Bulan: Maret 2023

Serang,fesbukbantennews.com (16/3/2023) – Ketua Forum Alumni Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (FA-IMIKI) Banten Acep Helmi mengecam tindakan sewenang-wenang Yayasan dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat memecat guru honorer yang bernama Muhamad Sabil Fadhilah guru SMK Telkom Sekar Kemuning kota Cirebon. Pemecatan itu diduga ada intervensi Gubernur Jawa Barat.

Sabil yang juga bagian dari keluarga besar Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI) diduga dipecat karena melakukan kritik terhadap Gubernur Jawa Barat. Kritik ia layangkan di kolom komentar instagram milik Ridwan Kamil.

“Secara kelembagaan FA-IMIKI mengecam tindakan sewenang-wenang pihak yayasan yang langsung memecat Sabil, hanya karena melakukan kritik terhadap Gubernur. Kita patut curigai bahwa keputusan itu lahir karena ada intervensi baik secara langsung maupun tidak dari Gubernur” Kata Acep, Kamis (16/23)

Kecurigaan itu kata Acep bukan tanpa alasan jika mencermati kronologi pemecatan yang sudah banyak bermunculan di media. Sabil dipecat usai Ridwan Kamil menghubungi melalui Direct Message (DM) akun instagram yayasan tempat Sabil bekerja. Meski tidak langsung memberikan instruksi pemecatan, tapi pesan Ridwan Kamil tersebut tentu punya motif.

“Seorang Gubernur menyempatkan waktu mengirimkan pesan kepada akun instagram yayasan sekolah hanya karena di kritik, ini kan menjadi pertanyaan besar nya kita sebagai masyarakat. Apa motif nya melakukan itu kalau bukan untuk menunjukan kuasanya. Dan ini berbahaya untuk Demokrasi kita” tegas Acep.

Apalagi kata Acep, kritik tersebut hanya sebatas pertanyaan seorang warga kepada Gubernur nya. Sabil bertanya soal posisi Ridwan Kamil yang saat memberikan arahan di zoom meeting di salah satu sekolah, memakai jas berwarna kuning.

“Itu kan sebenarnya sebuah pertanyaan saja, saudara Sabil bertanya posisi Ridwan Kamil saat memberikan pengarahan di zoom meeting itu posisinya sebagai apa, Kader salah satu Partai Politik kah, Sebagai Gubernur atau sebagai pribadi. Karena tidak bisa dipungkiri kalau jabatan Gubernur itu kan jabatan politis, jadi segala macam simbol punya makna tertentu, sedangkan dunia pendidikan sendiri harus terbebas dari politik praktis, saya rasa itu pertanyaan yang wajar” jelas Acep.

Justru kata Acep, seharusnya kritik atau pertanyaan warga itu bisa disikapi dengan biasa saja. Aneh jika kritik atau pertanyaan warga berbuah pemecatan. Hal itu akan menambah daftar panjang preseden buruk pemimpin di negeri ini yang anti kritik. Sikap anti kritik menjadi penanda mundurnya demokrasi.

“Faktanya kan, ada seorang guru memberikan kritik lewat komentar, kemudian komentar itu di PIN oleh Gubernur seolah-olah ingin mengajak pengikutnya di media sosial untuk turut melakukan perundungan. Lalu Gubernur mengirimkan pesan kepada akun instagram yayasan, seolah ingin memberikan kode bahwa dia Gubernur dan punya kuasa, yang langsung disikapi oleh yayasan dengan melakukan pemecatan. Hal kaya gini kan enggak sehat untuk demokrasi kita” Tambah Acep.

Terkahir, Acep yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum IMIKI Periode 2010-2011 ini juga berharap kepada Gubernur Jawa Barat untuk tidak anti kritik dan menghindari simbol-simbol kepartaian ketika berkegiatan di lembaga pendidikan untuk meminimalisir pandangan berbeda dari masyarakat.

“Kami berharap kepada pak Gubernur dan seluruh pihak terkait untuk saling memaafkan dan mengakui kesalahannya masing-masing. Dan kang Emil ke depan nya bisa lebih bijaksana dalam menanggapi kritik warga, serta memakai simbol-simbol kepartaian di tempat yang seharusnya” tutup Acep.

Serang,fesbukbantennews.com (16/3/2023) – Pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Awamil Cangkudu Baros, Kabupaten Serang KH Sonhaji meminta Komisi Yudisial memantau jalannya sidang vonis kasus dugaan penganiayan di Pengadilan Negeri (PN) Serang.

PN Serang mengagendakan sidang vonis kepada para terdakwa yang diduga telah melakukan pengeroyokan kepada korban bernama M Aditya, Selasa 21 Maret 2023.

Pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Awamil Cangkudu, KH Sonhaji telah melayangkan surat ke Komisi Yudisial, Rabu 15 Maret 2023. Pihaknya berharap para hakim mengambil keputusan yang adil dalam sidang vonis tersebut.

“Bahwa kami selaku Keluarga Besar dan Alumni Pondok Pesantren Riyadul Awamil Cangkudu Baros Berkewajiban menjaga Marwah dan Kehormatan Pesantren dari upaya tindakan Kejahatan dalam bentuk apapun terhadap Santri,” demikian kutipan salah satu poin dalam surat yang dilayangkan ke Komisi Yudisial.

Pada bagian lain, KH Sonhaji juga menyampaikan jika pihaknya mendukung independensi Hakim dalam memutus perkara sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. “Serta mencegah adanya penyimpangan yang dapat mencederai rasa keadilan atau kearifan lokal yang ada di masyarakat dan menjauhkan dari pihak-pihak yang ingin mengintervensi Hakim, sehingga dapat mengakibatkan pelanggaran kode etik,” tulis KH Sonhaji dalam surat itu.

Kearifan lokal yang dimaksud KH Sonhaji, bawha korban diculik oleh para terdakwa saat melaksanakan pengajian bada Magrib. “Pengajian bada Magrib hingga waktu Shalat Isya adalah kearifan lokal di Banten,” ujar KH Sonhaji lagi.

Sebagaimana diketahui, sidang kasus dugaan penganiayaan terhadap M. Aditya tengah bergulir di PN Serang, dan memasuki tahap vonis pada Selasa 21 Maret 2023 mendatang.

Pada kasus ini terdapat delapan terdakwa yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan terhadap M. Aditya, santri di Pesantren Cangkudu Baros tersebut.
Dari 10 orang tersangka, 8 orang diantaranya telah didakwa bersalah oleh JPU Kejaksaan Negeri Serang dengan tuntutan antara 3 sampai 4 tahun penjara. Sementara dua tersangka lain, hingga saat ini dalam pengejaran alias DPO.

“M. Aditya merupakan santri yang menjadi korban kekerasan, kami sangat terpukul dan kecewa atas kejadian ini,” ujar KH Sonhaji.
“Bangsa kita adalah Bangsa yang menjunjung tinggi moralitas, dan Pesantren adalah salah satu tempat untuk memupuk moralitas tersebut dengan rangkaian kurikulum yang diberikan kepada santri,” sambung KH Sonhaji lagi.

KH Sonhaji menegaskan, kekerasan oleh siapapun dan teradap siapapun tidak dibenarkan. Demikian juga terjadap para santri.
“Maka apabila santri terus dibiarkan menjadi korban kekerasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kami khawatir tingkat kepercayaan masyarakat dalam hal penegakan hukum akan mengalami penurunan,” katanya.

“Oleh karena itu kami mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat memantau putusan vonis perkara pada kasus ini agar para terdakwa dapat dijerat dengan hukuman yang dapat memberikan rasa keadilan terkhusus bagi masyarakat, keluarga M. Aditya serta lingkungan Pondok Pesantren Riyadul Awamil Cangkudu Baros,” pungkas KH. Sonhaji.

Sebelumnya, ratusan alumni dan santri Pondok Pesantren Riyadul Awamil Cangkudu melakukan aksi unjukrasa di halaman Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa 27 Februari 2023.

Kedatangan mereka untuk menuntut keadilan atas peristiwa pengeroyokan terhadap santri bernama Adit, yang terjadi akhir tahun 2022 silam.***

Bandung,fesbukbantennews.com (13/3/2023) – Bank Bengkulu sebagai mitra Kelompok Usaha Bank (KUB) bank bjb berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang 2022 dengan mencetak pertumbuhan laba bersih sebesar 30 persen .

Pencapaian kinerja positif Bank Bengkulu diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Bengkulu Tahunan Tahun Buku 2022 pada Jumat, 10 Maret 2023 yang dihadiri Kepala Daerah, Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wali Kota sebagai pemegang saham serta Komisaris dan Direksi Bank Bengkulu.

Dalam RUPS Bank Bengkulu tersebut juga disepakati dan disetujui pengambilan dan penyetoran Saham Tahap Kedua oleh bank bjb, Bank Bengkulu menjadi anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) bank bjb, sehingga bank bjb bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Bengkulu

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto mengatakan bank bjb mengapresiasi pencapaian Bank Bengkulu dan siap memberikan dukungan penuh agar kinerja positif Bank Bengkulu terus meningkat.

“Melalui KUB, bank bjb akan terus mendukung Bank Bengkulu untuk memperkuat bisnis dan ekosistem bersama-sama melalui transformasi dan akselerasi digitalisasi sehingga menjadi lebih kuat dan efisien,” ujar Widi.

Sinergi dan kolaborasi bank bjb dan Bank Bengkulu melalui KUB dalam rangka pengembangan usaha bersama ini meliputi penggunaan infrastruktur bersama khususnya teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, likuiditas, pembiayaan bahkan permodalan.

bank bjb bersinergi dengan Bank Bengkulu untuk mengembangkan usaha kedua belah pihak sebagai bentuk implementasi Peraturan OJK Nomor 12/2021 demi memudahkan dalam pengembangan bisnis dengan saling berbagi infrastruktur sehingga memberikan manfaat positif dan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

“Sinergi dan kolaborasi kedua belah pihak sudah sangat tepat karena bank bjb dan Bank Bengkulu merupakan BPD dengan kinerja yang sangat baik,” kata Widi.

bank bjb juga sangat terbuka dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada BPD lainnya yang ingin berkolaborasi dan bersinergi melalui KUB bank bjb.

Sebagai BPD terbesar di Indonesia, bank bjb memiliki infrastruktur yang mumpuni yang dapat dimanfaatkan oleh BPD lainnya secara bersama-sama.

Untuk infrastruktur IT, saat ini bank bjb sudah menyediakan beragam produk produk digital seperti DIGI dan DigiCash, QRIS bank bjb, bjb e-Tax, Social Fund Transfer untuk penyaluran dana bantuan, Cash Management System, dan Loan Onboarding untuk pengajuan kredit melalui aplikasi, dan lainnya.

Kemudian, ada bjb University yang merupakan Corporate University bank bjb yang dapat dipergunakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas SDM bersama.

Selain itu, kemampuan pembiayaan BPD yang bergabung dengan KUB bank bjb akan meningkat karena bank bjb punya modal yang jauh lebih kuat sehingga dapat menyerap kebutuhan kredit dengan nilai yang lebih besar. Contohnya yakni kebutuhan kredit untuk pembangunan infrastruktur daerah maupun proyek strategis.

“BPD yang tergabung dalam KUB bank bjb dapat melakukan penguatan peran sebagai agen pembangunan daerah melalui pembiayaan bersama,” kata Widi.

Serang,fesbukbantennews.com (12/3/2023) – Seorang mantri yang bertugas di Rumah Sakit Umum berinisial SH diduga suntik Kades Curuggoong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang hingga meninggal dunia, Minggu 12 Maret 2023.

Kasus dugaan pembunuhan Kades Curuggoong tersebut kini dalam penyidikan kepolisian.

Dikutip dari barayapost, kasus dugaan pembunuhan Kades Curuggoong terjadi pada pukul 12.00 WIB di rumah korban di Kampung Sukamanah, Desa Curuggoong, Kecamatan Padarincang.

Sebelum kejadian, SH datang ke rumah Kades Curuggoong diduga dalam kondisi emosi.

Di sana SH bertemu dengan istri korban. Setelah berbincang, istri korban menelpon korban untuk pulang ke rumah.

Sekitar pukul 12.30 WIB, korban datang ke rumah. Di sana korban dan pelaku sempat cekcok, hingga pelaku mengeluarkan suntikan diduga berisi cairan beracun dan langsung menyuntikkannya ke punggung koban.

Tak lama setelah disuntik, Kades Curuggoong itu mengalami kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri.

Melihat hal itu, korban kemudian dibawa ke Puskesmas Padarincang. Namun pihak puskesmas tak sanggup menanganinya.

Tim medis kemudian merujuk korban dibawa ke RSUD Banten, namun dari hasil pemeriksaan korban sudah meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Serang AKP Iwan Sumantri membenarkan adanya dugaan pembunuhan dengan cara di suntik.

Namun hingga saat ini dirinya belum mengetahui kronologi lengkapnya.

“Hanya bisa membenarkan (pembunuhan). Kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” katanya.

Iwan menjelaskan saat ini jenazah korban masih dalam pemeriksaan tim medis, dan akan dilakukan otopsi guna memastikan penyebab kematiannya.

“Penyidik akan melakukan otopsi. Penyidik msh mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi,” jelasnya.

Sementara itu Camat Padarincang, Agus Saefudin membenarkan jika korban diduga dibunuh dengan cara di suntik oleh Mantri berinisial SH.

Hal itu didapat dari keterangan saksi di lokasi kejadian.

“Sekarang sedang di autopsi, di rumah pak lurah. Informasinya pake alat suntik, pelakunya Suhendi mantri kita di RSUD Banten, tadi siang. Ada saksi,” katanya.

Namun Agus menambahkan dirinya masih bisa memastikan korban meninggal karena suntikan tersebut. Dirinya masih menunggu hasil Otopsi dari rumah sakit.

“Mungkin kita tunggu hasil autopsi saja,” tambahnya. (BRP)

Pandeglang,fesbukbantennews.com (11/3/2023) – PEMILIHAN umum atau pemilu adalah salah satu bentuk demokrasi yang sangat penting di dalam sebuah negara. Pemilu menjadi wadah untuk masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka di dalam pemerintahan.

Dalam sebuah negara demokratis, pemilu diadakan secara rutin setiap beberapa tahun sekali, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemerintahan baru atau memilih untuk mempertahankan pemerintahan yang telah ada.

Di Indonesia, pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu terakhir diadakan pada tahun 2019 dan pemilu selanjutnya akan diadakan pada tahun 2024. Pemilu 2024 di Indonesia menjadi penting karena di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, tantangan dalam menjaga kualitas dan integritas pemilu semakin besar. Oleh karena itu, pemilu 2024 harus dijalankan dengan baik dan mengutamakan kualitas untuk menjaga demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Pemilu adalah salah satu bentuk demokrasi yang sangat penting untuk memilih para pemimpin yang akan mewakili masyarakat di dalam pemerintahan. Dalam sebuah negara demokratis, pemilihan umum diadakan secara rutin setiap beberapa tahun sekali, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemerintahan baru atau memilih untuk mempertahankan pemerintahan yang telah ada.

Dalam sebuah sistem demokrasi, hak suara diberikan kepada seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dan pemilu diadakan secara bebas dan adil. Selain itu, pemilu juga harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan dengan jujur dan tidak terjadi kecurangan.

Salah satu manfaat utama dari pemilu adalah memungkinkan warga negara untuk memilih para pemimpin yang memiliki visi dan misi yang sama dengan mereka. Dengan memilih pemimpin yang tepat, masyarakat dapat memastikan bahwa kepentingan mereka akan terwakili di dalam pemerintahan. Selain itu, pemilu juga dapat memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.

Namun, pemilu juga memiliki tantangan dan risiko yang harus diatasi. Salah satu risiko terbesar adalah kemungkinan terjadinya kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan dengan jujur dan tidak ada tindakan kecurangan yang terjadi.

Partisipasi

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilu juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Terkadang, masyarakat tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilihan karena mereka merasa bahwa suaranya tidak akan berpengaruh, atau mereka merasa tidak puas dengan para kandidat yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah harus terus melakukan kampanye dan pendidikan yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Pemilu 2024 harus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam pemilu 2024, pemerintah harus meningkatkan kampanye dan pendidikan politik yang dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Pemerintah juga harus memberikan akses yang mudah dan memadai bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pemilu, seperti calon yang akan dipilih, visi misi calon, dan program kerja yang diusung oleh para calon.

Transparansi

Demokrasi dan pemilu adalah dua hal yang saling terkait dan saling membutuhkan. Tanpa demokrasi, pemilu tidak akan memiliki arti atau tujuan, dan tanpa pemilu, demokrasi tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk terus memperkuat sistem demokrasi dan menjalankan pemilu yang adil, bebas, terbuka, dan transparan untuk memastikan kepentingan masyarakat terwakili dengan baik di dalam pemerintahan.

Salah satu hal yang harus ditingkatkan dalam pemilu 2024 adalah transparansi dalam proses pemilihan. Masyarakat harus dapat memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara adil dan jujur. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara, dilakukan secara terbuka dan transparan.

Selain transparansi, peran teknologi juga menjadi hal yang penting dalam pemilu 2024. Teknologi dapat digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemilihan, seperti penghitungan suara dan penyampaian hasil pemilu. Namun, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan risiko kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilihan.

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam pemilu memiliki sistem keamanan yang memadai dan terpercaya. Tidak hanya itu, pemilu 2024 juga harus memperkuat peran media dalam menjaga kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.

*Kepala MAS Mathla’ul Anwar Pasir Durung

Serang,fesbukbantennews.com (8/3/2023) – Bank BJB melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Serta untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia atas wawasan hukum.

• 

Penandatangan perjanjian kerja sama bank bjb dengan Kejati Banten berlangsung pada Rabu, 8 Maret 2023 di kantor Kejati Banten, Jalan Raya Pandeglang, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi bersama Kepala Kejati Banten Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. Hadir juga dalam acara tersebut Direktur Keuangan bank bjb Nia Kania, dan CEO Regional IV bank bjb Adie Arief.

Adapun ruang lingkup dan bentuk kerja sama antara bank bjb dan Kejati Banten adalah sebagai berikut:

• Penanganan masalah Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum, dan tindakan hukum lainnya.
• Pelaksanaan konsultasi terkait berbagai permasalahan hukum.
  Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
  -Pemanfaatan produk dan jasa dari bank bjb guna menunjang tugas dan fungsi dari Kejati Banten.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, bank bjb senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kejaksaan yang merupakan mitra strategis untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik serta penguatan wawasan hukum seluruh insan bank bjb.

Melalui kerja sama ini, pihaknya berharap Kejati Banten dapat membantu bank bjb untuk menangani penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Di samping juga kerjasama dalam peningkatan kompetensi teknis sumber daya dari kedua belah pihak sehingga seluruh kegiatan operasional dan gerak bisnis bank bjb selalu sejalan dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku.

“Selain itu, kami juga berharap, penandatanganan PKS di antara kedua belah pihak merupakan tonggak awal bagi kerjasama lain ke depannya, dengan tangan terbuka bank bjb siap menjadi mitra bagi Kejaksaan Tinggi Banten dan senantiasa beriringan bersama yang pada akhirnya akan bermuara pada sinergi yang berkesinambungan diantara kedua belah pihak, ” tutup Yuddy.

Sementara itu, Kepala Kejati Banten Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan bahwa pihaknya berterimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan bank bjb terhadap lembaganya. Dia mengatakan, Kajati Banten akan siap bersinergi dengan bank bjb untuk memberikan bantuan hukum yang diperlukan.

“Kami mewakili Kejaksaan berterimakasih atas kepercayaan bank bjb kepada kami. Saya yakin, ke depannya Kejaksaan dan bank bjb dapat bersinergi untuk kebaikan semua. Kami paham bahwa trust atau kepercayaan adalah nyawa sebuah bank, oleh karena itu kami siap membantu bank bjb untuk menjaga trust tersebut di mata masyarakat. Kami siap memberikan bantuan hukum baik mitigasi maupun non mitigasi, ataupun pelayanan hukum lainnya,” ungkap Didik.

Tangerang,fesbukbantennews.com (8/3/2023) – Jaja, Ketua Keluarga Besar Ojek Online Tangerang Selatan (KBOT), menyatakan dukungannya kepada Rano Karno untuk maju sebagai Gubernur Banten pada pemilihan kepala daerah serentak 2024.

“Kita siap dukung Bang Haji! Dan teman-teman siap satu komando,” tegas Jaja dalam acara Rano Karno Menyapa di basecamp ojek online Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Rabu (8/3).

Acara ini merupakan kunjungan Rano Karno dalam rangka menyapa sekaligus menyerap aspirasi dari warga yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online.

Dalam kesempatan yang sama Jaja menyampaikan apresiasinya kepada aktor kawakan itu karena telah menyempatkan diri blusukan bertemu rekan-rekan ojek online ke basecamp KBOT yang berada di tengah pemukiman padat.

Antusiasme anggota KBOT tidak bisa terbendung untuk bertemu Rano Karno. Ratusan pengemudi ojek online memadati lokasi pertemuan. “Padahal kita sudah batasi ke tiap-tiap basecamp, tapi tetap saja yang datang membludak melebihi jumlah kuota undangan,” terang Jaja.

Menurut Jaja, KBOT merupakan salah satu komunitas ojek online terbesar di Tangerang Selatan. Saat ini KBOT telah memiliki 28 basecamp di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan dengan anggota aktif lebih dari seribu orang.

Serang,fesbukbantennews.com (7/3/2023) – Komnas Perlindungan Anak menerima kunjungan dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) dan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya di Kantor Komnas Perlindungan Anak di bilangan Ciracas, Kota Serang, Pada Selasa, 7 Maret 2023. Masing-masing pihak sepakat untuk membangun kerja sama di bidang perlindungan anak, terutama terkait pola asuh di lingkungan keluarga buruh.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Hendry Gunawan, didampingi oleh Sekjen Komnas M. Suswaidi, Dewan Pakar Komnas Indar Riyanto, dan Wakil Ketua Komnas Didi Wandi. Sementara itu, Bidang Pleno FSP KEP SPSI Provinsi Banten diwakili oleh Bidang Pleno Eko Susanto dan Iis Kandarwati, Bendahara FSP KEP SPSI Provinsi Banten. Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, Harsiti, Erma Perwitasari, dan Agus Setyawan juga turut hadir dalam kunjungan tersebut. Rencana kerja sama di bidang perlindungan anak ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi anak-anak di lingkungan keluarga buruh dan mengurangi kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Hendry Gunawan menyambut baik kunjungan dari FSP KEP SPSI dan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, serta sepakat untuk membangun kerja sama dalam bidang perlindungan anak terutama terkait pola asuh di lingkungan keluarga buruh. Hendry mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Banten semakin meningkat, dan melibatkan banyak anak dari keluarga buruh. Oleh karena itu, pihaknya sangat membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak.

Sementara itu, Bidang Pleno FSP KEP SPSI Provinsi Banten, Eko Susanto menjelaskan bahwa FSP KEP SPSI memiliki program untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota pekerja dalam hal pola asuh anak yang baik dan benar. Program ini diharapkan dapat membantu para buruh untuk lebih memahami cara merawat anak dengan baik dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga buruh.

Di sisi lain, Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, Harsiti, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan Komnas Perlindungan Anak dan FSP KEP SPSI dalam memberikan edukasi dan pelatihan mengenai pola asuh anak yang sehat dan baik, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat.

Dalam pertemuan ini, Komnas Perlindungan Anak dan FSP KEP SPSI Provinsi Banten juga membahas rencana kegiatan bersama dalam rangka memperkuat perlindungan anak di lingkungan keluarga buruh. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan dan edukasi untuk anggota pekerja dan keluarganya mengenai pola asuh anak yang baik dan benar.
Kerja sama antara Komnas Perlindungan Anak, FSP KEP SPSI, dan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap anak di lingkungan keluarga buruh di Banten. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anak-anak pekerja yang rentan mengalami kekerasan dan perlindungan yang minim dalam lingkungan keluarga.

Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para buruh akan pentingnya perlindungan anak dan mengubah pola asuh yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
Hendry Gunawan, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, menyambut baik kerjasama ini dan berharap dapat bekerja sama dengan FSP KEP SPSI dan Universitas Serang Raya dalam meningkatkan perlindungan anak di Banten.

“Saya sangat berterima kasih atas kunjungan dari FSP KEP SPSI dan Universitas Serang Raya. Dengan kerjasama ini, kita dapat meningkatkan kesadaran para buruh akan pentingnya perlindungan anak dan mengubah pola asuh yang tidak sesuai dengan hak-hak anak. Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak pekerja di Banten,” ujar Hendry.

Eko Susanto, Wakil Ketua Bidang Pleno FSP KEP SPSI Provinsi Banten, juga menyatakan komitmen untuk mendukung kerjasama ini. “Kami siap untuk bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten dan Universitas Serang Raya dalam meningkatkan perlindungan anak di Banten, terutama memeberikan pemahaman tentang pola asuh dan menghadirkan seorang ayah dalam keluarga agar selalu siap memeberikan perlindungan kepada anaknya serta menjauhkan anak-anak dari kekerasan,” ujar Eko.

Kunjungan dari FSP KEP SPSI dan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya ini diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan anak di Provinsi Banten, terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga buruh. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan dan anak-anak di Provinsi Banten dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat.

Serang, fesbukbantennews.com (1/3/2023) – Delapan dari sepuluh pelaku pengeroyokan terhadap santri pondok pesantren (Ponpes) Riyadul Awamil ,Cangkudu, Baros Kabupaten Serang, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU/ dituntut tiga dan empat tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Serang ,Selasa (1/3/2023).

Terdakwa Hilman dan Asyari masing-masing dituntut empat tahun penjara.sementara terdakwa Suhandi ,Rohan ,Awam, Efendi ,Taufik dan Muhtadi dituntut masing-masing tiga tahun penjara.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Heri dengan JPU Slamet , kedelapan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak penganiayaan terhadap saksi korban Muhamad Aditya.

“Menuntut terdakwa Hilman dan Terdakwa Asyari masing-masing dituntut empat tahun penjara,” kata JPU Slamet saat membacakan tuntutan.

Kedelapan terdakwa tersebut oleh JPU dinyatakan bersalah melanggar pasal 170 KUHP.

Mereka dimejahijaukan lantaran melakukan penganiayaan terhadap Muhamad Aditya santri pondok pesantren (Ponpes) Riyadul Awamil ,Cangkudu, Baros Kabupaten Serang pada 6 Desember 2023.
Yang mengakibatkan luka berat pada korban.

Pengeroyokan tersebut dilakukan para terdakwa lantaran tak terima Adik salah satu terdakwa Hilman yang bernama Ana sering dimintai uang oleh korban.

“Mereka pun sepakat melakukan penganiayaan terhadap korban Mumas Aditya, “Kata JPU Slamet.

Usai dituntut , para terdakwa pekan depan akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

Sementara sebelum sidang tuntutan digelar ,puluhan santri dan alumni ponpes Cangkudu menggelar demo di halaman gedung PN Serang . Mereka meminta supaya hakim menghukum berat para terdakwa.(LLJ).