Serang,fesbukbantennews.com (28/12/2015) – Gubernur Banten H Rano Karno menyatakan penyerapan anggaran belanja langsung di lingkungan Pemprov Banten diprediksi mencapai 90 persen hingga memasuki triwulan terakhir pada tahun anggaran 2015.
“Penyerapan anggaran mencapai 90 persen, makanya hari ini kita evaluasi terus,” kata Gubernur Banten usai menggelar rapat evaluasi triwulan IV APBD Provinsi Banten TA 2015,di Pendopo Gubernur Banten, di KP3B Serang, Senin (28/12/2015).
Dari data yang didapat di Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) capaian prediksi kinerja triwulan IV hingga bulan Desember 2015 lebih tinggi dibandingkan waktu yang sama tahun 2014 lalu. pada tahun 2014 lalu serapan anggaran Pemprov Banten hanya Rp 78,65 % atau 6,192 triliun dengan Pagu belanja Rp 7,872 triliun dan Silpa mencapai 1,679 triliun. Untuk tahun 2015 ini Pagunya Rp 9,278 triliun, sementara yang terserap Rp 8,150 triliun, dengan prediksi Silpa Rp 1,377 triliun.
“Saya meminta kepada para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk terus meningkatkan kinerjanya, semoga tahun depan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Gubernur mengatakan, realisasi atau penyerapan anggaran pada 2015 sekitar 90 persen sudah cukup ideal untuk mendorong pembangunan daerah.
“Artinya semua menjadi catatan, memang beberapa SKPD masih ada yang rendah, tapi ternyata mereka terus berjalan menyelesaikannya. Saya tadinya memprediksi hanya 80 persen, ternyata bisa mencapai 90 persen, artinya ini cukup baik. Adapun permasalahan di DBMTR yang capaiannya masih rendah dikarenakan pembebasan lahan,” katanya.
Kepala Biro Ekbang Pemprov Banten Kusmayadi menyebutkan, prediksi progres fisik, keuangan dan Silpa tahun anggaran 2015 lebih baik dibandingkan tahun anggaran 2014 lalu. Kenaikan realisasi fisik mencapai 2,57 persen, kenaikan penyerapan keuangan 29,20 persen dan penurunan Silpa 3,6 %. Untuk progres keuangan berdasarkan rata-rata Provinsi mencapai 87,85 persen, terdapat 28 SKPD diatas rata-rata dan 14 SKPD dibawah rata-rata.
“Penyerapan tertinggi pada SKPD Dinsos sebesar 99,21 persen dan terendah pada SKPD Dindik sebesar 61,47 persen,” sebutnya.
Ia pun menyebutkan, beberapa permasalahan yang masih terjadi dalam proses pembangunan, diantaranya sebagian kecil SKPD masih memiliki kelemahan dalam managerial pelaksanaan kegiatan dan keuangan, termasuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang belum optimal.
“Tapi beberapa SKPD masih ada yang dalam proses pencairan, nanti kita lihat tanggal 5 Januari hasil akhirnya akan ketahuan finalnya, karena Pergub mengamanatkan bahwa laporan bulanan itu batas akhirnya tanggal 5. Nanti akan saya umumkan,” imbuhnya.
Selain Gubernur Banten, Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Sekda Banten dan seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Banten.(hmsbtn/LLJ)
