Serang,fesbukbantennews.com (7/6/2024) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten panggil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi Banten dan Serang. Pemanggilan itu dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan agar memperbaiki proses tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pasalnya, selama ini layanan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan banyak dikeluhkan masyarakat.
Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, dirinya menemukan sangat banyak keluhan-keluhan menyangkut dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten dan Serang yang kurang baik. Banyak warga yang mengeluh pelayanannya lama, berbelit-belit sehingga menimbulkan antrian yang membludak.
Bahkan bukan hanya masyarakat di Wilayah Kota Serang, masyarakat di wilayah pelosok Kabupaten Pandeglang dan Lebak dengan jarak yang sangat jauh membutuhkan waktu, tenaga dan biaya dalam pengurusan administrasi BPJS ketenagakerjaan.
Atas hal itu, dirinya kemudian memanggil pihak BPJS Ketenagaerjaan baik tingkat Kantor Wilayah Provinsi Banten maupun Kantor Cabang Serang yang dalam hal ini tengah menjadi sorotan untuk berkoordinasi terkait persoalan itu.
“Kita meminta penjelasan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait persoalan itu. Kami juga meminta perbaikan pelayanannya. Meskipun BPJS itu ranahnya pusat, tapi karena keberadaanya di Banten, jadi kami mempunyai kewajiban untuk itu, karena yang merasakan pelayanan masyarakat Banten,” jelasnya di sela-sela koordinasi bersama jajaran BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (6/6/2024).
Dikatakan, dirinya meminta agar BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemetaan atas persoalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pemetaan harus segera dilakukan, sehingga masyarakat Banten yang datang ke BPJS Ketenagakerjaan bisa dilayani dengan baik.
“Tidak lagi ditemukan warga kami yang mengadu karena pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan yang susah. Semuanya harus dipermudah, apalagi ini berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Terutama setiap hari Senin yang katanya sering terjadi lonjakan masyarakat yang datang,” tegasnya.
Jika terjadi lonjakan, lanjut Yeremia, seharusnya pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa menambah konter loketnya, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa terlayani.
“Mereka sudah menyanggupi system pelayanannya akan segera diperbaiki. Termasuk perbaikan dalam sisi antrian, tidak ada pembatasan dalam hal kuota pelayanan setiap hari,” imbuhnya.
Kesempatan yang sama Anggota komisi V DPRD Banten Umar Barnawi menambahkan, kenyataan dilapangan memang sangat banyak keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, hal itu mengingatkan dirinya bahwa BPJS Ketenagakerjaan kurang maksimal dalam bekerja.
Namun demikian, memang kenyataan di lapangan begitu.
Anggota DPRD Banten dari Dapil Kabupaten Serang itu mengaku sering dirinya bulak-balik ke BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pengurusan klaim konstituennya, dan menemukan kenyataan yang sama seperti yang banyak masyarakat pada umumnya keluhkan itu.
“Saya saksi hidupnya saya. Kendala di sana memang pelayanan. Itu terlalu lama. Belum lagi antriannya yang begitu Panjang. Bahkan karena saking susahnya, ada juga yang meminta bantuan orang lain,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Kanwil BPJS Banten harus turun ke lapangan, melihat langsung kondisinya seperti apa. Karena ini jelas masalahnya bukan ada di DPRD, masalahnya ada di setiap cabang. Bahkan dirinya juga sedang mendorong Perda kepesertaan BPJS.
Kanwil Banten ini kepesertaannya memang sangat banyak, tapi tidak ada naungan hukum Perda-nya. Itu kendalanya. Bapak bisa narik kepesertaannya banyak, tapi tidak ada komunikasi baik dengan DPRD.
“Kami ingin setelah ini permasalahan itu tidak lagi terjadi kepada masyarakat kami, karena mereka mendaftar dengan sukarela, mau membayar iuran juga. Tapi Ketika mereka akan menagih haknya, justru dipersulit,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten Kunto Wibowo mengatakan, pasca libur lebaran idul Fitri kemarin memang pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Serang terjadi lonjakan yang cukup tinggi, bahkan beberapa hari lalu mencapai 150 lebih dari kuota yang biasa diberlakukan hanya mencapai 80 peserta saja.
Diakui dirinya, terdapat 14 kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Banten. Masyarakat Banten bisa melakukan pendaftaran atau klaim di kantor mana saja, tidak mesti di Cabang Serang. Dari Lebak bisa di sana, dari Cilegon juga, dari Kabupaten Serang juga bisa ke kantor cabang di Cikande.
“Semua kantor cabang kami bisa melayani,” ucapnya.
Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran atau klaim secara online melalui aplikasi JMO. Ini akan mempermudah dan mempercepat pelayanan. Memang harus diakui, masyarakat di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Serang raya, Lebak dan Pandeglang kecenderungan memanfaatkan aplikasi itu kurang dari pada masyarakat di wilayah Tangerang Raya.
“Masyarakat kita lebih suka datang langsung ke lokasi. Kemudian setelah dilakukan verifikasi berkas ternyata masih ada yang kurang sehingga harus balik lagi. Nah, kalau menggunakan aplikasi itu lebih mudah,” ucapnya.
Meski demikian, dirinya mengapresiasi atas perhatian yang luar biasa dari Komisi V DPRD Banten serta rekan-rekan media. Ini merupakan bahan evaluasi yang positif bagi dirinya untuk melakukan berbagai perbaikan. “Insya Allah kita akan tindaklanjuti semua masukan ini,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Fadli Afriadi menghimbau kepada masyarakat untuk berani melaporkan apabila ada keluhan dalam pelayanan yang dilakukan Lembaga public, maladministrasi, pelayanan yang dilama-lamakan, berpihak, tidak terbuka, dan lainnya. Sampaikan itu ke Ombusman, nanti akan ditindaklanjuti.
“Pasti kami tindaklanjuti dan akan diselesaikan secepatnya,” pungkasnya.(fun/LLJ).
