Bulan: Juni 2021

Serang,fesbukbantennews.com (15/6/2021) – Keberhasilan bank BJB dalam menjalankan strategi penyaluran kredit yang dilakukan melalui pola kemitraan telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah.

Bank BJB selalu memposisikan nasabah sebagai mitra yang memiliki keinginan untuk bertumbuh dan berkembang bersama.

Pola kemitraan ini merupakan langkah strategis untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat bersinergi meningkatkan portofolio kredit UMKM serta penciptaan ekosistem baru dalam penyaluran Kredit UMKM.Tujuannya untuk mendapatkan peluang pasar dan target market yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai langkah strategis, pola kemitraan dibangun atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dan pengusaha besar. Bank bjb sebagai pemberi modal usaha melakukan kerja sama dengan perusahaan mitra dalam hal penyaluran Kredit UMKM kepada mitra binaan.

Perusahaan mitra dapat berupa perseroan terbatas, yayasan, koperasi, CV, Badan usaha Milik Desa hingga perorangan.
Perusahaan mitra ini berperan sebagai off taker yang menjamin pembelian produk mitra binaan dan pengendali kualitas produk yang dihasilkan mitra binaan. Selain itu, perusahaan mitra memiliki tugas menyediakan bahan dan sarana produksi mitra binaan dan sebagai penjamin kredit yang diajukan mitra binaan.

Pembiayaan melalui pola kemitraan ini memberikan manfaat yang luas bagi keberlangsungan sebuah usaha. Sebut saja harga barang yang stabil, kontinuitas supply dan kualitas barang yang terjaga, meningkatkan kesejahteraan petani, membuka akses keuangan, dan akses pasar hasil panen yang lebih luas.

Alur pembiayaan pola kemitraan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan perusahaan mitra yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh kedua pihak.

Dalam alur pembiayaan tersebut, kemitraan menggunakan produk Divisi Kredit UMKM bank bjb dengan berpedoman kepada empat manual produk yang berlaku, yaitu Kredit Mikro Utama, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Usaha Kecil & Menengah, dan produk Kredit Divisi Kredit UMKM lainnya. (*)

Bandung,fesbukbanntennews.com (14/6/2021) – Nasabah bank bjb wajib mengganti kartu debit atau ATM berbasis magnetic stripe ke dalam bentuk kartu debit chip sebelum 30 Juni 2021. Hal tersebut dilakukan demi kemanan dalam bertransaksi.

Penggantian kartu ini diatur dalam arahan Bank Indonesia (BI) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 17/52/DSKP tentang implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number Online (PIN) enam digit untuk kartu ATM dan kartu debit yang diterbitkan di Indonesia. Dalam SE tersebut, perbankan di Indonesia harus melakukan penggantian kartu debit ATM nasabahnya ke dalam bentuk terbaru.

Bagi nasabah bank bjb, penggantian kartu dapat dilakukan di cabang bank bjb terdekat. Syaratnya mudah, cukup membawa KTP, buku tabungan, dan kartu ATM lama. Tidak ada pungutan biaya untuk proses penggantiam kartu.

Lebih Aman

Perbedaan kartu debit atau ATM berbasis magnetic stripes dengan kartu berbasis chip terletak dari tampilan fisiknya. Kartu berbasis 1 memiliki chip di bagian kiri depan kartu ATM yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. Sementara kartu magnetic stripes hanya mengandalkan pola garis hitam memanjang pada bagian belakang kartu sebagai penyimpan data.

Bila pita hitam dalam kartu berbasis magnetic stripes rusak, maka ada kemungkinan kartu ATM akan sulit dibaca. Sedangkan chip dalam kartu ATM baru memiliki daya tahan yang lebih unggul terhadap kerusakan selain juga memiliki teknologi yang lebih canggih dalam menyimpan data.

Selain itu, keamanan juga lebih terjamin dalam kartu ATM berbasis chip karena kartu chip memiliki proses otentifikasi akses ke jaringan ATM maupun EDC. Berbeda dengan kartu ATM magnetic stripe yang belum memiliki sistem proteksi terhadap data yang tersimpan. Oleh karenanya, data dalam kartu ATM berbasis chip tidak mudah dibaca atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Bentuk penggandaan kartu juga sulit dilakukan di kartu ATM berbasis chip. Pasalnya, data nasabah tersimpan di dalam chip yang memiliki fungsi kriptografi. Keaslian kartu juga dapat divalidasi melalui metode offline CAM dan online CAM.(***).

Serang, fesbukbantennews.com (14/6/2021) – Ikapi Banten kembali dipercaya oleh LSP PEP sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Nasional Penulis Buku Nonfikasi dan Penyuntingan Naskah (Editor) yang dilaksanakan pada hari Sabtu (12/6/2021).

Ketua Ikapi Banten Andi Suhud Trisnahadi dalam sambutan awal mengatakan Penyelenggaraan Ujikom yang kedua oleh Ikapi Banten ini adalah bentuk komitmen Ikapi Banten dalam upaya meningkatkan ekosistem perbukuan, karena bagaimanapun dunia penerbitan tidak akan tumbuh subur bila minimnya penulis begitupun sebaliknya.

“Harapan kami, dengan diadakannya kegiatan seperti ini, Banten khususnya dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam dunia literasi tingkat nasional, sehingga Banten tidak melulu berpredikat provinsi dengan tingkat kasus korupsi yang tinggi.” ujar Andi Suhud

Kegiatan yang diikuti oleh 27 orang peserta menghadirkan Arief Sanjaya, M.Phil dan Dr. Maria Patricia selaku Asesor yang ditugaskan oleh LSP PEP yang telah berlisensi BNSP.

Sementara, Arif Sanjaya, M.Phil selaku perwakilan Asesor mengatakan Uji Kompetensi dan Sertifikasi ini menjadi penting dimiliki oleh seorang penulis ataupun editor.

“Kami mengapresiasi adanya Ujikom kali ini, Peserta ujikom di Serang di luar dugaan. Peserta uji portofolio adalah mereka yg sudah produktif mengarang, bahkan beberapa mendapatkan prestasi nasional. Sedangkan yang uji kompetensi adalah “para antusias”, mereka yang tengah bersemangat menjadi penulis-penulis profesional. Selamat untuk IKAPI Banten telah memfasilitasi peserta luar biasa,” ujarnya.

Arief Sanjaya menambahkan, “Kami berharap IKAPI Banten bisa terus memfasilitasi mereka yg penuh kesungguhan dan mereka yang patut diperhitungkan, baik dalam pelatihan maupun uji sertifikasi.”

Dalam kesempatan terpisah, Achmad Rozi selaku Sekretaris IKAPI Banten mengatakan sangat bersyukur kegiatan ini bisa terlaksana dengan waktu yang sangat mepet.

“Peserta yang mengikuti Uji Kompetensi Penulis Buku Non fiksi sebanyak 21 orang, dan yang mengikuti Uji Kompetensi Penyunting Naskah (Editor) adalah sebanyak 5 orang. Dan saya berharap semua peserta memenuhi kreteria Kompeten sebagaimana yang diharapkan” Rozi menambahkan. (Ast/LLJ)

Bogor,fedbukbantennews.com (13/6/2021) – “Hari ini tanggal 11 Juni tahun 2021, bertempat di Cimande Provinsi Jawa Barat, saya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Pusat Pengendalian Nasional Kampung Patani Pandu Tani Indonesia. Semoga Pusat Pengendalian Nasional Kampung Pantani di Cimande ini, bisa menjadi rumah bersama, bisa menjadi pusat inspirasi yang akan ditularkan ke berbagai daerah di Indonesia, ke berbagai kantor wilayah di 34 provinsi Indonesia, bahkan sampai dengan 514 kabupaten/kota. Kita berharap Kampung Patani benar-benar bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia terkhusus para petani, nelayan, peternak, dan juga masyarakat pelaku UMKM,” tutur Ketua Umum Partai Demokrat AHY saat meresmikan Pusat Pengelolaan Kampung Patani, di Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/06) sore.

Ketum AHY menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja nyata yang dilakukan oleh seluruh tim Patani. “Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sarjan Tahir Direktur Utama Patani, yang gigih sejak berdirinya Patani sampai dengan hari ini terus bersemangat, berinisiatif untuk bisa mengembangkan dan memajukan para petani di seluruh Indonesia. Tentu saya bangga, langsung kerja nyata, langsung bukti nyata di lapangan. Oleh karena itu, tentu saya senang bisa menjadi bagian dari keluarga besar Patani,” kata Ketum AHY disambut tepuk tangan para peserta acara.

Pada kesempatan kali ini, Ketum AHY juga berkesempatan bersilaturahmi secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dengan para anggota Patani di sembilan provinsi. Sembilan provinsi tersebut adalah, Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di Maros, Tompobulu; Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Pamulutan Kabupaten Ogan Ilir; Provinsi Bangka Belitung, Koba, Kabupaten Bangka Tengah; Provinsi Kepulauan Riau berlokasi di Bintan Bunyu, Teluk Bintan, Provinsi Kalimantan Barat, berlokasi di Kota Pontianak; Provinsi Kalimantan Utara berlokasi di Kota Tarakan; Provinsi Jawa Barat berlokasi di Kabupaten Bandung Barat; Provinsi Maluku Utara berlokasi di Ternate Tengah, dan Provinsi DKI Jakarta di Kp. Pulo Kambing, Klender, Jakarta Timur.

“Assalamualaikum, Mas AHY. Kami adalah salah satu binaan kampung Patani yang menyuplai sayur di Kota Pontianak dan beberapa kabupaten yang lainnya. Tujuh puluh persen kami yang menyuplai sayur-sayuran di Kota Pontianak ini. Kami semua berharap Mas AHY bisa berkunjung langsung di Kampung Patani di sini. Kami siap menunggu,” sapa Ermin Elviani, perwakilan Patani dari Pontianak. “Insya Allah Bu, terima kasih banyak, nanti saya datang kembali ke sana ya,” jawab Ketum AHY.

Kepada para Generasi Muda Patani yang baru saja dilantik, Ketum AHY memberikan pesan penyemangat. “Semangat ya adik-adik, karena saya melihat generasi pembaharu, generasi milenial yang aktif dan berinisiatif memajukan pertanian Indonesia harus terus kita dukung sampai dengan berhasil meyakinkan bahwa profesi tani itu bukanlah profesi yang tidak keren, justru sebaliknya, tanpa petani kita susah makan, tanpa petani kita bingung apalagi Indonesia, negara agraria yang besar penuh dengan potensi sumber daya alamnya. Semoga dengan hadirnya adik-adik generasi muda Patani bisa juga menginspirasi anak-anak muda di berbagai daerah untuk terjun ke dalam dunia pertanian dan sekaligus memodernisasi pertanian, memajukan, meningkatkan produktivitas dan tentunya menyejahterakan kehidupan mereka,” pesan Ketum AHY.

Ketum AHY juga menyampaikan arti pentingnya Patani di masa covid seperti sekarang. “Kita keluarga besar Patani harus menunjukan kepedulian. Patani hadir untuk bisa membuat para petani kita semakin bahagia, sesuai dengan taglinenya “make farmers happier”, membuat para petani kita bahagia karena kesejahteraannya meningkat, komoditas petaninya juga memiliki nilai yang lebih tinggi lagi. Di masa covid, yang masih mengalami pertumbuhan secara positif ini adalah sektor pertanian. Inilah mengapa Patani menjadi penting peranannya di masyarakat, kita ingin para petani juga terlindungi, kita ingin petani kita dapat terus berproduksi dengan baik dan semakin hari semakin meningkat kesejahteraannya. Mengapa? Karena sekali lagi Indonesia adalah negara agraria yang harus terus dimajukan sehingga pertaniannya tidak hanya sifatnya tradisional tetapi menjadi modern yang didukung dengan pendekatan dan teknologi terkini,” kata Ketum AHY.

“Patani bisa menjadi model yang baik bagi hadirnya komunitas-komunitas lain yang juga peduli dengan petani, hadirnya tokoh-tokoh lain yang juga peduli dengan petani, artinya saya AHY bersama keluarga besar Patani mengajak seluruh masyarakat Indonesia di mana pun berada, marilah kita bergandengan tangan untuk memajukan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di Indonesia dengan segala upaya yang bisa kita lakukan hari ini dan ke depan,” lanjut Ketum AHY.

Acara ditutup dengan penanaman pohon Trembesi atau dalam bahasa latin Samanea Saman oleh Ketum AHY, di pekarangan kantor pusat pengelolaan Kampung Patani pada titik koordinat 6”43’35.8” LS 106 51’39.2”BT. Pohon Trembesi adalah salah satu jenis pohon yang mempunyai daya serap CO2 terbesar. “Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, hari ini bersama para pimpinan dan keluarga besar Patani, saya mewakili yang lainnya menanam pohon Trembesi. Semoga pohon ini bisa tumbuh dengan baik,” tutup Ketum AHY. (dna/csa/LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (13/6/2021) – – Badan Pekerja Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP), Minggu 13 Juni 2021 malam menggelar nonton bareng fim dokumenter The End Game KPK. Nobar digelar di Sekretariat JRDP di kawasan Komplek RS Pemda, Cipocok Jaya, mulai pukul 19.30 WIB. Nobar dihadiri sejumlah penggiat sosial, aktivis mahasiswa, jurnalis, dosen, dan LSM.

Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono ini mengungkap sisi lain dibalik polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih fungsi pengawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bercerita tentang pengalaman mengikuti TWK hingga rutinitas pekerjaan yang dijalani selama di KPK. Pegawai yang tampil dalam film tersebut, antara lain Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, Budi Sukmo, dan Andre D Nainggolan.

Kordum JRDP Anang Azhari menuturkan, nobar merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan antikorupsi di Indonesia. Setelah mendengar curhatan pegawai KPK dalam film tersebut, publik dapat menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan pekerjaan mudah. Terlebih di tengah demokrasi liberal dimana para aktor politik terjerat mental pragmatisme.

“Film ini menumbuhkan motivasi kepada para penggiat sosial untuk terus berikhtiar sekecil mungkin, dengan energi yang terbatas, untuk menyuarakan dan menolak setiap bentuk tindakan koruptif oleh para pengemban kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif. Bahwa korupsi harus dimaknai sebagai virus ganas yang menggerogoti nilai-nilai luhur demokrasi,” kata Anang.

Sekjen JRDP Iing Ikhwanudin menjelaskan, film tersebut berhasil membuktikan adanya upaya pelemahan KPK oleh pihak yang terganggu oleh sepak terjang penyidik KPK yang masih memegang teguh integritas.

“Film ini membuktikan bahwa aspirasi yang kami sampaikan terkait penolakan revisi UU KPK akhir tahun 2019 lalu menjadi kenyataan. Bahwa upaya pelemahan KPK itu dilakukan secara sistematis dimulai dari penggembosan regulasi, pelucutan kewenangan, dan kini mengarah ke penyingkiran personel penyidik senior yang memiliki track record baik dalam mengungkap kasus korupsi,” kata Iing.

Dosen Untirta Ikhsan Ahmad menegaskan, film ini mengungkap satu makna. Yakni, upaya pemberantasan korupsi sangat mengandalkan integritas. Bagi Ikhsan, film itu menyampaikan pesan kepada para aktivis bahwa gerakan sosial melawan korupsi harus dilakukan secara kolektif. “Film ini momennya pas karena di Banten hari ini sedang terjadi praktek korupsi yang melibatkan penguasa. Jadi film ini memantik spirit masyarakat sipil untuk terus mengawal penuntasan kasus korupsi yang terus berulang di Banten.” (gies/LLJ)

Pandeglang,fesbukbantennews.com (11/6/2021) – Massa Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pandeglang, Kamis (10/06/21). Mahasiswa mendesak Kejari Pandeglang mengusut indikasi korupsi Program Indonesia Pintar (PIP) Offline aspirasi DPR RI.

Koordinator Aksi Fahmi dalam orasinya menilai ada oknum yang memainkan dana beasiswa PIP offline yang menciderai masyarakat Pandeglang di tubuh pendidikan.

“Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan faktor sangat penting dalam tercapainya Indonesia hebat. Hasil investigasi yang kami dapatkan malah ada oknum yang memainkan dana beasiswa PIP offline kategori siswa yang kurang mampu. Ini sangat menciderai masyarakat Pandeglang,” kata Fahmi

Fahmi meminta Kejaksaan Negeri Pandeglang segera menangkap dan memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam PIP offline aspirasi DPR RI.

“Saya mendesak Kejari Pandeglang segera memeriksa oknum yang terlibat dalam PIP ini. Diantaranya broker, koordinator Banten, dan kepala sekolah yang mendapatkan program tersebut”

Fahmi juga menambahkan, pihaknya akan akan menyerahkan data nama-nama yang terlibat dan akan melakukan aksi lagi jika tidak ada perkembangan dari Kejari Pandeglang.

“Saya minta Kejari dengan kami sinergis dalam mengumpulkan data kasus ini. Minggu depan kami akan menyerahkan data nama-nama yang terlibat yang terlibat dan akan melakukan aksi lagi. Kami juga megang data berapa persen pemotongan yang dilakukan antara broker dengan kepala sekolah melalu surat pernyataan balas jasa, diantaranya pemberian fee sebesar 30%, Pemberian fee sebesar 5% untuk bank, dan pemberian fee sebesar 25% untuk pembelian buku paket. Padahal dalam JUKNIS seharusnya uang tersebut sampai ke siswa 100%,” pungkasnya.(Kiki/LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (10/6/2021) – Kota Serang sepertinya kurang aman bagi warganya lantaran ulah geng motor yang melakukan tawuran dan tak segan  menganiaya . Seperri yang dialami oleh Firman dan Ade, warga Ciawi,Kelurahan Cipare, Kota Serang.

Firman dan Ade menjadi korban keganasan geng motor Sertim. Keduanya terpaksa harus dilarikan ke RS Bhayangkara. Bahkan jari tangan korban Firman nyaris putus diserang clurit oleh anggota geng tersebut. Padahal Firman dan Ade adalah warga biasa bukan anggota geng. Yang sedang mengamankan linkungan tempat tinggal keduanya.

Demikian terungkap dalam sidang kasus penganiyaan oleh geng motor dengan terdakwa Angga dan Elvano di Pengadilan Negeri (PN) Serang yang dipimpin hakim Immanuel dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Selamet.

Firman menjelaskan,Saat itu  jumlahnya puluhan  orang, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020  sekira jam 02.30 Wib bertempat di jalan gang halte tepatnya Lingkungan Ciawi Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang.

“Akibat serangan itu, saya dioperasi tangannya di rumah sakit karena kena serangan clurit. Bahkan sebelum menyerang dengan clurit, kami dilempari botol dan batu oleh mereka (geng motor,” kata Firman menjelaskan kepada majelis hakim.

Tak berbeda jauh dengan saksi korban lainnya, Ade ,yang juga sebagai ketua RT mengatakan akibat serangan geng motor tesebut, kepala dan lengannya terluka.

“Ya pak hakim, saya juga terluka di kepala dan lengan akibat serangan tersebut, ” ujar Ade menjawab pertanyaan hakim .

Kedua terdakwa yang disidangkan secara virtual saat ditanya hakim membenarkan telah melakukan penganiayaan.

“Iya pak hakim, saya melakukan penyerangan. Tapi tidak kenal yang diserangnya ,” kata terdakwa Angga.

Usai mendengarkan keterangan terdakwa , majelis hakim menyatakan sidang ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih dalam pemeriksaan saksi.

Untuk diketahui, kasus ini hasil pengembangan Aparat hukum pada peristiwa ratusan geng motor yang memblokir perempatan Ciceri sambil membawa senjata tajam.(LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (10/6/2021) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang berkoordinasi dengan Kodim 0602 Serang dalam rangka mensukseskan dan memaksimalkan Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2021 pada Kamis, (10/6/2021).

Kegiatan koordinasi diikuti oleh Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran, Anggota Patrudin dan M.Fahmi Musyafa bersama Plh. Kasubbag Program dan Data Erlin Herlina, Kasubbag Hukum dan Pengawasan Encep, serta Staff Riyan Widya Triana. Kunjungan ini diterima oleh Komandan Kodim 0602 Serang Kolonel Inf Suhardono.

Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran menjelaskan tujuan kedatangan KPU selain bersilaturahmi juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan Kodim 0602.

“Alhamdulillah Pileg dan Pilpres di tahun 2019 kita telah menjalin hubungan baik semua tahapan berjalan dengan baik dan memang sekarang kita menatap Pileg, Pilpres dan Pilkada di tahun 2024. Walaupun belum ada aturan yang mengikat namun kami sudah dapat informasi bahwa Pilpres dan Pileg akan dilaksanakan di Februari 2024 dan Pilkada di November 2024. Kami diwajibkan merawat data pemilih berkelanjutan sehingga kami harus terus menerus berkoordinasi dengan stakeholder seperti Kodim 0602 Serang untuk mendata anggota TNI yang baru menjadi purnawirawan sehingga nanti ditahun 2024 terdaftar menjadi pemilih” Ujar Ade Jahran.

Sementara anggota KPU Patrudin menyampaikan ini kali kedua KPU Kota Serang berkoordinasi dengan Dandim 0602 Serang, saat koordinasi pertama di tahun 2020 alhamdulillah KPU Kota Serang mendapatkan peringkat pertama nasional daerah percontohan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, raihan prestasi tersebut tentu atas kerjasama yang baik dari berbagai pihak diantaranya Kodim 0602 Serang dalam memberikan data TNI yang sudah purnawirawan.

Di tempat yang sama, anggota KPU Kota Serang M. Fahmi Musyafa menambahkan, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemilih, KPU Kota Serang telah membuat aplikasi berbasis android yang bernama SIAPEM (Sistem Informasi Administrasi Pemilu).

“aplikasi Siapem ini kami desain untuk memudahkan masyarakat melaporkan identitas kependudukannya kepada KPU. Misalkan dia baru memiliki KTP elektronik, maka tinggal buka Siapem, dia bisa mendaftarkan diri sebagai pemilih baru,” kata Fahmi. (An/LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (10/6/2021) – Peristiwa tenggelamnya anak pada proyek revitalisasi kanal Banten Lama lingkungan Kebalen, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen beberapa hari yang lalu dan menewaskan tiga anak, diduga karena adanya pelanggaran K3. Pihak berwenang pun diminta tidak bungkam atas peristiwa naas tersebut.

Direktur Saung Hijau Indonesia (SAHID), Wilda Fajar Gusti Ayu, mengatakan bahwa peristiwa naas yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang sudah sering kali terjadi pada pelaksanaan proyek revitalisasi Banten Lama.

“Sebelumnya pada proyek pengerjaan terminal Banten Lama, kejadian dua anak pernah tenggelam dan meninggal dunia dia areal pekerjaan kontruksi. Kecelakaan proyek ini berpotensi menjadi masalah pidana bila terbukti ada unsur kelalaian,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Menurutnya, hal itu terjadi karena tidak dijalankannya K3 dalam pelaksanaan proyek, sesuai dengan amanah UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tepatnya pada pasal 59 yang mengatur bahwa dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

“Berarti, setiap proses pengerjaan kontruksi wajib menerapkan dan melakukan manajamen K3, seperti memasang tanda bahaya, membatasi area kerja, memberikan APD kepada pekerja, memasang rambu rambu K3,” ucap Wilda yang merupakan aktivis organisasi non pemerintah (Ornop) SAHID yang konsen terhadap penerapan K3 di Banten ini.

Pada kejadian pada peristiwa yang menewaskan tiga bocah di proyek kanal Banten Lama, ia menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan penyedia jasa kontruksi. Hal itu karena tidak diterapkannya manajamen K3.

“Ini dibuktikan dengan minimnya rambu-rambu K3 di area pekerjaan dan tidak tertutupnya area wilayah pekerjaan, yang mengakibatkan masyarakat umum bisa leluasa keluar masuk kedalam area proyek,” tuturnya.

Menurutnya, berdasarkan Permenaker No 03/MEN/98, diterangkan bahwa setiap terjadi kecelakaan kerja pada area kerja, penanggung jawab pekerjaan wajib melaporkan kepada Kemenaker di wilayah area pekerja.

Sementara pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359, dijelaskan soal kelalaian yang bisa menyebabkan kematian orang lain. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa siapa pun yang karena kesalahannya menyebabkan kematian orang lain, maka bisa dihukum penjara paling lama lima tahun
.
“Selain pasal 359, ada pasal 201 KUHP yang mengatur soal rusaknya bangunan yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara 4 bulan 2 minggu, jika karena kesalahannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan,” terangnya.

Selain KUHP, Wilda menuturkan dalam pasal 60 UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti UU 18/1999, disebutkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, pengguna jasa atau penyedia jasa, dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan.
Oleh karena itu, ia meminta kepada pihak berwenang, dalam hal ini pihak Kepolisian agar dapat melakukan penyelidikan terhadap tewasnya tiga orang anak pada proyek revitalisasi kanal Banten Lama. Meurutnya, hal tersebut harus benar-benar dilakukan sehingga tidak ada lagi pihak yang mengabaikan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Perlu adanya investigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pihak Kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, agar kejadian kecelakan kerja pada bidang jasa kontruksi tidak terjadi kembali,” tegasnya.(Aden/LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (9/6/2021) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten H. Andika Hazrumy berkomitmen untuk membangun Provinsi Banten dari berbagai lini. Salah satunya adalah dengan memberikan perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas dengan menyerahkan bantuan kaki palsu. Hal itu sebagai dorongan untuk membantu dan memberdayakan mereka agar lebih mandiri.

Seperti yang dilakukan Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) yang secara simbolis menyerahkan bantuan kaki palsu ke para penyandang disabilitas. Penyerahan dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Banten Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 158, Kota Serang, Rabu (2/6/2021).
“Kita punya tugas-tugas untuk membela dan memberdayakan mereka (penyandang disabilitas-red),” tegas Gubernur.

Dikatakannya, manusia memiliki rezeki yang beda-beda namun demikian, harus selalu tawakal kepada Allah SWT. “Kita harus bersyukur masih hidup untuk beribadah, berdoa, dan berikhtiar. Insya Allah diijabah,” ungkap Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak para penyandang disabilitas dan yang hadir untuk bisa dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Gubernur juga menegaskan, terkait bantuan sosial dan bantuan modal Insya Allah masih bisa.

“Karena ini juga dialami orang lain. Penyandang disabilitas yang memang membutuhkan bantuan kaki palsu dan yang saat ini sedang sekolah. Insya Allah akan kita bantu biaya pendidikannya,” ungkapnya. Tak hanya memberi bantuan kaki palsu, Gubernur selanjutnya langsung memberi bantuan tunai sebesar Rp2 juta kepada penyandang disabilitas yang hadir.
Bukan kali itu saja penyerahan kaki palsu dilakukan. Gubernur juga melalukan hal serupa pada Senin (7/6/2021).

Kali ini penyerahan secara simbolis menyerahkan bantuan kaki palsu kepada 4 (empat) orang penyandang disabilitas dari PT Angkasa Pura (AP) II. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menerima bantuan 1 (satu) Unit Mobil Ambulan dari PT AP II untuk Pemerintah Provinsi Banten. Serah terima digelar di Rumah Dinas Gubernur Banten Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 158, Kota Serang.

Secara keseluruhan, bantuan kaki palsu dari PT Angkasa Pura II itu berjumlah 56. Sementara bantuan mobil ambulans yang diserahkan ke Pemprov Banten merupakan unit dengan fasilitas VIP rescue. Bantuan itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsiblity (CSR). “Saya ucapkan terima kasih kepada PT Angkasa Pura II yang turut serta dalam mendukung program pemerintah. Baik dalam penanganan Covid-19 maupun pemberian bantuan untuk masyarakat Banten,” ungkap Gubernur.

Gubernur berharap, PT Angkasa Pura II bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain dalam mendukung program pemerintah. “Memberikan bantuan untuk kemanusiaan sangat dianjurkan dalam agama kita yang harus kita praktikkan dalam kehidupan kita. Setiap orang memang memiliki nasib yang berbeda, tapi ibadah jangan pernah lupa. Karena hanya Allah tempat kita bermohon, tempat kita meminta kekuatan,” kata Gubernur saat berbincang dengan salah satu penerima bantuan kaki palsu.

Sama seperti sebelumnya, kepada para penyandang disabilitas Gubernur juga memberikan bantuan khusus berupa uang tunai serta memberikan pesan agar terus semangat dalam menjalani hidup.

Dalam kesempatan itu, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Wiweko Probojakti mengungkapkan, bantuan kaki palsu yang diberikan untuk masyarakat Banten sebanyak 56 pasang.

“Kami juga telah mengalokasikan untuk pembelian mobil ambulans dengan standar VIP rescue sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam mendorong program pemerintah yang tengah berjuang dalam memerangi Covid-19. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu masyarakat Banten,” pungkas Wiweko.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengungkapkan, sepanjang tahun 2021 Dinsos Provinsi Banten memberikan bantuan kaki palsu kepada 18 orang penyandang disabilitas. Ditambahkannya, Dinsos Provinsi Banten juga memberikan bantuan pelatihan usaha. Diantaranya keterampilan menjahit, servis hp serta keterampilan memijat.

Sebagai informasi, secara simbolis bantuan kaki palsu pada pembagian di Rabu (2/6/2021) diterima oleh Najiyah (penjahit pakaian), M Ikbal (siswa SMA), Marzuki (penjahit), Firman (kenek mobil) serta Burhan (pedagang aksesori dan mainan). (ADV-Biro Adpim Setda Provinsi Banten).