Serang,fesbukbantennews.com (2/4/2022) – Semula merupakan waktu dmn akan diumumkannya hasil tes para calon komisaris dan direksi BGD, namun hingga pukul 00, rupanya pengumuman itu tak kunjung dilakukan. Lantas muncul asumsi yang beredar. Salah satunya adalah waktu pengumumannya diundur atau memang sengaja tidak diumumkan ke publik.
Melihat kenyataan ini melalui jaringan telpon Kholid koordinator FKPN PONTIRTA memberikan pernyataan bahwa bagi FKPN, tes seleksi calon komisaris dan direksi PT. BGD itu sudah dianggap tidak pernah ada.
“Karena bagi kami, fakta banyaknya pelamar yang lengkap syarat namun tak diloloskan dalam seleksi administrasi ini sudah patut diduga maladministrasi. Pilihan dari kami sejak awal hanya dua, yakni bubarkan Pansel lalu bentuk pansel yan netral, atau bubarkan BGD,” Kata Holid kepada FBn, Sabtu (2/4/2022).
Di tempat berbeda, Mufrod, ketua PW Pemuda Muhammadiyah Banten pun memberikan komentar, menurutnya seleksi kali ini seharusnya dilakukan dengan mengedepankan visi penyehatan BGD.
“Mengapa demikian? Karena BGD adalah perusahaan milik daerah Banten yang notabene sedang sakit kronis dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi kalau dalam seleksi kali ini pansel diduga tidak fair, ini sih sudah kelewatan. Buat apa ada BGD? Logikanya BGD itu wajib memberi deviden kepada Pemprov. Bukan justru menjadi beban APBD,” kata Mufrod.
Sementara, Solihin Abas selaku koordinator FOKAL IMM juga mengamini apa yang disampaikan Mufrod, menurutnya jika proses seleksi diduga tidak fair, semestinya gubernur (pemprov) sebagai pemegang saham tunggal itu harus mengevaluasi kinerja pansel.
“Jangan lantas dibiarkan berlanjut. Gak ada cerita hasil yang baik bisa lahir dari proses yang tidak baik. Lagi pula apa sih manfaat dari adanya BGD bagi Banten? Coba lihat laporan keuangan nya..! Masa selalu merugi dan merugi? Mestinya gubernur bertanya, kenapa ini terjadi? Saya yakin jawabannya berkait erat dengan manajemen yan tidak inovatif dan tidak kreatif bahkan mungkin kurang memiliki keberanian untuk membuat terobosan,” Jelas Solihin.
Mewakili pemuda Banten Selatan, Rijal Saefullah dengan tegas mengatakan, bahwa dengan adanya dugaan praktek seleksi yang tidak fair.
“Bagi FPBS sejak awal tuntutannya hanya tiga. Pertama evaluasi kinerja pansel oleh gubernur,kedua veto hasil seleksi oleh gubernur demi perbaikan dan penyehatan BGD ke depan. Dan ketiga, jika poin satu dan dua tidak dilakukan, maka bubarkan BGD..! Untuk apa perusahaan sakit dipelihara terus?,” Tegas Rijal.
Sementara itu menurut informasi yang diterima oleh redaksi, seleksi calon komisaris dan direksi PT. BGD terus berjalan, walau banyak suara miring yang menyoal kerja pansel.(LLJ).