Makasar,fesbukbantennews.com (27/9/2017) – KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menginisiasi proses pemetaan TPS menggunakan aplikasi google maps. Penggunaan aplikasi itu tujuannya semata untuk mendekatkan pemilih dengan TPS di wilayahnya. Dengan semakin dekatnya pemilih dengan TPS, diharapkan tingkat partisipasi naik signifikan.
Hal lain, pemetaan TPS ini akan menghindari data pemilih yang anomali. Penggunaan google maps ini diterapkan di 23 Kabupaten/Kota yang ada di Sulsel untuk Pilkada 2018 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Divisi Teknis KPU Kota Makassar Abdullah Manshur kepada jajaran KPU Kota Serang, Rabu 27 September 2017.
Jajaran KPU Kota Serang melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Makassar, tanggal 26-28 September 2017.
“Proses pemetaan ini data awalnya adalah TPS Pilpres 2014 silam sekitar 2.500 TPS. Lalu sekarang kita buatkan TPS nya. Nanti hasil coklit daftar pemilih dari PPDP baru kita distribusikan ke TPS yang sudah ada. Jadi istilahnya kita buat rumahnya dulu, nanti baru menempatkan orangnya. Pada Pilkada 2018 mendatang kami mengalokasikan 2.670 TPS. Dengan aplikasi google maps, kami membutuhkan waktu hanya 5 hari untuk melakukan pemetaan TPS sebanyak itu,” kata Abdullah di RPP KPU Kota Makassar, tempat pertemuan berlangsung.
Abdullah menjelaskan, hasil pemetaan TPS akan diintegrasikan ke Sidoel, Sistem Data Online buatan KPU Kota Makkasar. Sidoel sudah dikoordinasikan dengan KPU RI dan BPPT. Nanti di Sidoel ini pemilih tinggal klik TPS tempat ia terdaftar lalu akan muncul identitas TPS itu. Siapa KPPS nya, dimana alamatnya, hingga berapa jumlah pemilihnya.
“Bedanya Sidoel dengan alat kerja KPU RI selama ini Sidalih adalah kalau Sidalih berbasis web. Kalau Sidoel berbasis android dan IOS. Jadi Sidoel melengkapi Sidalih,” kata Abdullah.
Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kota Makassar Syarief Amir menambahkan, bahwa untuk kebutuhan Pilkada Kota Makassar 2018 yang berbarengan dengan Pilkada Sulsel, pihaknya mendapat alokasi anggaran hibah sebesar Rp 60 miliar. Dana itu akan dialokasikan untuk 15 kecamatan dan 153 kelurahan yang ada.
“Dengan jumlah DPT terakhir pada Pilpres 2014 silam mencapai 1.005.000, pemetaan TPS berdasarkan google maps sangat membantu kami melakukan regrouping berdasarkan domisili yang terdekat dengan TPS,” kata Syarief.
Pada kesempatan tersebut, dibahas pula soal pola dan metode sosialisasi. Syarief menuturkan pihaknya bekerjasama dengan Imigrasi, Bank BTN, Kemenag, dan Dindik, untuk mengajak masyarakat melakukan perekaman KTP El. Hal lain pihaknya juga memanfaatkan car free day di 3 titik di Kota Makassar sebagai sarana sosialisasi.
“Kami juga akan melombakan TPS dengan 2 kategori. TPS yang paling bagus tempatnya dan TPS dengan partisipasi tertinggi. Nanti hadiahnya kami siapkan dari KPU,” kata Syarief.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin menuturkan, segala bentuk inovasi kebijakan yang baik untuk menopang kualitas tahapan pilkada layak diadopsi. Termasuk soal pemetaan TPS lewat aplikasi google maps.
“Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana nanti hasil coklit PPDP nya. Karena di kita berdasarkan pengalaman banyak data pemilih yang anomali. Seperti pemilih yang nyasar alamat, data kependudukannya tidak lengkap, dan TPS yang hasil penggabungan banyak RW,” kata Heri.
Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly MM menjelaskan, ada kendala soal sarana jika pemetaan TPS melalui google maps dilakukan di Kota Serang.
“Di Makassar semua ketua RT nya diberi bantuan hp android oleh pemerintah kota. Ketua RT kan biasanya jadi KPPS. Belum lagi harus ada pelatihan khusus kepada aparatur kita di bawah soal operasionalisasi google maps itu. Oktober nanti akan segera kami putuskan apakah jadi mengadopsi pola di Makassar ini atau tidak. Yang jelas inovasi di Makassar ini sangat membantu kerja KPU,” kata Fierly.
Pada kunjungan KPU Kota Serang ke Makassar turut serta dari beberapa instansi seperti Kesbangpol, Satpol PP, Komisi I, Kejari Serang, dan Polres Serang Kota. Turut juga mendampingi Ketua KPU Banten Agus Supriyatna dan Divisi Teknis KPU Sulsel Misna M Hattas. (Manggis/LLJ)
