Serang,fesbukbantennews.com (1/6/2016) – Mahasiswa yang tergabung dalam Satuan Pelajar, Siswa dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Komisariat Untirta melaksanakan Aksi Demontrasi di depan Kampus A Uniersitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Rabu (1/6/2016).
Aksi yang dilaksanakan puluhan anggota SAPMA PP Komisariat Untirta ini menuntut terwujudnya Demokrasi Pancasila (Sosio-Demokrasi), Agar Terciptanya Masyarakat Adil dan Makmur.
“Kita Memiliki beberapa Tuntutan, yang pertama Wujudkan Trisakti, yang kedua Nasionalisasi Aset, yang ketiga Ciptakan Ekonomi Kerakyatan, yang keempat Wujudkan Pendidikan Gratis dan Berkebudayaan, yang kelima Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Rakyat, ” ujar, Humas SAPMA PP Komisariat Untirta, Izhar Mahir Prahandy saat berorasi.
Ketua SAPMA PP Komisariat Untirta, rizky Arifianto dalam aksi teersebuutt mengatakan, tuntutan ini tentu saja bukan tanpa alasan.
“dari orde baru hingga hari ini kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung berpihak kepada Imprialisme, ” kata Rrizky.
Terlihat jelas, lanjut Rizky, dari penguasaan korporasi asing di sektor sumber daya alam Indonesia yang mencapai 90 persen. Kecuali sektor perkebunan dan pertanian. Korporasi asing baru menguasai 40 persen.
Selain itu , ujar Rizky, pendidikan Indonesia hari ini hanya untuk mencetak tenaga kerja murah yang tentu saja itu semua untuk kepentingan konporasi asing, kepentingan ini membuat melencengnya esensi pendidikan Indonesia hari ini. Sehingga menimbulkan sifat konsumtif rakyat yang dikarenakan 54 persen guru di Indonesia tidak memiliki kualafikasi mengajar dan masih banyak anak-anak di Indonesia yang putus sekolah di Indonesia di karenakan biaya pendidikan yang mahal.
“itu tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 dan Dalam pembangunan Infrastuktur di indonesia banyak merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang hanya menguntungkan korporasi asing. Seperti Reklamasi Teluk Jakarta dengan di buat 17 pulau yang menggusur lebih dari 10.000 kampung nelayan hal ini sangat merugikan rakyat dan hanya akan menciptakan pengangguran baru”, katanya.
Sementara, menurut ketua Bidang Ideologi dan Politik SAPMA PP Komisariat Untirta Ahmad Farhan, ekonomi merupakan pangkal bagi kehidupan politik dan sosial budaya, siapa saja yang menguasai sumber-sumber ekonomi maka dia pula yang berjaya dilapangan politik dan sosial budaya.
“Maka dari itu kekuasaan ekonomi seperti sumber daya alam harus ada ditangan negara untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, kekuasaan ekonomi sebagai basis struktural untuk menciptakan kekuasaan politik yang berdaulat dan terciptanya tatanan sosial yang berkepribadian sosial budaya Indonesia” ujar Ahmad Farhan.
Sebagai salah satu Organisasi Kepemudaan yang berideologikan Pancasila yang ada di indonesia, tegaas Ahmad Farhan, SAPMA PP Komisariat UNTIRTA merasa berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebagai Organisasi Kepemudaan sudah menjadi keharusan kami untuk mewujudkan demokrasi pancasila, agar terciptanya masyarakat. Adil dan makmur.
“sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang terdapat pada pancasila, ” tutupnya.(LLJ)
