Pandeglang,fesbukbantennews.com (25/8/2025) – Penyaluran Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan Buku Tabungan (Butab) oleh Bank BUMN sebagai bank penyalur di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Senin (25/8/2025), berlangsung kacau. Ribuan warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tumpah ruah di halaman kantor kecamatan hingga menimbulkan kericuhan dan desakan.
Dari 4.499 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat di Cibaliung, lebih dari 4 ribu warga memadati lokasi sejak pagi. Sistem penyaluran yang dipusatkan di satu titik kecamatan membuat antrean menumpuk dan sulit dikendalikan.
Situasi yang semrawut ini bahkan memicu insiden serius. Seorang ibu hamil bernama Annah, warga Babakan Cibaliung, mengalami kontraksi akibat kelelahan dan stres saat mengantre. Tanpa adanya tim medis yang siaga, Annah hanya mendapat pertolongan seadanya sebelum akhirnya dibawa ke Puskesmas. Beberapa jam kemudian, ia melahirkan dengan selamat.
“Beliau kelelahan karena antrean panjang dan kondisi penuh sesak. Alhamdulillah sekarang sudah melahirkan di Puskesmas,” kata Koordinator PKH Kemensos Kecamatan Cibaliung, Asep Saeful Ma’ruf.
Asef menjelaskan, kekacauan ini dipicu minimnya koordinasi antara salah satu Bank BUMN sebagai penyalur dengan pendamping PKH di kecamatan. Seharusnya, teknis penyaluran dibicarakan jauh hari sebelum pelaksanaan.
“Koordinasi teknis dengan kami tidak ada. Sejak Jumat saya sudah komunikasi lewat Dinas agar pihak Bank aktif berkoordinasi, tapi sampai malam Minggu tidak ada kabar. Bahkan hingga hari H, tidak ada PIC (penanggung jawab) dari Bank yang berkomunikasi dengan kami,” ungkap Asef.
Ia juga menyoroti lemahnya pengamanan. Menurutnya, pengamanan tidak bisa hanya mengandalkan aparat dari luar, melainkan harus melibatkan kepolisian lokal, Koramil, hingga Babinkamtibmas. “Yang dibutuhkan itu keamanan lokal dan tim medis, bukan hanya bawa satu orang Brimob yang tidak pakai seragam,” tegasnya.
Selain kasus Annah, Asef mencatat ada warga lain yang jatuh sakit dan pingsan. Penyaluran di Kecamatan Labuan bahkan sempat dihentikan sore harinya karena kondisi tidak kondusif.
Dikatakan Asef, beberapa persoalan lain juga ditemukan seperti Ada KPM yang hanya menerima Butab tanpa KKS, Beberapa KKS salah nama, ada pula KKS dan Butab yang tertukar.
“Proses penyaluran tahap 2 seharusnya sudah selesai di awal Agustus, namun Bank penyalur dinilai terlambat sehingga tumpang tindih dengan penyaluran tahap 3.“ Dengan sistem satu titik per kecamatan, otomatis ribuan orang berbondong-bondong datang. Itu berbahaya. Seharusnya penyaluran dilakukan per desa agar lebih aman dan manusiawi,” ujar Asef.
Asef berharap ke depan pihak Bank penyalur dan instansi terkait memperbaiki pola distribusi. Menurutnya, tujuan program kesejahteraan sosial dari pemerintah adalah membantu masyarakat miskin, bukan justru membuat mereka menderita.
“Kejadian ibu hamil melahirkan di tengah antrean seharusnya jadi alarm keras. Jangan sampai masyarakat yang sudah susah malah jadi korban sistem penyaluran yang buruk,” pungkasnya.(fun/LLJ).
