Serang,fesbukbantennews.com (10/06/2024) – Ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Serang mengadakan kegiatan kajian hilangnya kendaraan dinas pemprov Banten, kajian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 bertempat di aula Masjid Bilal kaujon kota serang.
Kegiatan pada kajian ini dihadiri oleh ketua umum IMM cabang Serang Faris Nurul yaqin, dan seluruh kader Ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Serang.
Hilangnya 211 kendaraan dinas pemprov Banten,Yang tidak diketahui keberadaanya berdasarkan laporan badan pemeriksa keuangan (BPK),dalam laporan hasil pemeriksaan (LPH) tersebut, nilai total semua kendaraan yang tidak diketahui keberadaanya itu mencapai sebesar Rp.25.570.593.597 kendaraan tersebut tercatat hasil perolehan tahun 2001 sampai dengan 2019.
Dalam kegiatan ini Ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) serang mengatakan bahwa pemprov Banten tidak becus mengurusi Aset kendaraan dinas ini. IMM mendesak agar pemrov Banten harus segera bertindak dengan cepat dan bertanggung jawab atas hilangnya 211 kendaraan dinas pemprov Banten tersebut.
Faris ketua umum IMM Serang mengatakan bahwa kejadian kehilangan aset ini merupakan legitimasi yang buruk bagi kinerja pemerintah provinsi Banten khususnya PJ Gubernur Banten Al muktabar, sekda Banten, dan BPKAD provinsi Banten.
“Saya lihat memang ini adalah sebuah bentuk ketidakmampuan petugas di pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya penataan administrasi Aset.” Ujarnya
Faris juga menyampaikan bahwa melihat pemerintah pemprov saat ini masih kurang cepat dalam menyelesaikan penataan aset pemprov terutama penataan Kendaraan Dinas, sehingga terjadilah Disclaimer dari sudut Auditor (BPK-RI) yg disampaikan oleh mereka kepada Pemprov.
“Kalau saya ini melihat masalah komitment kepala daerah, pejabat dibawahnya hanya membantu dalam teknis saja, administrasi maupun treatment dalam penyelesaian setiap masalah yg ada di OPD masing-masing, namun kepala daerahlah yg bertanggung jawab sepenuhnya, karena Pengguna Barang, dibantu Sekretaris Daerah sebagai mandatori sebagian tugas jabatan kepala daerah, sekda juga seharusnya punya peran besar dlm tertib administrasi.” Sambungnya
Faris mengatakan Pimpinan di Pemerintahan Provinsi Banten harus dievaluasi agar dapat bekerja dengan baik, namun jika tidak segera dapat di selesaikan persoalan penataan dan pengelolaan aset saat ini yang sudah menjadi temuan, maka IMM akan bersikap dgn melakukan kritik dan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) akan melaksanakan Aksi unjuk rasa dalam mendorong agar pemprov menyelesaikan masalah-masalah penataan dan pengamanan aset ini.
“ini evaluasi besar untuk PJ Gubernur dan Sekda. DPRD Juga gagal melakukan pengawasan artinya tidak becus.” Pungkasnya.
(FF)