Serang, fesbukbantennews.com (8/10/2021) – Aksi damai yang dilakukan oleh lembaga Swadaya masyarkat gerakan Masyarakat bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Kab. Serang di depan kantor bupati pada hari (senin 04/10/2021). Menyampaikan beberapa tuntutan kepada bupati kab. Serang untuk meminta penegasan dan keadilan dari pemkab serang.
Tuntutan yang disampaikan oleh LSM GMBI Distrik Kab. Serang mengenai
Perusahaan peternakan ayam PT. CIOMAS ADI SATWA yang berada di kp. Jenala. Desa gunungsari. Kab. Serang
Perusahaan yang berkapasitas luas hampir 234 hektar. Yang di nilai tidak adil terhadap masyarakat kp. Jenala. Ada beberapa perusahaan dilokasi tersebut. Bukan hanya PT. CIOMAS ADI SATWA. Beberapa perusahaan tesebut bernaung di dalam 1 perusahaan. Akan tetapi kesejahteraan yang diberikan terhadap lingkungan sekitaran kandang tersebut. Dinilai tidak sesuai dengan aturan. Dari 4 perusahaan yang ada , masyrakat kp. Jenala hanya diberikan Rp 1.000.000 Juta /bulan. Untuk satu kampung di jenala. Jadi bukan untuk per KK..
Hal itu di sampaikan oleh Rahmat selaku ketua pemuda di kp. Jenala.
Bukan hanya kesejahteraan /CSR tetapi masyarkat mengeluhkan akan tidak adanya jaminan kesehatan dari perusahaan tersebut .
Seharusnya ada jaminan kesehatan yang mungkin diberikan oleh perusahaan kepada masyarkat. Seperti masker, dan obat-obatan. Ini tidak ada sama sekali. Karna dampak yang di timbulkan dari perusahaan kandang tersebut jelas terkadang tercium bau. Dan lalatnya pun banyak. “Tandas Rahmat”
Bukan hanya itu LSM GMBI Distrik Kab. Serang menanyakan tentang pengelolaan limbah B3 di perusahaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh “Andi Nakrawi Ketua LSM GMBI Distrik Kab. Serang”. Saya menduga pembuangan limbah disembarang tempat. Dan tidak memenuhi kapasitas izin pengelolaan yang sesuai dengan aturan perundang undangan. Imbuh Andi Nakrawi
Selain itu LSM GMBI DPD Kab. Serang juga menuntut akan terjadinya pungli di kawasan pancatama modern cikande.
Saya sangat prihatin ketika menemukan karcis dengan nilai 25.000 Untuk Kendaraan Truck besar dan 15.000 Untuk Kendaraan Truck Kecil di pintu masuk kawasan industri pancatama modern cikande. Itu sama saja pemersan terhadap sopir truck. Seharusnya dinas perhubungan harus lebih hati-hati ketika mengeluarkan izin pengelola parkir. Jangan sembarangan asal mengeluarkan izin. Ini ada apa dengan dinas perhubungan ??
Dan kami pun merasa kecewa pada saat mediasi pihak dari Dinas Perhubungan kab. Serang tidak memberikan keterangan apapun. Kami meminta kepada pemkab serang agar izin pengelola parkir yang dikeluarkan di cabut. adapun oknum yang bermain kami minta untuk di tindak lanjuti. Ucap Andi Nakrawi Ketua Distrik Kab. Serang
Hal yang sangat mengecewakan disampaikan oleh Naga Sekertaris GMBI Distrik Jakarta Utara. Tentang ucapan yang dikeluarkan oleh bapak Kapolres Serang Kota. “AKBP Maruli Ahilles Hutapea S.IK, MH” yang menyampaikan kepada LSM GMBI pada saat orasi di depan kantor Pemkab. Serang. “Disini kita sama-sama cari makan”. Itu salah besar.
“Naga selaku sekertaris Distrik Jakarta Utara” Membantah hal tersebut.
Kami LSM GMBI disini menyampaikan aspirasi masyarkat untuk mencari keadilan. Khususnya Keadilan untuk Masyarakat Prov. Banten. Jadi kita turun ke lapangan bukan untuk cari makan. Kalo untuk makan kita kerja dan punya usaha sendiri. GMBI itu mandiri. Bukan cari makan ganggu proyek pemerintah. Boleh di cek kalo tidak percaya “Ucap Naga”
Dan dihalaman kantor gubernur prov. Banten LSM GMBI menuntut ketegasan dari pemprov banten akan perusakan ekosistem alam di lingkungan gunung pinang. Karna lahan yang digarap sebagian tanah negara dan milik perorangan. Dengan kapasitas luas kurang lebih hampir 100 Hektar. Dan meminta segera mungkin di tutup karna itu ilegal. Tidak ada izin untuk tanah Merah karna sudah di cek di dinas DPMPTSP saat audensi di Prov. Banten
“Ucap Rizki Sekertaris GMBI Distrik Kab. Serang”
Di depan halaman Prov. Banten kami menyampaikan ingin bertemu orang tua Bapak Gubenrnur Banten Bapak Wahidin Halim. hanya ingin melaporkan temuan yang kami dapatkan. Tetapi tidak ada respon saat team kita negosiasi dengan APH yang melakukan komunikasi dengan Bapak Gubernur.
Disini Kami sangat Kecewa. Ketika beliau tidak bisa menemui kami. Padahal beliau ada dan sudah menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Prov. Banten. Tetapi beliau malah langsung pulang. surat kami dari 5 hari yang lalu sudah disampaikan kepada Gubernur Banten. Ucap Achmad Juhri Jaelani Ketua Wilter Prov. Banten
Harapan kami keluarga besar LSM GMBI semoga aspirasi yang kami sampaikan bisa di dengar oleh pemkab dan pemprov. Banten. Agar dapat segera di tindak lanjut.
Bila dibiarkan maka kami akan adakan AKSI lebih besar.(Chan/LLJ).
