Bulan: November 2023

Serang,fesbukbantennews.com (16/11/2022) – Fase Grup A Piala Dunia FIFA U-17 Indonesia bertemu dengan Marocco di pertandingan ke 3 dari 3 ini, menjadi incaran football mania tak luput juga Relawan Projo yang hari ini mengadakan nonton bareng (Nobar) di Konoku Coffee,Kota Serang ,Banten , Kamis )16/11/2023) malam.

Mengambil tema Ayo Dukung Timnas Indonesia, Projo Banten berhasil sedot antusiasme football mania, Terbukti dengan jumlah peserta Nobar tembus hingga ratusan.

Selain menjadi keseruan, Nobar kali ini juga menjadi ajang silaturahmi generasi muda Kabupaten Serang serta komunikasi dalam mendukung Timnas U17 Indonesia, Hal tersebut di utarakan Panitia Nobar, Raka Putra Sanjaya,

“Kegiatan seperti merupakan hal positif, dan kami sangat bersyukur karena Projo bisa memfasilitasi sesuai hobi generasi muda, ” Ujarnya (16/11)

“Peserta nobar malam ini dari Kabupaten Serang timur seperti Jawilan, Cikande, Ciruas, Gorda, Tambak dan Pontang. ” Tambahnya

Sementara itu Projo Banten selaku penyedia Nobar Gratis mengatakan jika semangat generasi muda sangat di butuhkan dan diharapkan dengan menyambut suasana politik kedepan, generasi muda harus selalu mengutamakan ketertiban dan kecerian.

“Mari sambut pemilu damai dengan cara berpolitik riang dan gembira, ” Kata Ucu Gabriel Jauhar, Perwakilan Projo Banten, saat memberikan sambutan di waktu istirahat pertandingan sekaligus giveaway.

Lanjut, Ucu menyampaikan sesuai visi misi Prabowo-Gibran yaitu bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas, maka generasi muda saat ini diharapkan bisa bergemilang dan berkarir cemerlang,
“Kegiatan ini diharapkan memompa semangat generasi Indonesia muda, ” Pungkasnya.

Serang,fesbukbantennews.com (15/11/3023 )- Kemiskinan Ekstrem di Banten berhasil ditekan hingga 0,43% atau masuk dalam kategori dibawah 1,1% pada periode Maret tahun 2023. Atas dasar keberhasilan kinerja menekan orang super miskin, Pemerintah Provinsi Banten mendapat penghargaan dana insentif fiskal tahun berjalan tahun 2023 sebesar Rp. 6,889 milyar pada kategori penghapusan kemiskinan ekstrem. Penghargaan ini diberikan oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada PJ Gubernur Banten beberapa waktu lalu di Istana Wakil Presiden.

Kemiskinan menjadi momok bagi pemerintah manapun yang diamanati oleh konstitusi tertinggi negaranya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya sebagai salah satu tujuan bernegara. Terlebih bagi pemerintahan demokratis yang perlu menjaga kesenjangan dan ketimpangan ekonomi agar tidak terjadi melalui konsolidasi demokrasi ekonomi. Kemiskinan juga menjadi titik balik bagi kelompok masyarakat yang terdera pada ketidakmampuan untuk hidup dalam standar kemanusiaan sebagai warga negara. Pembiaran kondisi kemiskinan tentu saja masuk dalam kategori menciderai, bahkan melakukan pembangkangan terhadap amanat UUD 1945. Pemerintahan Provinsi Banten patut diapresiasi karena upaya ‘menekan orang miskin’ menjadi niscaya dan kerja nyata.

Dalam perspektif pelaku ekonomi kreatif, pesatnya pertumbuhan ruang digitalisasi dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya memberikan perspektif yang lebih cerah: kemiskinan tidak perlu lagi terjadi di Banten. Karena pengelolaan digitalisasi terhadap identifikasi kerawanan sebagai faktor penyebab kemiskinan, konsolidasi rencana aksi yang massif dan terdigitalisasi serta solusi dari pengentasan kemiskinan yang terjadi bisa dilakukan secara real time dan tepat sasaran.

Persoalannya adalah bagaimana membangun mentalitas digital bagi para pelaku pembangunan dan keterampilan digital yang diperlukan untuk memahami landscape dan substansi kemiskinan pada rencana aksi yang dapat memberi dampak pada keberdayaan masyarakat secara keberlanjutan bukan sekedar intervensi program sesaat. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi yang dipercaya oleh berbagai negara di seluruh belahan dunia sebagai alternatif merawat demokrasi ekonomi dan jalan keluar satu-satunya membangun ekonomi inklusif serta mendorong kesejahteraan bersama. Terutama bagi kalangan muda miskin.

Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang berfokus pada penggunaan kekayaan intelektual dan kreativitas untuk menciptakan nilai ekonomi tanpa memandang usia, latar belakang Pendidikan dan strata sosial. Ekonomi kreatif melibatkan proses menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan produk dan layanan yang didasarkan pada nilai-nilai kreativitas, inovasi, dan keunikan. Pelaku ekonomi kreatif termasuk individu, perusahaan, komunitas, dan organisasi yang terlibat dalam menciptakan dan mengembangkan produk, karya seni, desain, konten digital, dan layanan berbasis kreativitas.

Menekan (angka) orang miskin ke depan, sebaiknya pemerintah Provinsi Banten berkolaborasi dengan segenap komunitas ekonomi kreatif yang saat ini telah menunjukan keberdayaan dirinya secara mandiri. Termasuk penyediaan ruang-ruang kreatif agar aksi kolaboratif dan partisipasi multistakeholder dapat terwujud.

*Andi Suhud Trisnahadi
Dewan Pendiri Fekraf (Forum Ekonomi Kreatif) Banten / Korda ICCN Banten.

Serang,fesbukbantennews.com (13/11/2023) -Terdapat 8.799 keluarga di Kota Serang masuk kategori miskin ekstrem. Miskin ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan.

Data tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Agustus 2023 lalu.

Keluarga Syarif (60 tahun) dan isterinya Aniah (54 tahun) adalah salah satu keluarga miskin ekstrem di Kota Serang. Syarif yang tinggal di Kampung Lebak Sili, RT 03 RW 08, Kelurahan Unyur, Kota Serang, sudah dua tahun terakhir tidak bekerja karena sakit-sakitan. Syarif sebelumnya bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Rau, Kota Serang.

Sedangkan isterinya, Aniah bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan tidak menentu. Rata-rata Aniah memperoleh Rp 400 Ribu per bulan. Dan perkawinan mereka dikaruniakan 8 orang anak.

Menurut Caleg Nasdem Kota Serang, Wibowo, beginilah potret masyarakat Kota Serang sesungguhnya. Di Ibukota Provinsi Banten ini, masih terdapat 8.799 keluarga yang miskin ekstrem. “Pemkot kerjanya ngapain saja, kenapa jumlah warga miskinnya masih banyak,” ungkap Wibowo, Senin (13/11/2023).

Padahal, tambah Wibowo, sesuai Inpres No 4 tahun 2022, program pengentasan kemiskinan harus selesai di tahun 2024. “Harusnya program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas Pemkot Serang untuk diselesaikan,” ujar Caleg Dapil 1 Kota Serang ini lagi.

“Ironisnya, banyak program bantuan pemerintah bagi keluarga miskin, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun jumlah keluarga miskin masih tetap membengkak,” kata Wibowo.

Kondisi ini membuat Wibowo menaruh curiga dengan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran atau tidak. Bahkan Wibowo akan mengecek bantuan pemerintah itu tepat sasaran atau tidak.

“Saya akan cek, apakah bantuan pemerintah itu tepat sasaran atau tidak,” Ancam Caleg dengan nomor urut 7 itu. (*)

Serang,fesbukbantennews.com (9/11/2023) – Untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur Banten  Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan anggaran dana hibah sebesar Rp 608 Milliar. Yang disalurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banten. 

Menyusul dilaksanakannya penandatanganan bersama naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi  Banten dan KPU Provinsi Banten di Gedung PUPR Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten,Curug, kota Serang  Rabu 8 November 2023.

Nilai hibah daerah yang diberikan Pemda Provinsi Banten untuk pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Banten memperoleh anggaran Hibah sebesar Rp100.999.948.000,.  Sementara KPU Provinsi Banten memperoleh anggaran hibah sebesar 499.179.264.000.,yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal mengatakan,  pencairan dana hibah sebagaimana tertuang dalam NPHD akan dilaksanankan dalam 2 (dua) tahap.

“Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024,” kata Ali Faisal

Ali Faisal juga menjelaskan , pemberian hibah tersebut Sebagaimana diatur dengan ketentuan dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yg mengamanatkan Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(LLJ)

Serang,fesbukbantennews.com (8/11/2023) – Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, baik dalam bentuk verbal, fisik, psikis, atau melalui serangan media siber, mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini memerlukan tindakan segera untuk melindungi generasi muda di Banten.

Hendry Gunawan, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, mengungkapkan bahwa data pendampingan hingga Oktober 2023 tercatat 72 kasus yang melibatkan anak-anak dalam berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam rincian tersebut, terdapat tren mengkhawatirkan, dengan 34 kasus kekerasan fisik dan 6 kasus kekerasan psikis yang merugikan anak-anak secara fisik dan mental. Selain itu, terdapat 20 kasus pencabulan dan 5 kasus persetubuhan yang melibatkan anak-anak yang sangat rentan, serta 4 kasus hak asuh yang melibatkan anak sebagai korban dalam konflik keluarga. Tambahan 2 kasus di lingkungan keluarga terkait penelantaran anak dan 1 kasus eksploitasi yang berdampak negatif pada masa depan anak-anak.

Kepentingan untuk memberikan perlindungan kepada anak secara bersama-sama dan kolaboratif semakin meningkat, terutama setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menerbitkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud ini mengharuskan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah dan lembaga pendidikan.

Salah satu poin kunci dalam Permendikbud adalah pembentukan TPPK di sekolah dan Satgas oleh Pemerintah Daerah (Pemda). TPPK ini memiliki peran penting dalam memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dengan respons yang cepat dan tepat. Pencegahan dan penanganan kekerasan harus menjadi prioritas utama di lembaga-lembaga pendidikan.

Tim PPK dapat dibentuk oleh satuan pendidikan dengan keanggotaan berjumlah gasal minimal 3 orang perwakilan dari unsur Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan, Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali, dan jika diperlukan, dapat ditambahkan Tenaga Kependidikan

Permendikbudristek No. 46 juga memandatkan kerjasama antara sekolah dan Pemda dalam menangani kasus kekerasan di satuan pendidikan. Pemda wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak, yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Satgas PPK yang terbentuk oleh dinas di kabupaten, kota, dan provinsi harus melibatkan perwakilan dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPA), dinas sosial, dinas kesehatan, dan Komnas Perlindungan Anak sebagai perwakilan organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak. Tugas utama Satgas PPK daerah adalah membantu Tim PPK sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pemerintah daerah bersama masyarakat memiliki bertanggung jawab yang besar untuk memberikan edukasi terkait pencegahan kekerasan anak. Sosialisasi menjadi salah satu bentuk upaya preventif terkait kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk penyandang disabilitas. Pelatihan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga perlu diselenggarakan bagi Tim PPK dan Satuan Tugas PPK agar mereka siap dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Diharapkan bahwa TPPK dan Satgas ini dapat dibentuk dalam waktu 6-12 bulan setelah berlakunya Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 pada bulan Agustus lalu. Tujuannya adalah untuk memastikan penanganan masalah kekerasan di sekolah dapat dilakukan dengan cepat.

Menurut Hendry Gunawan, jika ada laporan mengenai kekerasan, kedua kelompok kerja ini dapat berkolaborasi dan segera mengatasinya serta memastikan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku yang merupakan peserta didik akan dikenai sanksi administratif yang memiliki unsur pendidikan, sambil tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik.

Dalam Permendikbudristek ini bentuk kekerasan yang diatur mencakup kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya. Peraturan ini juga dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan sejenisnya.

Dengan tekad yang kuat untuk mencegah kekerasan anak di sekolah dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan lingkungan pendidikan di Banten akan menjadi tempat yang aman dan bebas dari kekerasan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Serang,fesbukbantennews.com (7/11/2023) – Suparman (45) tega bacok sang paman, Baban Wibawan (65) di Komplek KPPN, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, lantaran tak terima sang istri ditegur pamannya sendiri karena sering pinjam uang ke bank keliling, Selasa (7/11/2023).

Peristiwa ponakan bacok paman di Sumur Pecung, Serang, Banten ini terjadi sekira pukul 11.30 WIB. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian kepala sebelah kiri.

Korban kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Drajad Prawiranagara, Serang. Sedangkan pelaku langsung melarikan diri.

Pihak keluarga, Rani Rahmawati (67) mengatakan, pelaku diduga kesal karena korban sempat menegur istrinya lantaran mencoba meminjam uang ke Bank Keliling sebesar Rp500 ribu.

Diketahui, korban dan pelaku statusnya tinggal dalam satu rumah yang sama. Istri pelaku saat itu sempat menjanjikan akan membelikan baso untuk meredam kekesalan korban.

Namun, istri pelaku diduga malah mengadu ke suaminya yang tengah bekerja sebagai tukang parkir di lokasi yang tak jauh dari kediaman mereka.

“Ada Bank Keliling, Pak Baban marah, terus nasehain karena sering, udah 5 kali soalnya (pinjem). Terus istrinya (pelaku) ini keluar, bilang mau beliin baso,” kara Rani kepada awak media saat ditemui di TKP pembacokan.

“Pas pulang sama suaminya. Itu suaminya bilang ke Pak Baban ‘apa lu melototin’. Dia (pelaku) ngomong gitu, Pak Baban lagi duduk di pintu,” ungkap Rani menceritakan kejadian sebelum terjadi pembacokan.

Rani mengungkapkan, pelaku dan istrinya kemudian masuk ke dalam rumah. Namun tanpa disangka, pelaku ternyata mengambil sebilah clurit panjang dan langsung membacok korban dari belakang di bagian kepala.

“Ga tau kalau mau bacok, dia (pelaku) sama istri masuk rumah eh ternyata dia ngambil clurit yang panjang itu, terus dari belakang langsung bacok aja. Itu kedengar suara ngbledug gitu terus Pak Babannya teriak aarghh gitu,” ujarnya.

Usai membacok korban, pelaku langsung melarikan diri sambil menenteng sebilah clurit yang digunakan membacok korban. Istri pelaku pun mengejarnya hingga keduanya terlihat menaiki mobil angkutan umum.

“Langsung dia keluar sambil bawa clurit, terus dikejar sama istrinya. Ga tau kemana, pokoknya naik angkot aja itu kaburnya,” ungkapnya.

Sementara saudara kembar korban, Wawan Wirawan (65) menyampaikan, pelaku dan korban memang kerap terlibat cekcok lantaran pelaku dikenal memiliki sifat tempramental dan merasa jagoan.

“Emang udah berapa kali cekcok, itu si Suparman memang orangnya tempramen, sok jagoan juga orangnya,” kata Wawan.

Sementara, di lokasi yang sama, Wawan (65) saudara kembar’ Baban berharap aparat kepolisian secepatnya menangkap pelaku

“Sudah sangat meresahkan pak, harus cepat ditangkap. Suka bikin masalah ,” kata Baban kepada FBn

Di samping itu, Kanit Reskrim Polsek Serang Ipda M Suharya mengaku, saat ini masih belum bisa memberikan banyak keterangan karena pihaknya masih melakukan penyelidikan lantaran pelaku pun telah melarikan diri.

“Kita masih melakukan penyelidikan karena yanga bersangkutan (pelaku) melarikan diri,” ungkapnya.

Jakarta,fesbukbantennews.com (7/11/2023) – Sejarawan Bonnie Triyana mendapatkan penghargaan dari pemerintah Jepang 2023 (Reiwa 5). Dubes Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi menyerahkan langsung kepada Bonie di kediaman Dubes Kanasugi, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

Bonnie Triyana yang juga pengajar tamu di Reinwardt Academie, Universitas Seni di Amsterdam mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai berkontribusi mempromosikan pemahaman tentang sejarah interaksi antara bangsa Jepang dan Indonesia.

Termasuk masa awal kedatangan bangsa Jepang pra-Perang Dunia II. Kontribusi ini dilakukan lewat penyelenggaraan pameran “Sakura di Khatulistiwa” yang digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, 9-10 September 2022.

“Peran Bonnie dalam penelitian sejarah Indonesia dengan Jepang dimulai saat dia menjadi asisten Prof Aiko dari Keio University. Kami menghargai peran Bonnie dalam menggagas film dokumenter mengenai mantan serdadu Jepang yang berjuang di pihak Indonesia. Film ini berhasil memberikan pengetahuan sejarah kepada masyarakat Indonesia sehingga mereka paham tentang sejarah hubungan kedua bangsa”ujar Dubes Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi.

Sementara itu Bonnie Triyana usai menerima penghargaan tersebut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jepang yang telah memberikan apresiasi atas kerja-kerjanya dalam memproduksi pengetahuan sejarah untuk publik di Indonesia.

“Kami merasa bangga bahwa penghargaan justru datang dari Jepang.Semoga dengan saling memahami sejarah kedua bangsa, hubungan Indonesia dan Jepang akan semakin erat di masa kini dan masa depan,”ujarnya.

Dalam penyerahan penghargaan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno. Rano Karno mengapresiasi penghargaan ini yang diberikan setiap tahunnya dari Pemerintah Jepang untuk Warga Negara Indonesia (WNI).

Menurutnya, penghargaan ini sangat baik untuk hubungan diplomatik Indonesia-Jepang sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, kebudayaan serta bidang lainnya untuk kemajuan bangsa.

“Tentu ini sangat bagus karena dapat memperat hubungan Indonesia-Jepang, selain itu dapat memotivasi peran-peran masyarakat sipil untuk terus mempelajari kebudayaan, pendidikan serta bidang lainnya masing-masing negara,” ujar Rano Karno.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai sosok Bonnie Triyana sudah melalang buana soal sejarah sehingga layak mendapatkan penghargaan tersebut. “Bonnie ini kan sosok anak muda yang inspiratif semoga dapat ditirukan bagi anak muda yang lain. Apalagi selain sebagai sejarawan Bonnie juga sebagai pengajar tamu di Reinwardt Academie, Universitas Seni di Amsterdam,” ucapnya.

Selain Bonnie Triyana, tujuh penerima Penghargaan Reiwa ke-5 adalah Chieko Nakano (ketua Pembina Surya Laras Jepang), Fadilah Hasim (ketua Yayasan Semarak Pendidikan Indonesia), Fusami Ito (ketua Cross Cultural Artisan Association/CCAA), Kazuyo Suda (penerjemah), Mariko Surjanto (pendiri Himawari Kai), Urara Numazawa (penerjemah), Yasunobu Kuboki (ketua Indonesian Education Promoting Foundation/IEPF).

Hadir juga dalam acara tersebut Dubes Kerajaan Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns, Pengacara senior Todung Mulya Lubis, Pematung Dolorosa Sinaga,
Aktivis perempuan Neng Dara Afiah dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Diketahui, Penghargaan Reiwa ini sudah berlangsung tahun ke-5. Penghargaan itu diberikan bagi individu yang dinilai memberikan kontribusi bagi penguatan hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

Serang,fesbukbantennews.com (6/11/2023) – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang disampaikan langsung Kepala BPS Provinsi Banten Faizal Anwar, Senin (6/11/2023), tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode Agustus 2023 di provinsi Banten menduduki rangking pertama Se Indonesia.

Faizal menyebutkan, TPT Banten pada periode Agustus 2023 sebesar 7,52 persen. Angka tersebut membuat Banten menjadi provinsi dengan TPT tertinggi se-Indonesia, yang disusul oleh Jawa Barat dan Kepulauan Riau.

“Ada sebanyak 448 ribu warga Banten yang tercatat masih pengangguran. TPT tertinggi berada di Kabupaten Serang sebesar 9,94 persen. Sementara TPT terendah di Kota Tangerang Selatan sebesar 5,81 persen,” kata Faizal.

Adapun jumlah angkatan kerja,lanjut dia, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 sebanyak 5,97 juta orang. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,28 persen poin.

“Selanjutnya, penduduk yang bekerja sebanyak 5,52 juta orang. Lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,19 juta orang,” ungkapnya.

Kemudian,jelasnya, sebanyak 2,96 juta orang (53,69 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 1,64 persen poin dibanding Agustus 2022.

“Kendati begitu, persentase setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 1,85 persen poin dibandingkan Agustus 2022,” tukasnya. 

Untuk diketahui ,urutan pertama hingga ke empat pengangguran tertinggi di Rumsing Indonesia

1. Provinsi Banten 7,52 persen
2. Jawa Barat 7,44 persen
3. Kepulauan Riau 6,80 persen
4. DKI Jakarta 6,53 persen
5. Maluku 6,31 persen. (LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (6/11/2023) – Tim Pengacara Muslim (TPM) Banten Agus Setiawan menyatakan pemerintah harus peduli terhadap masukan-masukan dari masyarakat, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, salah satunya seperti pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah.Serta seharusnya pemerintah mengakomodir keinginan masyarakat Banten yang menginginkan adanya putera daerah.

Advokat yang akrab disapa AU ini mengatakan Pemerintah Pusat dalam mengangkat jabatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, sebaiknya benar-benar memperhatikan aspirasi dan suasana Kebathinan masyarakat, karena masyarakat di setiap daerah tentu memiliki seseorang yang dipercaya atau lebih dikenal masyarakat, baik secara nama atau kinerjanya.

“Jika masyarakat lebih mengenal berupa nama atau kinerjanya, tentu saja hal itu dapat membuahkan hasil dan dapat menjawab harapan yang diinginkan masyarakat terhadap seorang Pj. Kepala Daerah yang di angkat. Tidak lain karena jabatan yang didapat merupakan suatu bentuk penugasan untuk pengabdian kepada masyarakat,” bukan hasil Pemilukada yg menghabiskan energi yang luarbiasa besar.” hal ini disampaikan AU melalui pesan WhatsApp, Senin (6/11/2023).

Agus Setiawaan yang juga sebagai Ketua umum Padepokan Singa Tunggal Perguruan Cikaret Seni Budaya Pencak Silat dan Debus Banten ini juga mengatakan moment pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Banten (bahkan di seluruh Indonesia) seharusnya bukan hanya sekedar momen administratif ataupun kewenangan bahkan ketatanegaraan. Melainkan momen sosial dimana uji kompetensi dan kualitas seseorang dilihat apakah profesional atau tidak.

“Pengangkatan Pj Kepala Daerah bukan hanya moment administratif tetapi juga Pj adalah momen bathiniah,” tambah AU

Wajar jika masyarakat lanjut AU, mempunyai harapan yang menduduki jabatan Pj Kepala Daerah berasal dari putra daerah karena hubungan bathin antara masyarakat dengan Pj. Kepala Daerah menjadi kunci harapan tumbuhnya kesejahteraan masyarakat.

“Hubungan bathin antara penjabat kepala daerah itu yg menjadi kunci harapan tumbuh. Wajar bila kemudian masy berharap putra daerah yang menjadi Pj,” sambung AU

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Dalam Negeri melalui Pj. Gubernur Banten Al Muktabar melantik Andi Ony Prihartono yang merupakan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setjen Kemendagri menjadi Pj Bupati Tangerang, serta melantik Iwan Kurniawan yang merupakan Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pemerintah Daerah (PEIPD) pada Ditjen Bangda Kemendagri menjadi Pj Bupati Lebak.

Jakarta,fesbukbantennews.com (6/11/2023) – Bank BJB berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam hal penyediaan perumahan yang layak. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, bank bjb juga berkomitmen untuk memberikan akses fasilitas perumahan murah dan terjangkau bagi masyarakat.

Komitmen bank bjb tersebut, dibuktikan dengan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan BP Tapera dalam Penyaluran Pembiayaan Perumahan Bagi Peserta Tapera sejak 28 Desember 2022 dengan mengeluarkan produk bjb Tapera.

Sebagai informasi, bjb Tapera merupakan fasilitas kredit konsumtif yang diberikan bank kepada calon debitur perorangan yang telah menjadi Peserta Tapera berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR Tapera), Kredit Renovasi Rumah (KRR Tapera) dan Kredit Pembangunan Rumah (KBR Tapera).

Untuk mendukung kebutuhan dalam program penyediaan rumah bagi peserta Tapera, bank bjb menerbitkan Negotiable Certificate of Deposits (NCD) tanpa melalui penawaran umum sebagai instrumen pencairan dana pembiayaan perumahan yang bersumber dari Dana Tapera.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi mengatakan, penerbitan NCD dilakukan sebagai sumber pendanaan untuk penyaluran pembiayaan Tapera oleh bank bjb.

“bank bjb merupakan bank pertama yang melakukan penerbitan NCD untuk dibeli oleh Dana Tapera sebagai instrumen pencairan dana Tapera,” ucap Yuddy.
Disampaikan Yuddy, perjanjian antara bank bjb dengan BP Tapera tentang penerbitan NCD dilakukan pada 2 November 2023.

Adapun nilai nominal NCD yang diterbitkan bank bjb untuk tahap pertama yaitu sebesar Rp20.524.318.759,- dengan tingkat diskonto 1,49% dan jangka waktu NCD selama 12 bulan yang akan diterbitkan pada 6 November 2023. Atas dana hasil penerbitan NCD yang dibeli Dana Tapera tersebut digunakan untuk membiayai akad kredit rumah Tapera sebanyak 140 unit.

Penerbitan NCD akan terus dilakukan bank bjb seiring dengan terus berkembangnya ekspansi bank bjb dengan produk bjb Tapera. Seluruh dana yang diperoleh dari NCD akan digunakan untuk mendukung pembiayaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“bank bjb senantiasa mendukung program pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat mendapat hunian yang terjangkau. Lewat penyaluran produk bjb Tapera, kami berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memperoleh pembiayaan untuk mendapat tempat tinggal dengan skema yang sederhana dan mudah,” ucap Yuddy.