Pandeglang,fesbukbantennews.com (17/6/2020) – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Relawan Kemanuasiaan Pandeglang menggelar aksi unras didepan gedung DPRD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, (17/06/2020)
Koordinator Aksi, Masnun mengatakan bahwa pemerintah Pandeglang terkesan serius dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan dan juga tidak bertanggung jawab atas nasib masyarakat miskin yang mengidap penyakit kronis
“Mereka yang harus di rawat di luar daerah seperti di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSAB Harapan Kita dan lain-lain tidak mendapatkan pendampingan secara maksimal baik pendampingan medis, tranportasi (ambulance) dan rumah singgah. Selain pengobatan mereka juga dibuat sakit ketika harus memikirkan ongkos, biaya hidup dan tempat menetap selama proses perawatan”. Pungkasnya.
Lanjut Masnun buruknya pelayanan kesehatan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat disebabkan oleh tidak lengkapnya pasilitas kesehatan dan berbelit-belitnya birokrasi yang harus ditempuh
“Buruknya pelayanan kesehatan dan tidak seriusnya pemerintah untuk membenahi ini diduga bahwa pemerintah pandeglang tidak profesional menempatkan jabatan kepala dinas serta sarat nepotisme dan kongkalingkong anatara eksekutif dan legislatif”. Tegasnya.
Salah satu orator aksi, Sibro Milsi mengatakan dalam orasinya bahwa adanya prilaku nepotisme menjadi penyebab buruknya pelayanan kesehatan yang padahal sumber PAD terbedar Kabupaten Pandeglang bersumber dari orang sakit melalui pendapatan RSUD Berkah.
“Kepala Dinas Kesehatan tidak memiliki latar belakang dokter, hal itu terkesan dipaksakan hanya karena kadis saudara dari Bupati. Masih banyak yang lain yang lebih layak! Ditambah suami dari Kepala Dinas sendiri adalah Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi kesehatan, hal ini jelas akan berpengaruh pada fungsi pengawasan dan control legislatif terhadap eksekutif”. Pungkasnya.
Sibro berharap pemerintah memfasilitasi dan dampingi masyarakat miskin pengidap penyakit kronis yang dirawat di luar daerah dan pemerintah jangan persulit masyarakat dengan urusan birokrasi yang berbelit-belit terutama menyangkut administrasi kesehatan.
“Orang sakit tidak butuh uang, mereka butuh untuk di fasilitasi dan di dampingi mulai dari akomodasi, biaya hidup dan rumah singgah sampai sembuh, ini sudah menjadi tanggung jawab pemkab”. Tegasnya.
Aksi yang berlangsung kondusif ini diakhiri dengan closing statemant dan pelemparan telur busuk sebagai bentuk mosi kekecewaan terhadap buruknya pelayanan kesehatan di Pandeglang.(Andi/LLJ).
Kiriman dulur FBn: Andi,Keluarga Mahasiswa Mandalawangi (Kemangi)
