Jakarta,fesbukbantennews.com (13/1/2016) – Di awal tahun ini, KPK akan melakukan kolaborasi di bidang pencegahan dan penindakan dengan menggali sumber masalah di 6 daerah yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Tiga daerah di antaranya merupakan ‘langganan pasien’ di KPK.
“Ini kegiatan pertama terpadu pencegahan dan penindakan,” ucap Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam pertemuan dengan awak media di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2016). Seperti dikutip dari detik.com.
Keenam daerah yang disebut Pahala yaitu Sumatera Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua dan Papua Barat. Dalam waktu dekat, KPK akan mengundang Sekretaris Daerah (Sekda) 6 provinsi tersebut.
“Kita minta sekdanya ke KPK karena kita minta mereka manfaatkan apa yang di KPK,” ucap Pahala.
Pahala menyebut 3 daerah yang pertama disebut yaitu Sumatera Utara, Banten, dan Aceh merupakan 3 daerah yang paling banyak berkasus di KPK. Sementara Aceh, Papua, dan Papua Barat memiliki dana otonomi khusus yang lumayan besar.
“Kita akan undang dengan penindakan dan juga dengan Kemendagri. Kita dengar apa problemnya,” kata Pahala.
Ada 3 hal yang akan digali KPK dari 6 daerah tersebut yaitu pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan sumber daya alam. Ketiga permasalahan itu akan dimintakan kepada 6 sekda tersebut dan dicarikan jalan keluar oleh KPK.
“Soal pengelolaan APBD, apa ada intervensi yang menyulitkan mereka, gimana sih bansos, mekanisme yang ideal, soal pengadaan barang dan jasa, apakah mereka sudah ada electronic procurement dan unit pengadaan, kalau ada kok masih tembus juga. Perizinan jadi pelayanan satu pintu dan izin-izin sumber daya alam atau konsesi sumber daya alam,” ucapnya.
Setelah nantinya keenam sekda tersebut hadir di KPK dan didengarkan presentasinya, Pahala menyebut tim KPK akan menyambangi keenam daerah itu. Tak hanya itu, KPK juga akan mengajak kementerian dan lembaga terkait.
“Rencananya setelah mereka datang, kita dengar presentasi 6 tersebut dan kita datang dengan tim besar dari Kemendagri, Kemenkeu, BPK dan BPKP,” kata Pahala.
“Itu yang akan dikembangkan ke depan. Tidak tertutup dinas atau pemda atau sektor tertentu. Kita lihat provinsi dulu,” pungkas Pahala menambahkan.(dtk/LLJ)
