Serang,fesbukbantennews.com (8/4/2021) – Mengkritisi empat tahun Provinsi Banten dipimpin Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy , sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) perwakilan Serang menggelar aksi di perempatan Ciceri ,Kota Serang, Kamis (8/4/2021).
Selain berorasi ,dalam aksinya mereka membawa poster kecaman dan membakat ban simbol kekecewaan terhadap kinerja WH – Andika yang dinilai gagap.
Ketua Perwakilan (PW) Kumala Serang Misbah mengatakan, kepemimpinan
“Empat Tahun Banten dipimpin WH dan Andika, kenyataanya masih jauh dari janji politiknya. Angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Belum lagi terkait berobat gratis hanya dengan Kartu Tanda Penduduk , hanya menjadi dongeng,” kata Kordinator aksi, Fauzi.
Selain janji berobat gratis KTP yang belum terbukti. Gubernur akan membangun 128 tambahan bangunan baru, lalu akan membangun 2016 kelas baru, tapi nyatanya hanya 36 yang telah di bangun.
‘bahkan, dalam kondisi pandemi Covid-19, anak sekolah diwajibkan melakukan pembelajaran daring. Tapi yang menjadi persoalan, masih terdapat desa di Kabupaten Lebak yang sulit mencari sinyal,”ujar Fauzi.
Fauzi menjelaskan, bahwa tidak semua orangtua memiliki handphone untuk menunjang pembelajaran. Dan Pemprov Banten dinilai tidak hadir dalam persoalan yang berkaitan langsung dikeluhkan masyarakat.
Sementara, lanjut dia, mengenai persoalan kebijakan pinjaman daerah. Hal itu menjadi buah simalakama dalam pemulihan ekonomi daerah. Pemprov dinilai tidak jeli dalam menganalisis sebuah kebijakan. Nyatanya, pinjaman itu saat ini berbunga 6 persen.
“Lalu pada 2021, Banten kembali minjam lagi Rp4,1 triliun. Tapi ternyata setelah ada PMK 179 tahun 2020 itu dan ada bunga dari Rp4,1 triliun itu menjadi pembahasan kembali. Apakah gubernur tidak tahu atas kebijakan pusat. Sehingga, Pemprov dan DPRD kebingungan untuk membatalkan atau dilanjutkan,” jelasnya.
Pemprov Banten oleh Kumala dianggap lalai dan gagap dalam menyusun kebijakan APBD tahun 2021. Sehingga, masyarakat kembali dirugikan atas kebijakan-kebijakan yang tidak jelas dan belum terlaksana.
“Bunga dari Rp4,1 triliun dengan bunga 6 persen menjadi beban yang harus dibayarkan masyarakat. Artinya pemprov banten lalai dan gagap terkait dengan pembuatan APBD 2021 kawan-kawan,” tegasnya.
Sementara, dalam tuntutan di agitasi yang dibagikan pengunjukrasa menyatakan, bahwa Kumala menuntut WH – Andika
- Wujudkan tata kelola pemeritahan yang baik sesuai dengan Janji politik Gubernur Banten
- Entaskan kemiskinan di Prov. Banten
- Lengkapi dan bangun Sarana Pra-Sarana sekolah tingkat SMA/SMK/SKH yang masih terbengkalai di setiap daerah sesuai dengan tujuan Negara
- Bangun segera infrastruktur pasca bencana alam di Lebak dan bangun rumah Layak huni bagi masyarakat terdampak tanpa syarat
- Wujudkan pemerataan kesehatan bagi masyarakat banten sesuai dengan janji politik cukup dengan KTP, dan lengkapi sarana prasarana rumahsakit yang layak
- Berikan pekerjaan bagi masyarakat Banten
- Pulihkan perekonomian di Banten di tengah Pandemi covid dan Sejahterakan Petani
- Pulihkan konservasi lingkungan pasca bencana. (LLJ).
