Bulan: Agustus 2021

Pandeglang, fesbukbantennews.com (31/8/2021) Sekitar 38 Kepsek SMP Negeri di Pandeglang beramai-ramai mendatangi Kejaksaan Negeri Pandeglang, Selasa siang (31/08). Kedatangan mereka bertujuan mengembalikan uang pemberian pihak penyedia tablet pada pengadaan barang BOS Afirmasi tahun 2019.

Jumlahnya variatif, di kisaran Rp.1,5 juta hingga Rp.5 juta, sesuai dengan jumlah tablet yang diterima oleh masing-masing sekolah.

“Dengan kesadaran bahwa yang kami terima itu tidak baik, maka kami para Kepsek SMP penerima kompensasi pengadaan Tablet ini mengembalikan uang dari pihak penyedia barang itu ke negara, melalui Kejari Pandeglang. Alhamdulillah Pak Kajari langsung yang menerima kedatangan kami” ungkap salah seorang Kepsek yang enggan disebutkan namanya.

Ditanya soal alasannya, untuk mempermudah proses hukum “sikap kooperatif ini sekaligus kami ingin membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara” imbuhnya.

Seperti diketahui, dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan barang berupa tablet sekitar 23.000 unit untuk siswa SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan SMA/SMK di lingkungan KCD Dindik Lebak tahun 2019, yang dilaporkan Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) ke Kejati Banten (12/10/2020). Kemudian Kejati melimpah perkara tersebut ke Kejari Pandeglang.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pihak Kejari baru melakukan pemeriksaan terhadap 45 Kepsek SMP, sementara 283 Kepsek SD belum dipanggil.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada sebagai Pelapor, menanggapi serius persoalan ini. “Ini adalah sejarah baru di Banten. Puluhan Kepsek mengembalikan uang pemberian pihak penyedia barang. Dan sy sangat menghormati langkah itu. Sebab akan mempermudah pihak penyidik dalam menentukan siapa pelaku utamanya.” kata Uday di sela-sela acara diskusi di Serang.

Lebih lanjut Uday menyebutkan bahwa sebagai Pelapor pihaknya ingin mengungkap kebenaran. “Mereka (para Kepsek) itu adalah korban kebijakan. Tak mungkin bisa seragam begitu dalam membeli barang yang sama, jika tak ada yang mengendalikan. Karenanya pihak penyidik di Kejari tentu lebih faham soal langkah apa yang harus diambil dalam waktu dekat” pungkas Uday.

Serang,fesbukbantennews.com (31/8/2021) – Jajaran Polsek Pabuaran Polres Serang Kota Polda Banten lakukan monitoring jalannya pelaksanaan vaksinasi dengan sasaran siswa-siswi SMP 1 Pabuaran, disabilitas, masyarakat, kader di Kecamatan Pabuaran.

Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahlies Hutapea, melaui Kapolsek Pabuaran AKP Ahmad Rifai, S.H. mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring memberikan himbauan pentingnya vaksinasi Covid -19 guna memutus mata rantai penyebaran Virus corona.

Menurutnya, vaksinasi yang dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Pabuaran dengan sasaran siswa siswi di SMP 1 Pabuaran, masyarakat, kader di Kecamatan Pabuaran. Sementara pihaknya memantau agar protokol kesehatan di lokasi vaksinasi tetap terjaga.

“Kita amankan jalannya proses vaksinasi di lokasi-lokasi tersebut, kuta himbau agar Para siswa-siswi, warga dan kader yang ikut vaksinasi untuk tetap menjaga protokol kesehatan,” kata Kapolsek Pabuaran AKP Ahmad Rifa. Selasa (31/8/2021).

“Hari ini kami beserta anggota yakni Bripka Yudhi dan Bripda Reihan memonitoring jalanya vaksinasi Covid-19 guna memutus mata rantai,” imbuhnya.

Diakui Kapolsek, tahapan demi tahapan sebelum penyuntikkan vaksin dipantau secara ketat. Hal itu agar protokol kesehatan bagi para peserta vaksinasi bisa terus terjaga.

“Dari mulai pemberian vaksin, semua warga kita ingatkan terus untuk menjaga protokol kesehatan. Kita ingatkan juga untuk tidak berkerumun,” ujarnya.

Ditegaskannya, jika proses vaksinasi yang dilaksanakan harus terus didukung oleh semua pihak. Itu karena program vaksinasi merupakan upaya dalam rangka penanganan Covid-19 bagi masyarakat.

“Program vaksinasi perlu didukung penuh untuk membentuk imunitas bagi masyarakat, karena vaksin itu sendiri sifatnya adalah tindakan pencegahan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyebaran Covid-19,” tukasnya.(LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (31/8/2021) – Ali Mumin (47) Warga Kp. Sumur Buyung, Kelurahan Baros, Kecamatan
Warunggunung, Kabupaten Lebak Banten mengeluhkan pelayanan MNC Finance yang berkantor di ruko Titan Arum jl Raya Cilegon Km 3 Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang.

Ali menuturkan, bahwa dirinya memiliki kredit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia dengan no polisi A 1551 AF. Ia mengakui jika pada tahun 2019 saat usaha saya sedang mengalami kendala, dirinya sempat mengalami keterlambatan
pembayaran hingga menunggak dua bulan lebih.

Namun tidak lama setelah itu, pada bulan Juni 2019 ia melakukan pembayaran kredit mobilnya yang menunggak sebanyak 3 bulan pada angsuran ke 10,11, dan 12. Kemudian setelah itu, ia tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran.

Ali menuturkan, setelah setoran selesai pada angsuran ke 36 pada bulan Juni 2021, ketika ia akan mengambil BPKB Mobil, ternyata
berdasarkan catatan MNC Finance Cabang Serang, ia masih memiliki satu tunggakan angsuran sejak tahun 2019 silam. Akibatnya dari satu tunggakan tersebut menjadi bunga berjalan hingga mencapai Rp.12 juta lebih.

“Padahal saya sudah melakukan kewajiban pembayaran dengan bukti pembayaran
terlampir. Kan yang berbicara itu bukti kwitansi atau pembayaran,” ujarnya.

Dengan kejadian tersebut, Ali mengaku mengeluhkan pelayanan MNC Finance Cabang Serang serta sangat keberatan atas satu tunggakan beserta denda yang sangat besar tersebut.

“Akibatnya kan saya dipersulit
untuk mengambil BPKB kendaraan milik saya. Saya sama saja di peras dengan penahanan BPKB ini, karena sesuai bukti pembayaran saya sudah melaksanakan kewajiban saya,” ujarnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan, belum lama ini pihaknya dengan MNC Finance Cabang Serang sudah melakukan mediasi. Menurutnya pihak MNC Finance terkesan cuci tangan dengan dalih satu tunggakan tersebut disebabkan oleh mantan karyawan MNC Finance Cabang Serang dengan jabatan terakhir sebagai taskforce.

“Kita sempat datang ke kantor MNC Serang untuk mediasi, katanya mau dihadirkan mantan karyawan yang menggelapkan uang setoran tersebut. Tapi kita tunggu sampai sore tidak ada. Terus dijanjikan akan bertemula lagi, terus katanya si mantan karyawan nya ngeles lagi gak bisa ketemu. Sehingga tidak ada kejelasan,” tuturnya.

Ia juga menilai selama ini tidak ada upaya tegas yang dilakukan MNC Finance Cabang Serang terhadap mantan karyawan yang menggelapkan uang setoran tersebut.

“Iya jika masalah ini telah diketahui dari awal, kenapa karyawan tersebut langsung dikeluarkan? tidak diberikan penanganan seperti potong gaji misalkan. Nah sekarang malah kami yang dipersilahkan jika ingin memproses hukum. Lah kita kan sudah memenuhi kewajiban dengan bukti angsuran yang sudah beres. Jika karyawan mereka yang bermasalah seharusnya pihak MNC Finance Cabang Serang lah yang memberikan upaya hukum kepada mantan karyawannya itu,” tegasnya

Selain itu, ia mengaku dengan terpaksa dan merasa tertekan ia akhirnya harus
menanggulangi satu angsuran yang dipakai oleh mantan pegawai MNC Finance Cabang Serang tersebut, dengan dalih agar
denda angsuran tidak berjalan dan terus membengkak.

“Ya kita terpaksa, karena katanya kalo satu angsurat tidak di bayarkan maka denda akan terus berjalan dan membengkak. Adapun untuk denda, berdasarkan informasi dari pihak administrasi, ketika kita minta penghapusan atau keringanan denda,
Denda tersebut harus tetap saya bayar dan diskon potongan hanya sebesar 10 persen,” tuturnya.

Dengan hal tersebut, ia akan mengajukan beberapa tuntutan yaitu meminta agar BPKB mobil mobil miliknya sebagai jaminan segera bisa diambil tanpa syarat dan ketentuan apapun dan meminta MNC Finance Cabang Serang mengembalikan uang talangan angsuran yang di setorkan ke MNC yang sebelumnya di anggap belum dibayarkan.

“Saya coba berkirim surat komplain kepada MNC pusat, selain itu saya akan minta Lembaga Bantuan Hukum untuk melakukan penanganan masalah ini, karena kondisi kesehatan saya sedang kurang baik,” tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala MNC Finance Cabang Serang Andi berdalih tidak ada yang dipersulit pelayanan kepada konsumen.

“Tidak ada yang dipersulit,” singkat Andi. (Agus/LLJ)

Serang,fesbukbantennews.com ( 31/8/2021) – Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada menyoroti pembangunan toilet sekolah di Kota Serang yang mencapai Rp134 juta per sekolah. Nilai tersebut dianggap tidak wajar untuk pembangunan sebuah toilet, karena dengan nilai tersebut bahkan bisa untuk membangun rumah standar.

Berdasarkan data yang tercantum dalam situs Sirup LKPP, diketahui terdapat 19 Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang mendapat kucuran anggaran sebesar Rp134 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk membangun toilet.

Uday Suhada mengatakan bahwa program pembuatan toilet tersebut sebenarnya bagus. Namun yang menjadi perhatiannya ialah besaran anggaran untuk setiap toilet.

“Melihat anggarannya hingga angka Rp134 juta per unit, itu saya kira sebuah kejanggalan, pemborosan disebuah situasi pandemi seperti ini,” ujarnya kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Senin (30/8).

Menurutnya, saat ini masyarakat tengah menjerit akibat pandemi Covid-19. Sayangnya, jeritan tersebut malah diperparah dengan tidak tepatnya penggunaan anggaran, termasuk anggaran yang direfocusing.

“Dari proses perencanaannya sudah tidak benar. Dari Rp134 juta itu, saya kira bisa menyelesaikan satu unit bangunan rumah, bukan toilet,” tuturnya.

Uday menegaskan, para pengambil kebijakan seharusnya melakukan pengecekan ulang terhadap program pembangunan tersebut. Sebab, kondisi toilet yang sudah selesai terbangun pun jauh dari yang dibayangkan dengan besaran anggaran sebesar itu.

“Karena disinyalir ini kan ada 18 titik yang biasanya dilaksanakan dengan cara swakelola oleh pihak sekolah. Seperti halnya di Kabupaten Pandeglang, ini dikerjakan oleh pihak ketiga, ini kondisinya jauh dari yang kita bayangkan toilet itu seperti apa,” tuturnya.

Pengecekan tersebut bisa dilihat dari spesifikasi bangunan, mulai dari keramik hingga ke spesifikasi barang-barang seperti urinoir. Dari yang ia lihat, keramik yang digunakan saja terbilang standar jika dibandingkan dengan nilai pembangunan.

“Menurut Pokja Relawan Banten, saya kira itu bisa satu unit (senilai) Rp 30juta. Artinya itu pemborosan yang luar biasa,” ungkapnya.

Sedangkan berdasarkan pantauan di salah satu sekolah, yakni SDN Ampel kota serang, diketahui bahwa meskipun pembangunan sudah selesai sejak sebulan yang lalu, namun toilet tersebut masih belum bisa digunakan. Sebab, tidak ada air yang mengalir dan kondisi toilet masih berantakan.

Kepala SDN Ampel, Sasmita, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pembangunan toilet di sekolahnya tersebut telah rampung sejak sebulan yang lalu. Akan tetapi, toilet tersebut masih belum bisa digunakan lantaran belum ada aliran air.

“Sudah sebulan. Bagaimana mau digunakan, kondisinya masih berantakan seperti ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dindikbud Kota Serang, Alpedi, saat dihubungi melalui sambungan telepon tidak merespon. Sedangkan pesan WhatsApp yang dikirimkan wartawan hanya dijawab secara singkat oleh Alpedi. “Ke kantor saja ya,” tandasnya. (Dz/LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (27/8/2021) – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sedang hangat diperbincangakan oleh sejumlah komunitas pemerhati Demokrasi dan Pemilu di Indonesia.

Perbincangan mengenai Pemilu 2024 tidak lepas dari banyak wacana dan perencanaan yang begitu kompleks, mulai dari pemilihan secara serentak seperti Pilkada dan Pilpres atau Pileg yang digelar bersamaan hingga pembahasan anggaran yang selalu menjadi sorotan publik.

EDS Institute yang dalam hal ini memiliki concern terhadap issue Demokrasi dan Pemilu menginisiasi perbincangan perdananya dengan menggelar webinar bertema “Kesiapan Pemilu 2024”.

Kegiatan Webinar digelar melalui Zoom Meeting dengan partisipan sekitar 150 peserta yang menghadirkan narasumber dari perwakilan lembaga penyelenggara Pemilu ditingkat RI hingga Provinsi juga Akademisi untuk menjadi pembicara.

Subhan, Direktur EDS Institute menejelaskan bahwa Komunitasnya tersebut menggelar Webinar sebagai permulaan, untuk mengedukasi masyarakat Banten khususnya terhadap pertanyaan apakah kita siap mengahadapi Pemilu Serentak di Tahun 2024 nanti.

“Ini Webinar perdana kami, sebagai permulaan untuk menyambut kesiapan Pemilu di Tahun 2024 nanti, banyak pertanyaan seputar Pemilu 2024, EDS Institute tentu tergerak untuk mengupasnya melalui serial webkusi atau webinar” Jelasnya

Lanjut Subhan saat diwawancari via Whatsapp usai kegiatan berlangsung, dirinya menerangkan sejumlah narasumber yang hadir dan mengarahkan bagi siapapun yang belum sempat mengikuti kegiatan dapat membuka channel youtube EDS Live yang dimiliki komunitasnya.

“Bagi yang belum sempat mengikuti kegiatan perdana yang menghadirkan Anggota Bawaslu RI (Rahmat Bagja), Anggota KPU Banten (Agus Sutisna), dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (Yhannu Setyawan) ini dapat mengunjungi Youtube Channel kami di EDSLive” Terangnya.(rls/LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (27/8/2021) – Pemprov Banten meraih 4 penghargaan pada BKN Award 2021 diapresiasi oleh Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Aceng Hasani. Menurut Aceng raihan penghargaan ini adalah bentuk nyata kinerja Gubernur Banten Wahidin Halam dalam tata kelola pemerintahan.

“Yang diraih oleh Pemprov Banten (penghargaan BKN Award 2021) merupakan bukti nyata atas kinerja Gubernur beserta jajaran dalam tata kelola pemerintahan yang baik” ujar Aceng Hasani selaku Wakil Rektor Untirta Jum’at, 27 Agustus 2021.

Aceng Hasani juga mengapresiasi atas torehan prestasi 4 penghargaan tersebut. “Prestasi yang membanggakan, tentunya patut diapresiasi atas penghargaan yang diraih, reformasi birokrasi di Banten diacungi jempol ditingkat nasional” tambahnya.

Berdasarkan informasi Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menerima 4 penghargaan dari BKN untuk Pemprov Banten yang diterima pada ajang BKN Award yang diselenggarakan bulan Juli lalu. Walau begitu, Wahidin mengatakan penghargaan tersebut bukanlah tujuan utama.

Saat menerima rombongan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Wahidin menuturkan tujuan utama dari Pemprov Banten adalah meningkatkan dan menyempurnakan layanan publik. Secara umum, dalam empat tahun ini Pemprov Banten mendapatkan banyak penghargaan. “Salam untuk Bapak Kepala BKN. Penghargaan ini memacu kita untuk lebih baik di masa depan,” kata Wahidin dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

Ia juga mengatakan raihan 4 penghargaan dalam BKN Award 2021 itu seiring dengan misi pertama Pemprov Banten di era kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Andika Hazrumy, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. “Satu kebahagian buat saya dan kita semua. Pemprov Banten, dapat empat penghargaan dalam BKN Award 2021,” tuturnya.

Di sisi lain, Kepala BKN Regional III Bandung Tauchid Djatmiko mengungkapkan kalau direkap secara nasional Pemprov Banten sukses meraih juara umum. Namun di dalam BKN Award tidak ada penghargaan untuk juara umum.

“Apresiasi yang tinggi dari Bapak Kepala BKN kepada Pemprov Banten. BKN Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada Instansi Pusat dan Daerah atas prestasinya dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkap Tauchid.

Dikatakan, penilaian secara bertahap dilakukan satu tahun penuh oleh Kantor Regional BKN untuk diserahkan ke tim untuk selanjutnya dievaluasi tim pusat. Evaluasi dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh yang bersangkutan.

Sebagai informasi, BKN Award 2021 yang digelar secara daring pada 1 Juli 2021 lalu, Pemprov Banten meraih 4 penghargaan. Pemprov Banten berhasil meraih empat (4) penghargaan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penghargaan tersebut diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang dipusatkan di Bali dan dibuka oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin.

Penghargaan manajemen ASN diberikan kepada daerah yang dianggap terbaik dalam tiga kategori. Pemprov Banten berhasil meraih penghargaan pada kategori pertama (perencanaan kebutuhan, pelayanan kepangkatan, dan pensiun), kategori kedua (penerapan aplikasi pelayanan kepegawaian dan pemanfaatan Computer Assisted Test /CAT), kategori ketiga (penilaian kompetensi), serta kategori kelima (komitmen pengawasan dan pengendalian) Pemprov Banten juga menjadi provinsi yang berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus untuk dua kategori dengan peringkat pertama bagi Provinsi tipe C. Satu kategori lainnya berada di peringkat dua.

Tak hanya itu, Pemprov Banten meraih peringkat pertama pada kategori pertama dan kategori kedua. Untuk kategori ketiga, Pemprov Banten meraih peringkat kedua. Sedangkan untuk kategori kelima meraih peringkat ketiga. (Adv-Biro Adpim Setda Provinsi Banten)

Serang, fesbukbantennews.com (27/8/2021) – Sartono (53) buruh sebuah pabrik di kawasan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut 9 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Rabu (25/8/2021). Sartono dinyatakan terbukti melakukan tindak pencabulan terhadap 3 bocah dibawah umur.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Dedi dengan JPU Youlliana Ayu Rospita , pria asal Pemalang Jawa Tengah yang didampingi pengacaranya Sri Murtini, dijerat Pasal 81 (1) (2) Jo Pasal 82 (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

“Terdakwa dituntut Jaksa sembilan tahun penjara. Pekan depan agendanya pledoi,” kata pengacara terdakwa, Sri Murtini, Rabu (25/8/2021).

Untuk diketahui, terdakwa yang memiliki tiga anak di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ditangkap karena mencabuli tiga kakak adik. Ketiga korban yang merupakan tetangga pelaku masing-masing berusia 13, 15 dan 17 tahun. Kasus pencabulan yang dilakukan pelaku sudah berlangsung selama lima tahun, yakni sejak tahun 2015 hingga 2020.

Pelaku telah melakukan pencabulan hingga enam kali terhadap ketiganya dengan waktu dan korban yang berbeda sejak tahun 2015 lalu. Di tahun 2015 dua kali melakukan pencabulan, 2017 dua kali, dan terakhir 2020.

Korban merupakan kakak adik yang tinggal di satu rumah yang berdekatan dengan rumah tersangka. Peristiwa pencabulan itu dilakukan pada malam hari, saat kedua orang tua para korban bekerja.

Pelaku asal Pemalang yang tinggal bertetangga mengetahui kondisi sehari-hari keluarga korban. Kesempatan itu yang diambil oleh pelaku untuk melancarkan aksinya di saat orang tua korban bekerja.

Modus pelaku yaitu dengan menarik tangan korban dengan paksa lalu dicabuli. Ada juga dengan cara mengiming-imingi uang.(LLJ).

Serang, fesbukbantennews.com (26/8/2021) – 26 Agustus tahun 1883 tepat Gunung #Krakatau meletus.Letusan ini merupakan salah satu letusan gunung terkuat dengan level 6 skala Volcanic Explosivity Index (VEI).”

Begitu dahsatnya, letusan #Gunung Krakatau bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 kilometer dari titik ledakan dan Pulau Rodriguez, kepulauan di Samudera Hindia yang berjarak 4.500 kilometer.

Dalam buku Krakatoa, the Day the World Exploded August 27, 1883 (2003), disebutkan, pada 250 tahun terakhir tercatat tak kurang dari 90 kali tsunami akibat letusan gunung. Namun, tsunami yang disebabkan oleh Krakatau menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat oleh sejarah.Letusan Krakatau juga memicu terjadinya tsunami besar setinggi 120 kaki.Gelombang raksasa yang diakibatkan oleh letusan itu bahkan menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang.

Sebelum meletus

Gunung Krakatau tercatat berada di sebuah pulau vulkanik kecil tak berpenghuni yang ada di sebelah barat Pulau Sumatera.Dikutip dari History, Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah lebih dari 200 tahun pada 20 Mei 1883.

Sebuah kapal perang Jerman yang melintasi wilayah Krakatau melaporkan adanya awan dan debu setinggi 7 mil di atas Krakatau.Dua bulan setelah laporan itu, letusan serupa juga disaksikan oleh kapal komersial serta penduduk #Jawa dan #Sumatera yang berada tak jauh dari Krakatau.Namun, aktivitas vulkanik itu justru disambut dengan gembira oleh penduduk setempat.Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat waktu itu terkait kebencanaan. (LLJ)

Tulisan : Suryana Before / FB Mitigasi Agung .

Serang,fesbukbantennews.com (26/8/2021) – Penghargaan demi penghargaan diterima oleh Bank BJB karena berhasil membuktikan diri sebagai bank terbaik di Tanah Air. Penghargaan terbaru diberikan oleh Warta Ekonomi kepada Bank bjb sebagai Indonesia Best Bank 2021 with Very Good Financial Health and Corporate Performance: Mantaining Investor Relationship, (Category: BUKU 3 with total assets over 100 trillion).

Apresiasi ini diberikan karena kinerja institusi perbankan selama masa pandemi yang terus melakukan perkembangan dan memberikan stimulan positif terhadap roda perekonomian di Indonesia.
Penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan Bank bjb Nia Kania, dalam Anugerah Indonesia Best Bank Awards 2021 yang digelar Rabu 25 Agustus 2021 di Jakarta.

Dalam sambutannya Nia mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Warta Ekonomi. Dia juga mengingatkan seluruh insan Bank bjb agar penghagaan ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

“Pencapaian positif ini diperoleh berkat kombinasi antara totalitas kinerja dan kualitas strategi yang dimiliki perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan,” jelas Nia.

Meski pandemi Covid-19 masih melanda, namun bank bjb mampu mencatatkan kinerja positif di 2021. Pada Triwulan II 2021, total aset Bank BJB secara konsolidasi mengalami peningkatan sebesar 20 persen year on year.

Hal tersebut menjadikan total aset bank bjb hingga pertengahan tahun 2021 berada di angka Rp150,4 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp125,3 triliun pada periode yang sama di tahun lalu.

Tumbuhnya total aset bank bjb pada triwulan ini di antaranya ditopang oleh kinerja dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang sehat. Keduanya tumbuh secara year on year di periode ini.

DPK bank BJB secara bank only pada Triwulan II 2021 ini tumbuh sebesar 21 persen year on year menjadi Rp109,3 triliun. Di dalamnya terdapat kenaikan Tabungan sebesar 12,1 persen year on year menjadi Rp22,3 triliun, juga kenaikan Deposito sebesar 41 persen year on year menjadi Rp61,19 triliun.

Selain itu, hingga pertengahan 2021, total kredit secara bank only yang berhasil disalurkan oleh Bank BJB tumbuh hingga 6,8 persen year on year menjadi 91,2 trilliun. Pertumbuhan tersebut berada di atas ndustri perbankan nasional yang tercatat masih minus 1,23 persen. (*)

Serang,fesbukbantennews.com (26/8/2021) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan dan bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Pokok Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama, Penyerahan Kedua, Dan Seterusnya, Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari mengatakan, keringan tersebut merupakan
bentuk perhatian Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten kepada masyarakatnya.

“Penghapusan tunggakan pokok PKB tahun ke 4 dan 5 dihapuskan, kecuali mutasi keluar Banten. Penghapusan sanksi denda PKB tahunan 100 persen, kecuali mutasi keluar Banten,” katanya kepada wartawan, di Kota Serang, Rabu (25/8/2021).

Sebelumnya Opar juga mengajak kepada masyarakat Banten, agar segera manfaatkan keringanan tersebut.

“Bisa langsung ke Samsat, ke gerai-gerai dan Mobil Samling atau melalui aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) atau pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan via online,” ucapanya.

Selain diskon pembayaran pajak, kata Opar, Pemprov Banten juga memprogramkan penghapusan pokok pajak tunggakan tahun keempat, kelima dan seterusnya terkecuali kendaraan dengan proses mutasi keluar Provinsi berlaku sejak 16 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021.

Keringanan selanjutnya, Pemprov Banten memberlakukan penghapusan sanksi berupa denda pajak sebesar 100 persen terkecuali kendaraan dengan proses mutasi keluar Provinsi. Kebijakan ini berlaku sejak 16 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021.

Poin berikutnya, pengurangan pokok BBNKB I (kendaraan baru). Pertama, Pemprov Banten memberikan diskon pokok BBN-I sebesar 10 persen dari pokok BBNKB I untuk plat hitam dengan atas nama perusahaan. Kedua, pemberian diskon pokok BBN-I sebesar 10  persen dari pokok BBNKB I untuk plat kuning dengan atas nama perusahaan berbadan hukum. Kebijakan ini berlaku sejak 16 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021.

Pemprov Banten juga menghapus pokok dan denda BBN-II ganti pemilik penyerahan kedua dan seterusnya, berlaku sejak 16 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021.

“Poin terakhir, penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran PBBKB bagi perusahaan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 100 persen. Kebijakan ini berlaku sejak 16 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021,” kata Opar

Di tempat yang sama, Kabid Pendapatan Bapenda, Ahmad Budiman menambahkan, penerimaan pajak harian PKB tembus Rp7 miliar. Adanya penurunan pendapatan tidak lepas dari kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

“Kami memahami situasi ini, tapi atas nama perusahaan yang bandel kita bekerjasama dengan Kejati Banten dilakukan pemeriksaan. Sudah ada beberapa diperiksa dan dibayar,” katanya.

“Kalau ada 10 orang yang mau bayar pajak kita jemput dengan Samsat. Dimana pun tempatnya, asal jangan 1, 2 orang,” imbuhnya. (Qi/LLJ).