Serang,fesbukbantennews.com (31/3/2026) – Polemik yang mencuat dari pernyataan Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya selaku Bupati Lebak terhadap wakilnya, Amir Hamzah, menghadirkan satu pertanyaan mendasar: mengapa sesuatu yang faktual justru bisa melukai begitu dalam ketika diungkap di ruang publik?
Di atas kertas, tidak ada yang keliru dari sebuah fakta. Status “mantan narapidana” adalah bagian dari rekam jejak hukum yang pernah terjadi. Negara pun tidak menutup pintu bagi mereka yang telah menjalani konsekuensi hukum untuk kembali berkiprah, bahkan menduduki jabatan publik. Demokrasi memberi ruang kedua dan itu adalah prinsip yang patut dijaga.
Namun, kehidupan publik tidak hanya berdiri di atas fakta, melainkan juga di atas etika.
Masalahnya menjadi berbeda ketika fakta tersebut diucapkan dalam forum resmi, di hadapan aparatur negara, dalam suasana yang seharusnya menjadi ruang mempererat silaturahmi. Di titik inilah, fakta berubah menjadi sesuatu yang lain: bukan lagi sekadar informasi, tetapi bisa terasa sebagai penegasan hierarki, bahkan disadari atau tidak sebagai bentuk penyinggungan.
Reaksi Amir Hamzah yang tersinggung tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai sikap antikritik. Di balik respons emosional itu, ada dimensi manusiawi yang kerap luput dari perhitungan politik: tidak semua fakta layak diungkap di semua ruang. Ada luka lama yang mungkin telah selesai secara hukum, tetapi belum sepenuhnya netral secara sosial dan psikologis.
Di sisi lain, peristiwa ini juga membuka lapisan yang jarang dibicarakan secara jujur: bahwa masa lalu, betapapun telah diselesaikan, tetap menjadi bayang-bayang dalam karier politik seseorang. Ia bisa sewaktu-waktu muncul kembali baik sebagai pengingat, alat kritik, maupun, dalam situasi tertentu, pemicu konflik.
Di sinilah paradoks itu berdiri. Publik menuntut transparansi, tetapi juga mengharapkan kebijaksanaan. Fakta dihargai, tetapi cara penyampaiannya menentukan apakah ia akan diterima sebagai pengingat atau justru ditolak sebagai serangan.
Yang menjadi catatan penting, jabatan publik membawa tanggung jawab komunikasi yang jauh lebih besar dibandingkan ruang percakapan biasa. Setiap kata tidak lagi berdiri sebagai ekspresi personal, melainkan sebagai representasi institusi. Ketika batas ini kabur, maka yang muncul bukan hanya ketersinggungan individu, tetapi juga potensi retaknya kepercayaan publik terhadap soliditas kepemimpinan.
Lebih jauh, polemik ini seharusnya tidak berhenti pada siapa yang benar dan siapa yang salah. Justru yang lebih penting adalah pelajaran yang bisa ditarik: bahwa kepemimpinan bukan hanya soal keberanian menyampaikan fakta, tetapi juga kecakapan membaca ruang, waktu, dan dampak.
Karena pada akhirnya, publik tidak sedang menilai masa lalu para pemimpinnya semata. Publik sedang mengamati bagaimana para pemimpin itu memperlakukan satu sama lain di masa kini.(fun).
*Penulis : Lulu Jamaludin (Gubernur Rumah Singgah Dhuafa FBn)
