidang yang dipimpin Hosiana Mariana Sidabalok, saksi saat ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan, akibat perbuatan terdakwa ,negara dirugikan Rp 680 juta.

“Hal itu lantaran , dana yang diterima pemilik tanah Cici Suarsih , pemilik lahan 1.700 meter persegi tidak sesuai yang dianggarkan pemerintah ,” kata Herman menjawab pertanyaan JPU.

Herman juga mengatakan , bahwa dalam kasus tersebut ada pembuatan AJB baru ,hal tersebut untuk menyiasati supaya pencairan dana pembebasan lahan hanya kepada satu rekening.

“Jadi dari pemerintah harga per meter 500 ribu ,namun disampaikan ke Cici hanya Rp100 ribu. Sehingga ada selisih yang menjadi kerugian negara, ” ujar dia.

Usai mendengarkan keterangan saksi ahli, majelis hakim memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi yang meringankan dari pihak terdakwa.

Untuk diketahui, dalam dakwaan terungkap , Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malimping, Lebak, Banten, Samad didakwa dalam kasus korupsi.

Samad didakwa memperkaya diri sendiri dalam pengadaan lahan seluas 6.510 meter persegi senilai Rp 4,6 miliar untuk pembangunan gedung Samsat Malimping.

Perbuatan terdakwa Samad yang menyimpang dan menyalahi ketentuan telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 680 juta yang berasal dari selisih lebih harga penjualan tanah yang dibayarkan pemerintah.

Samad yang juga menjabat sebagai sekretaris tim pelaksanaan pengadaan lahan Samsat Malimping awalnya sudah mengetahui lokasi yang akan dibeli oleh Pemprov Banten berdasarkan dokumen studi kelayakan.

Sebelum tanah dibeli oleh Pemprov Banten, Samad terlebih dahulu membeli lahan milik Ade Irawan Hidayat seluas Rp 4.400 meter persegi dan tanah milik Cicih Suarsih seluas 1.707 meter di jalan Baru Simpang Bayeh KM 03, Malimping, Lebak.

Kemudian, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Opar Sohari yang juga selaku pengguna anggaran melakukan penilian atau appraisal terhadap obyek tanah yang akan dibeli oleh Pemprov untuk pembangunan gedung Samsat Malimping.

Hasilnya, harga tanah yang dibeli oleh Samad Rp100.000 dijual menjadi Rp 500.000 per meternya dari hasil appraisal. Kemudian diajukan proses pencairan anggaran ganti rugi tanah

Selanjutnya, pada 18 November 2019, terdakwa Samad bersama Kepala Bapenda Banten Opar Sohari, Ari Setiadi selaku PPTK, dan para pemilik lahan menghadiri pelepasan obyek pengadaan lahan di kantor BPN Lebak.

Pada saat itu juga dilakukan penandatangan kwitansi pembayaran yang diketahui dan disetujui oleh Opar Sohari.

Terdakwa Somad didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 atau Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.