Serang, fesbukbantennews.com (3/8/2021) – Anggaran sewa dua akuarium beserta ikan arwana dan pakannya sebesar Rp206 juta di Pemkot Serang yang menghebohkan publik, ditanggapi serius kalangan legislatif Kota Serang.
Ketua Komisi 2 yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Serang, Pujiyanto berpendapat, Sekda Kota Serang harus bertanggung jawab penuh, karena Sekda adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selain itu, Pujiyanto juga meminta Walikota Serang, Syafrudin segera bertindak dan mengevaluasi kinerja Sekda Pemkot Serang yang dianggap sembrono.
Kedua pejabat tinggi di Pemkot Serang itu, menurutnya, pasti mengetahui ada anggaran itu terlebih dahulu. Karena mereka yang merencanakannya.
Menurut anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Serang ini, anggaran untuk penyewaan dan pemeliharaan ikan arwana di ruangan kepala daerah dapat ditelusuri dari dua aspek.
“Yang pertama soal kebenaran bahwa ikan itu berasal dari tempat sewa ikan. Harus diketahui dengan jelas dan terang benderang jika hal itu benar-benar sewa dari rental ikan,” terang Pujiyanto kepada wartawan, pada Selasa, 3 Agustus .
Kemudian kata dia, harus dicari juga informasi apakah benar harga sewanya sesuai dengan harga sewa pasaran.
“Jangan sampai ikan itu adalah ikan milik seseorang yang disimpan di ruangan kepala daerah, namun kemudian menggunakan APBD untuk meng-cover-nya. Ini harus jelas,” tegas Pujiyanto.
Aspek yang kedua lanjut dia, adalah kewajaran. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini semua kalangan mendapat pukulan keras dari sektor ekonomi, terutama masyarakat menengah ke bawah.
“Apakah wajar dan patut Pemkot Serang lebih mengutamakan biaya pemeliharaan ikan yang nilainya ratusan juta rupiah itu dibandingkan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang hidup tengah dihimpit kesulitan. Ini harus jadi pertimbangan. Sewa akuarium Rp206 juta saat Pandemi seperti ini sangat keterlaluan,” kecamnya.
Wakil Ketua DPW Nasdem Banten Bidang Kepemudaan dan Pemilih Milenial ini menegaskan, jika kasus sewa ikan itu yang benar, maka hal ini menandakan pejabat Pemkot Kota Serang sama sekali tidak memiliki sense of crisis. Harus dipertanyakan pula empati pejabat tinggi di Pemkot Serang kepada warganya sendiri.
Secara pribadi Pujiyanto mengaku, persoalan itu merupakan pukulan keras bagi dirinya selaku anggota Banggar. Sebab kata dia dirinya tidak mengetahui ada anggaran fantastis untuk hal yang sama sekali tidak penting.
“Ini evaluasi bagi kami di legislatif yang disuarakan oleh rekan-rekan media. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan, dan ke depan tentu akan menjadi bahan evaluasi,” jelasnya.
Menurut Pujiyanto, lolosnya kegiatan yang tak penting seperti ini dikarenakan apa yang dibahas oleh Banggar tidak terperinci secara detail.
“Data yang diberikan oleh TAPD pada saat pembahasan anggaran itu secara gelondongan,” imbuhnya.
Selain itu lanjut dia, eksekutif juga tidak pernah memberikan waktu yang longgar kepada legislatif untuk terlebih dahulu mengkaji rencana anggaran yang akan dibahas.
“Berkas setebal itu selalu diberikan pada saat rapat pembahasan, sehingga kami tidak mempunyai waktu untuk menganalisanya secara mendalam,” pungkasnya.(referensiberita/LLJ)
