Tangerang,fesbukbantennews.com (26/01/2026) – Gubernur Banten Andra Soni mendorong penguatan mitigasi banjir secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah Tangerang Raya. Langkah ini ditegaskan sebagai upaya agar banjir tidak terus berulang setiap tahun.
Hal itu disampaikan Andra Soni saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir bersama para kepala daerah di Tangerang Raya, Kepala Kantor Pertanahan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) C2 dan C3, serta pimpinan DPRD Provinsi Banten, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, Senin (26/1/2026).
“Rapat ini untuk mengevaluasi banjir yang melanda Tangerang Raya beberapa hari terakhir sekaligus mengoordinasikan langkah pascabanjir agar ke depan permasalahan banjir bisa kita mitigasi,” kata Andra Soni.
Ia menegaskan penanganan banjir tidak boleh berhenti pada respons darurat semata, tetapi harus diarahkan pada solusi jangka panjang.
“Kami tidak ingin saling menyalahkan, yang terpenting adalah mencari solusi bersama agar banjir tidak terus berulang,” ujarnya.
Salah satu langkah utama yang disepakati dalam rapat tersebut adalah percepatan normalisasi sungai, terutama di wilayah yang mengalami penyempitan alur dan pendangkalan.
“Dari hasil peninjauan lapangan, kami menemukan sejumlah sungai mengalami penyempitan. Bahkan ada bangunan yang tidak semestinya berdiri di bantaran sungai,” ungkap Andra Soni.
Menurutnya, kondisi tersebut mengurangi kapasitas tampung air sungai dan memperbesar risiko banjir saat debit air meningkat.
Pemerintah Provinsi Banten juga melibatkan Kantor Wilayah Pertanahan untuk meninjau aspek hukum kepemilikan lahan dan bangunan di bantaran sungai.
“Walaupun bangunan itu memiliki hak, tetap ada tanggung jawab dan larangan yang harus dipatuhi,” tegasnya.
Ia mencontohkan salah satu titik rawan berada di Sungai Cirarap yang melintasi Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang mengalami penyempitan signifikan.
Selain itu, ia juga berkomitmen terjun langsung memastikan penanganan banjir akan dilakukan secara lintas sektor dan lintas wilayah.
“Penanganan ini tidak bisa parsial. Harus lintas sektor dan lintas wilayah,” ujarnya.
Lanjutnya, Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah penyesuaian dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sejumlah kabupaten dan kota. Penataan ruang harus lebih ramah terhadap sistem drainase dan alur sungai agar tidak memperparah risiko banjir.
Terkait Bendung Polor Cipondoh, Andra Soni menegaskan pihaknya tidak serta-merta akan membongkar bendung tersebut.
“Saya hanya menanyakan fungsi bendung itu. Saat debit air besar, bendung tersebut tidak berfungsi optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan BBWS memiliki rencana revitalisasi agar bendung kembali memberi manfaat.
“Kalau masih ada manfaatnya, silakan dimanfaatkan. Tapi kalau tidak lagi bermanfaat untuk pengendalian air, tentu harus dievaluasi,” tegasnya.
Untuk saat ini, Gubernur Andra menyebut kondisi banjir di sebagian besar wilayah Banten telah berangsur surut, yang masih tergenang berada diwilayah Kresek dan Kronjo Kabupaten Tangerang termasuk Kabupaten Serang.
“Karena itu kami melibatkan semua pihak agar penanganannya tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Andra Soni menegaskan persoalan banjir harus menjadi isu bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Menurutnya, semua pihak sejatinya sudah bekerja, namun kolaborasi perlu terus diperkuat.
“Yang perlu kita tingkatkan adalah kerjasamanya, agar banjir bisa kita atasi bersama-sama dan tidak terus berulang setiap tahun,” pungkasnya.(fun/LLJ).
