Serang (26/3/2021) – Forum Ekonomi Kreatif Banten (Fekraf Banten) menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi yang memerintahkan penggunaan minimal 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah (pemda) untuk membeli produk lokal, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
Ketua Fekraf Banten, Andi Suhud menuturkan, hal ini harusnya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dengan cara memberikan informasi mengenai produk apa yang menjadi kebutuhan di pemerintah daerah, sehingga produk lokal akan lebih cepat terserap.
Selain itu, pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh kepada produsen lokal, selain memberikan pendampingan juga memberikan kemudahan dalam memperoleh berbagai sertifikasi. Agar produk lokal dapat memiliki daya saing. Jadi jangan ada lagi pelatihan-pelatihan yang hanya menjadikan produsen lokal sebagai objek kegiatan semata, tapi ada tindak lanjut yang lebih konkrit, sambung pria yang pernah diminta mendiang BJ Habibie untuk mendesain prangkonya.
“Kebutuhan di pemerintah pusat, kementrian BUMN dan institusi nasional, tentunya ditopang dari produsen lokal di daerah, untuk itu dukungan pemerintah daerah dalam mendorong produsen di daerah nya menjadi sangat penting. Apalagi kampanye soal jenama lokal sekarang menjadi isu yang hangat” tutur Andi.
Sebelumnya, saat memberikan arahan tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Presiden Jokowi merasa kecewa dan sedih melihat anggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga, BUMN dan pemda yang masih menggunakan barang/jasa impor, bukan hasil produk dalam negeri.
Padahal, pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, kemudian pemda mencapai Rp 535 triliun dan BUMN sebesar Rp 420 triliun. Dengan mengalokasikan 40 persen anggaran barang dan jasa ke produk lokal, hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2% dan menciptakan 2 juta lapangan kerja.
“Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen,” kata Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat.
“Yang BUMN (kontribusi) 0,4 persen. (Pusat dan Pemda) 1,5-1,7 persen. Nilai ini kan 2 persen lebih. Tidak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja, tetapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita,” ungkap Jokowi.
