Serang,fesbukbantennews com (13/9/2021) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman atau KMS 30 menggelar aksi di depan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Senin (13/09). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka kepada kepemimpinan Gubenur Banten Wahidin Halim yang dinilai tidak mampu melahirkan good and government.
“Reformasi birokrasi yang hari ini disuguhkan oleh Gubernur Banten kepada rakyat, ternyata hanya jadi perisai untuk naik ke bangku kekuasaan, ternyata pada realitanya reformasi birokrasi di banten tidak melahirkan good and government diranah pemerintahan. ini menjadi tanda sebagai janji manis dari pemimpin kepada masyarakat Banten.” Kata Jodi, Koordinator Umum KMS 30 ditengah aksinya.
Lanjut Jodi,“Ini terbukti ketika terkuaknya kasus-kasus korupsi dari beberapa sektor baik di ranah pendidikan, kesehatan, Samsat, serta dana hibah pondok pesantren. Tetapi Pada praktiknya Gubernur Banten tidak mampu untuk bagaimana tidak berprilaku koruptif. Bisa dilihat dari setiap kasus korupsi di Banten, di setiap pos-pos birokrasi. Banten malah dijadikan ladang korupsi oleh birokrasi nya sendiri.” Tegas Jodi.
Para mahasiswa ini juga menilai, Wahidin Halim Sebagai Gubernur Banten tidak memiliki sikap tegas kepada setiap OPD yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Menurutnya ini adalah sebuah kegagalan yang dirasakan oleh masyarakat, terlebih implementasi yang terlihat sangat jelas adalah korupsi.
“Bagaimana masyarakat Banten ingin sejahtera kalau watak-watak koruptif disetiap birokrasi masih melekat dalam diri mereka. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab Gubernur Banten untuk bagaimana menuntaskan dan memiliki sikap tegas kepada setiap OPD yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Jelas ini adalah sebuah kegagalan yang dirasakan oleh masyarakat terlebih implementasi yang terlihat sangat jelas adalah korupsi. Kami melihat rasa ketidakmampuan WH-ANDIKA dalam memimpin birokrasi Pemprov Banten,” ujarnya.
Sejumlah mahasiswa ini juga menyinggung soal Tindak Pidana korupsi yang terjadi di Banten selama Wahdin Halim menjadi Gubernur. Dalam aksinya, Mahasiswa menuntut Gubernur Banten untuk bertanggung Jawab atas Kasus-Kasus di Banten, Tidak Tegas terhadap pelaku Korupsi di Banten dan untuk mampu menciptakan reformasi birokrasi yang melahirkan good and government di Pemprov Banten.
Berikut Rilisi KMS 30 Soal Kasus Korupsi yang terjadi di Banten Terhitung sejak tahun 2017 hingga 2021 :
- Kasus Korupsi Pengadaan Tablet di Kabupaten Pandeglang
tahun 2017 kasus korupsi pengadaan tablet sebanyak 3.259 unit tablet se-SMP Pandeglang dengan nilai sebesar 8.123 Miliar dan 4.837 unit untuk SD se-Pandeglang senilai 15.9 Miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Motif Mark up anggaran dengan selisih harga 400.000 dan 600.00 perunit nya dengan kerugian negara sebesar 3,2 Miliar. - Kasus korupsi pengadaan lahan SMK 7 Tangsel
Kasus korupsi pengadaan lahan SMK 7 Tangsel yang masih di tahun yang sama dengan total anggaran 17.9 Miliar untuk pembelian lahan sekolah seluas 6000m² dengan harga permeter 2.997.000 juta, akan tetapi kwitansi yang berikan hanya senilai 7,3 Miliar dari si pemilik lahan, dengan motif korup s yang yakni Mark up anggaran yang dilakukan pejabat Pemprov. Dengan kerugian negara senilai 10,6 Miliar yang masih di pertanyaan kan.
- Kasus Korupsi Hibah Pondok Pesantren.
Tahun 2018 kasus korupsi hibah pondok pesantren, anggaran senilai 117 Miliar yang seharusnya dialokasikan untuk 3.364 Ponpes diBanten dengan masing masing ponpes mendapatkan anggaran sebesar 30 jt. Dengan motif bagi dua untuk setiap ponpes yang ingin mengajukan anggaran.
- Pengadaan lahan UPT Samsat Malimping
Tahun 2019 Pengadaan lahan UPT Samsat Malimping dengan besar anggaran 4,6 Miliar dengan luas lahan 1.700 meter yang seharus nya harga permeter 100.000rb akan tetapi dijual kepada Pemprov senilai 500.00rb permeter.
- Tahun 2020 korupsi pengadaan masker KN-95 di dinas kesehatan provinsi Banten
Tahun 2020 korupsi pengadaan masker KN-95 di dinas kesehatan provinsi Banten, dengan total pembelian masker sebanyak 15rb untuk tenaga kesehatan, dengan harga permasker yang tadinya seharga 70rb perbuah akan tetapi perubahan RAB yang terjadi senilai 220rb ribu perbuah, dengan total anggaran senilai 1.6 Miliar.
Aksi yang berlangsung di KP3B Provinsi Banten Berujung pada penangkapan. Kurang lebih 5 Mahasiswa yang melakukan aksi digelandang Ke Mapolres Serang Kota.
“Masih di Periksa di Polres Serang Kota, Ada 5 Orang (yang diamankan),” kata Adi mahasiswa yang ikut diamankan, saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Senin (13/9).(Ibnu/LLJ).
