Serang, fesbukbantennews.com (2/4/2020) – Penanganan dan pencegahan wabah pandemi Corona di Provinsi Banten masih menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati menilai Pemprov tidak punya langkah konkret terkait masalah tersebut.
“Saya melihat Pemprov tidak begitu serius melakukan pencegahan dan panangannnya, “Kata Nawa dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/04/2020)
Padahal menurut Nawa pada 14 Maret 2020, Propinsi Banten tetapkan KLB Covid 19, saat itu baru 2 orang dinyatakan positif Covid-19. Dan setelah 28 hari kemudian jumlah Covid-19 di Propinsi Banten bertambah menjadi 93 orang dimana 13 orang meninggal dunia.
“Dilihat dari bertambah banyaknya korban, masa Pemprov cuma menganggarkan 107, 76 M, tidak ada 1 persen dari total APBD 2020 yang di patok di angka 13, 2 T. Angka 107, 76 M untuk lakukan pencegahan aja enga cukup,” Tegas Nawa.
Ia pun menyebutkan dana 107, 76 tentunya tak akan mencukupi untuk lalukan pencegahan & penangan, terbukti jumlah suspect dan Covid-19 di Banten menempati urutan ke-3 Nasional & apabila kita mengukur dari jumlah penduduk adalah yang kedua setelah DKI Jakarta.
“Saya yakin bugjet 107, 76 M ini akan mengakibatkan lemahnya koordinasi Pemprov dengan pemerintahan Kab/kota diwilayah kerjanya.” tambahnya.
Lebih lanjut Nawa menuturkan alih-alih memberikan stimulus untuk pencegahan & penanganan, yang ada malah meminta Pemkab/pemkot menggunakan bantuan keuangan Propinsi yang sdh di plot oleh Kab/kota untuk urusan dasar, baik itu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
” ini kan menunjukan Pemprov tak punya strategi, hanya membuat edaran kepada Kabupaten/kota tanpa melihat sisi lain yang dialami oleh mereka” tuturnya.
Politisi Partai Demokrat ini pun menyayangkan sikap BPBD Banten yang langsung melakukan tindakan secara teknis di lapangan.
“Ngapain BPBD Banten dalam hal ini sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 melakukan langsung penyemprotan disenfeksi di Desa & kelurahan?. Apalagi sebelum beraksi yang dilakukan pasang spanduk bergambar Gubernur & Wakil Gubernur,” Kata Nawa.
Ia mengingatkan, ini bukan pertunjukan, tapi lagi perang lawan corona yang hancurkan sendi kehidupan. Dan meminta kepada Gubernur Banten sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, mestinya disinfeksi masal bisa diserahkan ke Desa & Lurah.
Selain itu, Ia juga menyikapi kebijakan Pemprov yang sudah menyulap RSUD Banten menjadi RS khusus Covid-19.
“Walaupun sudah ada rujukan Rumah sakit Khusus Covid-19, Tapi bukan berarti abai terhadap RSU Rujukan yang lain. Karena tak cukup hanya 250 Tempat tidur untuk warga Banten,” tungkasnya. (omen/llj)
