Mendesak, Rumah Singgah Pasien di Jakarta untuk Warga Banten (oleh: Rizki Irwansyah*)

0
124

Jakarta,fesbukbantennews.com (14/9/2022) – Beberapa minggu yang lalu, barangkali sekitar jam 9 malam/ 21.00 WIB. Saya menjenguk seorang istri dari kerabat saya asal Serang- Banten di Rumah Sakit Pusat Perawatan Kanker Dharmais, Jakarta Barat. Meskipun saya beraktifitas di DKI Jakarta, berkunjung ke Rumah Sakit Dharmais pada malam itu adalah pertama kali.

Menunggu pendaftaran buka esok pagi ,warga Pandeglang ,Banten ini tidur di trotoar halaman Parkir RS Dharmais Jakarta .

Dan, pada saat itu saya baru tahu kalau pengunjung yang ingin menjenguk pasien sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit tersebut kecuali pendamping pasien, hanya satu orang, sehingga kami semua di pelataran parkiran.

Lantas saya bertanya secara spontan, bagaimana dengan keluarga pasien yang ikut mengantar jauh-jauh dari daerahnya, masa harus booking penginapan untuk istirahat. Dan bagaimana dengan keluarga miskin yang harus menjalani pengobatan di Jakarta?   Karena seingat saya, saat bude saya dirawat di RSUD Pandeglang-Banten, kami satu keluarga bisa istirahat di dalam RSUD sambil menemani pasien tidak harus tidur di parkiran.

Pertanyaan tersebut dijawab monohok, dengan jawaban; keluarga pasien selain pendamping bisa istirahat di Rumah Singgah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah masing masing di DKI Jakarta untuk warganya,

Kurang lebih dari jawaban tersebut tulisan ini buat.

Kondisi Objektif Banten

Melihat Provinsi Banten jangan dari Tangerang tapi lihatlah dari selatan yaitu Pandeglang dan Lebak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan di provinsi itu bertambah 91,24 ribu jiwa menjadi 867,23 ribu jiwa pada Maret 2021 dibandingkan Maret tahun sebelumnya. Berdasarkan persentase, kemiskinan di Banten meningkat menjadi 6,66 % pada Maret 2021 dibandingkan sebelumnya yang mencapai 5,92%. 

Pandeglang menjadi kabupaten dengan peningkatan penduduk miskin terbanyak, yaitu bertambah 10,99 ribu jiwa menjadi 131,43 ribu jiwa (10,72%) pada Maret 2021 dari posisi Maret 2020. Dengan demikian, angka itu menempatkan Pandeglang sebagai kabupaten yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Provinsi Banten. Kabupaten/kota lainnya dengan angka kemiskinan teringgi berikutnya adalah Kabupaten Lebak, yakni mencapai 10,29%.

Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Periode pertama kabinet Presiden Jokowi pernah melemparkan statemen keras untuk Provinsi Banten. Ia mengatakan, Provinsi Banten yang letaknya dekat DKI Jakarta ternyata kondisi pembangunan desa dan infrastrukturnya jauh dari kata layak.

Pengertian infrastruktur ini bukan sekedar jalan yang rusak, lebih dari itu dapat kita bisa lihat bahwa akses pelayanan publik di Banten sangat yang tidak layak. Salah satu jenis layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah kesehatan.

Urgensi Rumah Singgah Pasien dan Keluarga

Berdasarkan pusat data dan informasi Kementrian Kesehatan RI tahun 2018 penderita penyakit kanker di Provinsi Banten mengalami lonjakan sekitar 2% pada Riskesdas 2013 sampai Tahun 2018. Angka tersebut mungkin lebih tinggi ada Tahun ini.

Data tersebut seharusnya menjadi beban ganda pemerintah soal permasalahan kesehatan masyarakat Banten.

Sebetulnya pemerintah daerah diberikan kewajiban oleh oleh Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dengan menggunakan APBD sebagai modal pembangunan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten Kota) mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mewujudkan keadilan dan pemerataan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Mirisnya aturan tersebut tidak pernah dijalankan oleh Gubernur sejak era Dinasti Atut sampai lengsernya Wahidin. 
Dengan nilai APBD 12 Sampai 14 Triliun per tahun, Provinsi Banten tidak memiliki satupun Rumah Singgah Pasien untuk di  Rumah Sakit rujukan.

Hal itu sangat tidak lazim bila merujuk pada data BPS terbaru  yang menunjukan bahwa angka kemiskinan di provinsi Banten tinggi.

Bayangkan saja, masyarakat yang masuk kategori miskin menderita penyakit kanker yang harus menjalani pengobatan di Jakarta, karena  belum  lengkapnya fasilitas  pengobatan yang tersedia di Banten. Begitu sampai di Jakarta, muncul kendala yang dialami penderita karena biaya hidup yang tinggi serta tempat tinggal/penginapan selama menjalani pengobatan. Bisa meninggal sebelum berobat toh!

Untuk mencegah hal tersebut, Pemerintah tinggal perbaiki pelayanan kesehatan untuk masyarakat minimal kalau tidak bisa bangun rumah sakit yang lengkap fasilitasnya. Sediakan Rumah Singgah bagi pasien.

Dengan begitu pemerintah lambat laun mulai mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan bermutu dan memastikan agar masyarakat terlayani dengan baik.

Rizki Irwansyah .

Hal itu juga memberikan kesan yang baik bagi pemerintah dengan mengisyratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan pemerintah bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

*Penulis: Rizki Irwansyah Ketua Umum Himpunan Mahasiwa Banten Jakarta Periode 2019-2020.