Pandeglang, fesbukbantennews.com (3/7/2021) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tekankan pemerintah kaji ulang pelaksanaan Pilkades serentak ditengah Melonjaknya Covid 19 ini.
Pemerintah Pusat Sudah memberikan instruksi PPKM Darurat Jangan sampai dalam pesta demokrasi ditingkatan desa menjadikan klaster baru Meningkatnya Kasus Covid 19.
Pilkades atau lebih tepatnya Momentum Pemilihan Kepala Desa yang akan di laksanakan pada tanggal 18 Juli 2021 mendatang telah memasuki tahapan seleksi pencalonan yang di ikuti oleh 207 Desa serentak yang ada di kabupaten Pandeglang.
Secara umum hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah dalam ini DPMPD adalah pertama mengenai kondisi Pandemi Covid19 yang kian hari mengalami kenaikan yang cukup signifikan,
Sebagaimana pesta demokrasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga terjadinya kerumunan sangat mungkin terjadi dan tidak bisa di hindarkan. Sehingga memungkinkan terjadinya penularan virus Covid19 secara massif.
“Maka Pilkades harus ditunda karna bagaimanapun penanganan Covid 19 yang lebih diutamakan untuk keselamatan hajat orang banyak.Maka pemerintah daerah bupati harus segera memberikan Surat Edaran Perihal Penundaan Pesta Demokrasi Tingkatan Desa,” kata Ketua Cabang GMNI TB Muhamad Afandi,Sabtu (03/07/2021).
Selain itu Sekertaris PC IMM Pandeglang Sadin Maulana juga mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak yang tengah berlangsung di Kab. Pandeglang ini harap untuk dipertimbangkan kembali, mengingat Pandemi Covid-19 yang masih belum terselesaikan.
“Kami harap Pemerintah Daerah Kab. Pandeglang fokus pada pemulihan Pandemi Covid-19 dulu, jangan sampai pelaksanaan Pilkades ini justru malah menambah klaster baru. Karena sebagai mana kita tahu bersama, Pemilihan Kepala Desa tak jarang membuat masyarakat yang tengah merantau di Ibu Kota pulang untuk memberikan dukungan pada salah satu calon, tentu ini berpeluang besar pada penyebaran Covid-19, mengingat Jakarta sebagai daerah dengan kasus angka tertinggi penularan Covid-19,” .tukas Sadin Maulana.(LLJ).
