Serang,fesbukbantennews.com (10/2/2026) – Pemberhentian Sekda Cilegon, Maman Mauludin oleh Walikota Cilegon yang hanya beralaskan surat rekomendasi BKN berbuntut panjang. Babak baru diberhentikannya Maman Mauludin dari jabatan Sekda terkonfirmasi dengan dilakukannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, dan telah terigistrasi dengan Nomor: 6/G/2026/PTUN.SRG pada hari ini, Selasa (10/2/2026).
Melalui kuasa hukumnya Dadang Handayani dan timnya, Maman Mauludin melawan dengan mendaftarkan gugatannya di PTUN Serang. “lya benar hari ini kita sudah secara resmi daftar gugatan pak sekda, langkah ini penting agar memiliki kepastian hukum dan salah satu upaya untuk memulihkan harkat dan martabatnya pak sekda,” kata Dadang yang ditemui di PTUN serang.
Dikatakan Dadang, upaya gugatan di PTUN setelah upaya keberatan atas keputusan Walikota yang cacat prosedur dan banding administratif tidak di indahkan. Sehingga yang menjadi objek sengketa ada dua yaitu Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 800. 1.3.3/Kep.190-BKPSDM 2025, tanggal 1 Desember 2025, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon.
“Sebelumnya atas SK pemberhentian pak Sekda, secara administratif kita sudah ingatkan pak wali melalui mekanisme surat keberatan yang sudah kita kirim dan sudah dijawab dengan tetap pada keputusannya,” urainya.
Yang kedua lanjut Dadang, objek gugatan terkait dengan Surat Perintah Pelaksana Nomor: 800.1.3.1/2675-BKSDM tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukan Penjabat Sekda Kota Cilegon pengganti sementara Ahmad Aziz Setia Putra, penunjukan tersebut mengangkangi ke-ajegan penerapan hukum administrasi yang telah banyak mengatur mekanisme terkait proses pemberhentian pejabat Sekda dan penunjukan penggantinya.
“Karena ini wilayah administrasi, kita sudah tempuh melalui surat keberatan atas keputusan tersebut, karena diabaikan, maka upaya banding melalui sarana BPASN juga sudah ditempuh, meskipun jawaban BPASN tidak berwenang mengadili, dan PTUN ini menjadi sarana peradilan untuk kita uji sah dan tidaknya keputusan walikota tersebut,” jelasnya.
Menurut Dadang, upaya melakukan gugatan atas keputusan Walikota Cilegon ke PTUN, setelah upaya jalan tengah yang di inisiasi oleh Wagub Banten sejauh ini tidak menemukan titik temu. Sedangkan ada wewenang PTUN terkait tenggangnya waktu untuk mendaftarkan gugatan.
“Kita menunggu upaya Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, dan melalui Wagub sudah ditunaikan dengan memfasilitasi memanggil para pihak. Uapaya yang dilakukan wagub sudah senapas dengan adanya surat Mendagri melalui
Dirjen Otda untuk melakukan pengawasan dan pembinaan,” katanya.
Sementara Muhamad Abnas, tim hukum Maman lainnya menyampaikan, keputusan Walikota Cilegon yang memberhentikan Maman cacat formil. Karena baik tahapan maupun koordinasi terkait usulan pemberhentian sekda tidak terkonfirmasi dengan gubernur Banten. “Ini kan tidak ada melakukan koordinasi kepada Gubernur sebagai pengawas, jadi tahapannyapun ditabrak, karena itu kita akan uji keabsahana sah dan tidaknya keputusan tersebut disini,” tandasnya.
