Serang,fesbukbantennews.com (6/6/2026) – Aksi refleksi 1 tahun kinerja pemerintah kabupaten serang yang digelar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Serang di depan Pendopo Kabupaten Serang berlangsung tegas. Massa aksi menolak untuk berdialog dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Serang dan tetap bersikeras meminta agar Bupati Ratu Rachmatuzakiyah serta Wakil Bupati Kabupaten Serang Najib Hamas turun langsung menemui massa.
Dalam aksi tersebut, massa aksi ditemui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A), serta Asisten Daerah (Asda) I. Namun, kehadiran para pejabat tersebut ditolak oleh massa aksi IMM Serang.
Ketua Umum PC IMM Serang, Ahmad Zaenudin, menegaskan bahwa kehadiran OPD tidak cukup untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang menjadi tuntutan mahasiswa. Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemegang mandat tertinggi di Kabupaten Serang harus hadir secara langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, IMM Serang menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Serang, yaitu menjamin pendidikan yang benar-benar gratis, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, menghapus pungutan di sekolah, dan menuntaskan persoalan fasilitas pendidikan serta angka putus sekolah.
Selain itu, IMM juga menuntut pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan pelatihan kerja, dan memastikan industri di Kabupaten Serang memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Di sektor tata kelola pemerintahan, IMM Serang mendesak agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Sementara di bidang lingkungan, mahasiswa meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan banjir tahunan, memberantas tambang ilegal, serta membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Massa aksi juga menyoroti pelayanan kesehatan dengan menuntut peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, percepatan penanganan stunting, serta jaminan akses kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat.
Pada isu perlindungan sosial, IMM Serang mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, serta menindak tegas setiap pelaku kekerasan seksual.
Tak hanya itu, mahasiswa turut meminta Pemerintah Kabupaten Serang segera menyelesaikan polemik 10 aset daerah yang hingga kini belum diserahkan kepada Kota Serang demi kepastian hukum dan optimalisasi pelayanan publik.
Terakhir, IMM Serang menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi, dan pembangunan yang berkeadilan.
Dalam pernyataan sikapnya, IMM Serang menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya seremoni, baliho, maupun laporan kinerja, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami percaya bahwa keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya seremoni, baliho, dan laporan kinerja, melainkan dari sejauh mana rakyat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk segera menjawab dan menyelesaikan delapan persoalan mendasar tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Karena rakyat tidak membutuhkan janji baru, rakyat membutuhkan bukti,” tegas Ahmad Zaenudin di hadapan massa aksi.
