Serang, fesbukbantennews.com (25/3/2019) – Enam orang guru honorer SMAN 9 Kronjo,Kabupaten Tangerang yang dicabut hak mengajar karena berpose dua jari dan memegang sticker “Prabowo – Sandi” akan diaktipkan kembali oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten. Mereka juga akan menerima gaji yang bersumber dari APBD Banten berdasarkan SK Nomor 800/082-Dindikbud/2019 karena diduga tidak netral dalam pilpres.
“Mereka tanggal 1 Mei 2019 usai pilpres diaktifkan kembali mengajar di SMAN 9 Krojo,karena untuk menjaga netralitas dalam pilpres mereka sementara di non aktifkan dulu,” terang Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih Samanhudi.
Tidak itu saja, jam mengajar para guru honorer yang sempat viral karena mengacungkan dua jari sambil memegang sticker pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di gedung sekolah itu juga tetap dibayarkan.
”Jam mengajar mereka tetap dibayarkan, namun untuk teknisnya silahkan tanya pak Lukman kepala KCD Pendidikan Tangerang,” katanya.
Menurut Engkos, akan diaktifkannya kembali para tenaga honorer itu berdasarkan masukan dari PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Banten, LKBH KNPI (Komite NasIonal Pemuda Indonesia) dan pemerhati pendidikan di Banten.
”PGRI, LKBH KNPI dan pemerhati pendidikan sepakat adanya sanksi bagi guru yang melanggar UU Pemilu,namun mereka meminta Dindikbud untuk mempertimbangkan agar para guru honorer itu bisa dipekerjakan kembali,” tutur Engkos.
Dikatakan, atas saran dan masukan dari penggiat pendidikan dan organisasi kepemudaan itu, KCD Pendidikan Tangerang sepakat untuk mengaktifkan kembali para guru honorer itu usai pilpres.”Dalam pertemuan antara Dindikbud dengan PGRI, LKBH KNPI dan pemerhati pendidikan,semua sepakat yang melanggar UU Pemilu diberikan sanksi.Namun,ats saran mereka juga para guru honorer itu akan diaktifkan kembali usai pemilu,” cetusnya.
Engkos membantah,rencana pengaktifan kembali tenaga honorer di SMAN 9 Kronjo ini karena adanya tekanan politik dari partai tertentu,namun murni masukan dari PGRI, LKBH KNPI dan pemerhati pendidikan.”Ini murni musukan dari PGRI, LKBH KNPI dan pemerhati pendidikan, bukan karena adanya tekanan dari partai politik tertentu,” tegasnya.
Sementara kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Banten wilayah Tangerang, Lukman yang dikonfirmasi koran ini membenarkan,jika ke enam orang tenaga honorer di SMAN 9 Kabuaten Tangerang yang sempat dicabut hak mengajar dan menerima gaji dari APBD Banten itu akan diaktifkan kembali usai pelaksanaan pilpres.”Pembebasan tugas para tenaga honorer itu merupakan sanksi bagi mereka,” ujar Lukman.
Terpisah kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin yang dikonfirmasi mengatakan, sepanjang tenaga honorer yang dicabut penugasannya oleh Dindkibud karena melanggar UU pemilu itu dibutuhkan oleh sekolah, pihaknya tidak mempermasalahkan jika mereka diaktifkan kembali mengajar, asal pengaktifan mereka tersebut dilakukan usai pemilu.
“Karena mereka melanggar UU pemilu, sehingga selama proses Pemilu berlangsung mereka tidak dibolehkan dulu mengajar.Namun setelah usai pemilu,itu kewenangan dari Dindikbud untuk mengaktifkan mereka kembali,” ujar Komarudin.(yong/LLJ)
