Serang,fesbukbantennews.com (22/3/2026) – Nasib miris dialami keluarga M. Hamzah, warga Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Anak usia 11 tahun yang seharusnya menikmati waktu bermain saat Lebaran justru harus menahan rasa sakit akibat sengatan ikan beracun jenis lepo (stonefish) tanpa penanganan medis yang layak.
Peristiwa itu terjadi pada Minggu (22/3/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di Pantai Pulau Tunda. Saat itu, anak Hamzah tengah berenang bersama adiknya. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi kepanikan ketika sang anak tersengat ikan beracun jenis “lepo” di bagian kaki.
“Awalnya hanya bermain seperti biasa, tapi setelah satu jam, anak saya tiba-tiba kesakitan. Kakinya langsung bengkak karena kena duri ikan beracun,” ungkap Hamzah.
Ironisnya, di tengah kondisi darurat tersebut, tak satu pun tenaga medis yang bisa memberikan pertolongan. Fasilitas kesehatan yang ada di Pulau Tunda tidak diisi petugas saat dibutuhkan.
“Di puskesmas pembantu pulau tunda tidak ada bidan, tidak ada mantri. Padahal seharusnya mereka siaga untuk kondisi seperti ini,” katanya.
“Sepertinya medis libur lebaran. Pulang kerumahnya diluar pulau,” tambah Hamzah.
Tanpa pilihan lain, Hamzah terpaksa mengandalkan pengobatan tradisional kampung untuk meredakan rasa sakit anaknya. Kondisi ini kembali membuka luka lama tentang minimnya layanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Ia menilai, absennya tenaga kesehatan bukan sekadar kelalaian, melainkan persoalan serius yang terus dan terus berulang sehingga berdampak langsung pada keselamatan warga.
“Kami ini jauh dari daratan. Kalau harus berobat ke Serang atau Tirtayasa, butuh waktu dan biaya besar. Sementara kondisi darurat tidak bisa menunggu,” tegasnya.
Hamzah pun mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk segera mengevaluasi kinerja tenaga kesehatan yang ditugaskan di Pulau Tunda. Ia berharap ada penempatan tenaga medis yang benar-benar siap tinggal dan mengabdi, bukan sekadar datang lalu pergi.
“Kalau bisa, utamakan putra-putri daerah. Yang memang tinggal di sini, jadi bisa cepat tanggap. Jangan sampai fasilitas ada, tapi tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa banyak warga Pulau Tunda yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk menjadi tenaga kesehatan. Potensi tersebut, menurutnya, perlu diberi ruang dan kesempatan oleh pemerintah.
“Banyak putra daerah yang mampu. Tinggal bagaimana diberi kesempatan, supaya bisa mengabdi di kampung sendiri,” ujarnya.
Kisah ini menjadi potret nyata ketimpangan layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Di saat masyarakat perkotaan dengan mudah mengakses layanan medis, warga Pulau Tunda justru harus berjibaku dengan keterbatasan bahkan untuk sekadar mendapatkan pertolongan pertama.
Jeritan warga ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Sebab, di balik keindahan Pulau Tunda, tersimpan persoalan mendasar yang tak kunjung terselesaikan: hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.(fun/LLJ).
