Bulan: April 2021

Serang, fesbukbantennews.com – (4/4/2021) – DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Serang menggelar Try out Ujian Profesi Advokat untuk para calon advokat yang akan mengikuti ujian advokat dan diikuti sebanyak 31 peserta dari berbagai daerah di Banten, di sebuah rumah makan di Kota Serang, Minggu (4/4/2021).

Ketua DPC Peradi Serang Mufti Rahman mengatakan, try out tersebut diikuti peserta dari berbagai profesi seperti pegawai swasta, pensiunan dan mahasiswa yang baru menyelesaian pendidikan sarjana Hukum.

“Ada dua materi yang diujikan dalam try out tersebut. Pertama essay meliputi cara membuat surat kuasa dan surat gugatan dan yang kedua multiple choice 120 nomor dengan materi kode etik Advokat, UU Advokat, hukum acara pidana, hukum acara perdata, Hukum acara tata usaha Negara, hukum acara PHI, dan hukum acara perdata Agama,” kata Mufti saat memantau jalannya pelaksanaan try out .

Pengacara senior di Banten itu juga mengatakan , pihaknya berharap para peserta pelatihan Try Out hari ini bisa dengan mudah menyelesaikan seluruh soal Ujian Profesi advokat yang di laksanakn pada tanggal 10 April mendatang.

“Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti try out yang diselenggarakan DPC Peradi Serang.Serta kepada panitia pelaksana dan berbagai pihak sehingga acara try out ini berjalan lancar,” tukas dia.

Sekedar untuk diketahui , bahwa syarat untuk mengikuti Ujian Profesi advokat adalah sarjana hukum (baik fakultas hukum atau syariah) yang telah mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat). Dan ujian profesi advokat sendiri rencananya akan digelar 10 April 2021 mendatang.(LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (4/4/2021) – Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan.

Kedua, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka.

Kalau kepada Presiden, sudah jelas. KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya. Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar.

Lalu, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat.

Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden. Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini.

Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden. (Men/LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (3/4/2021) – Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, H. Wahidin Halim dan H. Andika Hazrumy berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pangan di Provinsi Banten. Hal itu dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat, terutama menjelang hari besar tercukupi dan harga terjangkau masyarakat.

Oleh karena itu, sejak jauh hari sebelum Ramadan 1442 H, Gubernur Banten terus mengingatkan agar instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan agar terus memantau ketersediaan pangan.
“Alhamdulillah, ketersediaan pangan di Provinsi Banten menjelang Lebaran sekarang ini mencukupi. Saya terus mengingatkan kepada instansi terkait di Pemprov Banten, agar terus memantau ketersediaan pangan,” ujar Wahidin Halim.

Data di Dinas Pertanian dan Peternakan menyebutkan bahwa ketersediaan beras di Provinsi Banten pada tahun 2021 ini diprediksi bakal mencukupi, bahkan surplus. Hal itu terlihat dari prediksi jumlah produksi dan konsumsi beras sepanjang tahun 2021. Begitupun untuk kebutuhan Lebaran lainnya diprediksi aman.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pemprov Banten, Agus M Tauchid menyebutkan, ketersediaan beras sampai bulan Mei 2021 melebihi jumlah perkiraan konsumsi beras di Banten.

Produksi beras sampai dengan Mei 2021 mencapai 681.025 ton. Sedangkan konsumsi diperkirakan mencapai 512.015 ton. “Terdapat surplus beras sebanyak 169.010 ton di Banten,” kata Agus Tauhid.

Sedangkan, ketersediaan atau produksi beras di Provinsi Banten sepanjang 2021 diprediksi mencapai 1.332.777 ton beras. Puncak produksi beras sepanjang 2021 akan terjadi pada bulan April, Mei dan Juni. April diprediksi mencapai 129.614 ton, Mei diprediksi mencapai 147.044 ton dan pada bulan Juni diprediksi mencapai 107.045 ton. “Prediksi jumlah produksi padi lebih tinggi dibandingkan perkiraan konsumsi beras sepanjang tahun 2021, yaitu sebanyak 1.215.785 ton. Dengan demikian Banten diprediksi surplus beras sebanyak 116.992 ton,” kata Agus Tauchid.
Produksi beras tersebut, kata Agus, berasal dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Produksi padi paling banyak berasal dari Kabupaten Pandeglang, dengan luas panen periode Januari-Mei mencapai 70.212 hektare, disusul Kabupaten Serang 53.726 hektare, Kabupaten Lebak 49.194 hektare, Kabupaten Tangerang 30.890 hektare, Kota Serang 8.010 hektare, Kota Cilegon 1.176 hektare, Kota Tangerang 67 hektare dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 6 hektare.

Sementara stok daging impor terhitung 8 April 2021 mencapai 1.070.103 ton. Stok tersebut tersebar di 17 perusahaan di Provinsi Banten. Stok terbesar terdapat di CV. Citra Karya Mandiri Sukses yang mencapai 191 ton dan PT. Jaya Perkasa Internasional yang mencapai 156 ton.
Selain itu, juga terdapat stok sapi potong di feedloter per tanggal 8 April 2021 sebanyak 16.238 ekor. Stok sapi potong tersebut tersebar di 8 perusahaan di Provinsi Banten.

Adapun prediksi ketersediaan bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit pada April-Mei 2021 juga cukup besar. Hal itu berdasarkan prediksi ketersediaan bawang merah, cabai besar dan cabai rawit April dan Mei dari Dinas Petanian dan Peternakan. Ketersediaan tersebut tersebar di Kabupaten/Kota di Banten.
Ketersediaan bawang merah pada Mei 2021 mencapai 306 kuintal, cabai besar 694 kuintal, dan cabai rawit sebanyak 838 kuintal.

Adapun total ketersediaan bawang merah pada April dan Mei mencapai 306 kuintal, cabai besar 3.890 kuintal dan cabai rawit 3.211 kuintal.(ADV)

Bogor, fesbukbantennews.com (3/4/2021) – KH. Embay Mulya Syarief terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) periode 2021-2026. Kyai Embay dipilih secara aklamasi oleh para Muktamirin dari 33 Pengurusan Wilayah Provinsi di Indonesia.

Dalam agenda pemilihan Ketua Umum yang baru, terdapat kandidat yang diusung oleh para Pengurus Wilayah (PW), di antaranya Dr. H. Jihadudin, Dr. H Yayan Hasuna dan KH. Embay Mulya Syarief. Dari dokumen Rekomendasi PW yang ada, Kyai Embay mengantongi 13 PW. Namun atas komunikasi yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, kemudian Muktamar MA mendaulat Kyai Embay menahkodai organisasi Islam yang lahir di Menes, Pandeglang Banten tahun 1916 ini.

Di ajang Muktamar XX PB MA kali ini mengusung tema “Menata Umat, Merekat Bangsa” yang digelar di Megamendung Bogor, 1 s/d 3 April 2021.

Usai pemilihan, Kyai Embay menyampaikan terima kasih kepada para Muktamirin yang telah memberikan amanah kepadanya. “Saya ingin bergandengan tangan dengan para Muktamirin dan seluruh kader untuk membesarkan Mathla’ul Anwar”, ungkap Kyai Embay.

“Saya punya tanggung jawab untuk mengembalikan MA ke khittah nya sebagai ormas Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Menjadi mitra Pemerintah dalam menyiapkan SDM yang berkualitas dan berintegritas, memperkuat tali persaudaraan dalam keberagaman” kata salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten ini.

Lebih jauh, Kyai Embay menegaskan bahwa selain membenahi persoalan pendidikan, MA juga harus memikirkan masalah sosial. “Dengan potensi yang dimiliki, InsyaAllah kita akan mampu berkontribusi lebih besar dalam membangun bangsa ini”, tutup Kyai Embay. (Day/LLJ)

Pandeglang , fesbukbantennews.com (3/4/2021) – Sebagai bentuk silahturahmi dan mempererat persaudaraan diantara anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Serang jelang Ramadhan menggelar tradisi munggahan dan sebagai ajang saling bermaafan sebelum memasuki Bulan Puasa di kawasan Cikoromoy, Pandeglang ,Banten ,Sabtu (3/4/2021).

Selain saling bersilahturahmi dan bermaafan, kegiatan hari ini juga diisi dengan Tausiyah, siraman rohani bagi puluhan anggota Peradi DPC Serang.

Ketua DPC Peradi Serang Mufti Rahman dalam sambutannya mengatakan, pada acara tersebut menyampaikan bahwa kegiatan munggahan yang digelar kiranya dapat membangun kebersamaan jelang Ramadhan.

Acara munggahan ini,lanjut Mufti, diharapkan dapat menjadi ajang silahturahmi yang makin mempererat persaudaraan terutama di lingkungan Peradi.

“Acara munggahan ini yang pertama kami lalukan untuk mempererat silaturahmi sesama anggota Peradi,” kata Mufti.

Sementara, sekretaris DPC Peradi Serang ,Hermawanto mengatakan, munggahan selain untuk menyambut ramadhan juga untuk ajang saling berbagi pengalaman dan diskusi.

“Pada intinya semakin banyak silaturahmi semakin banyak manfaat bagi para anggota Peradi, ” tukas Hermawanto.(LLJ).

Jakarta,fesbukbantennews.com (1/4/2021) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik penerimaan kuota bantuan sosial (bansos) Covid-19 kepada Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto. Yandri diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Pengadaan Bantuan Sosial Untuk Wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Diduga pemberian kuota diberikan oleh tersangka Adi Wahyono (AW) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek Bansos Covid-19 di Kemensos.

“Dikonfirmasi kepada saksi terkait dugaan adanya kuota paket Bansos yang diberikan tersangka AW kepada saksi (Yandri Susanto),” ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021).

Selain itu, tim penyidik juga mendalami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Komiso VIII DPR kepada politikus PAN itu. “Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan tugas pokok fungsi dari Komisi VIII DPR RI sebagai mitra kerja Kemensos RI,” jelasnya.

Ali menegaskan, materi pemeriksaan Yandri tidak bisa disampaikan secara detail. Karena keterangan Yandri selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.

“Ketika persidangan tentu seluruh hasil penyidikan ini akan dibuka dalam rangka pembuktian surat dakwaan,” jelasnya. Baca juga: KPK Panggil Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Terkait Kasus Bansos Covid-19 

Dari informasi yang dihimpun, Yandri diduga menerima jatah pengadaan bansos bahan pokok sebanyak empat kali dengan total 100 paket melalui Perusahaan PT Total Abadi Solusindo. Ditaksir, setiap paket itu bernilai Rp300 ribu dan jika dijumlahkan menjadi Rp 27,1 Miliar.

Saat dikonfirmasi hal tersebut, Yandri menampik. Dan menyuruh awak media menanyakan langsung kepada penyidik KPK. “Pertanyaan tadi saya sampaikan ke penyidik. Silakan tanya ke penyidik,” kata Yandri.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka penerima suap. Juliari Batubara diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa berupa bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-19.

Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Empat tersangka itu yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bantuan sosial (Bansos) COVID-19 di Kemensos . 

Kemudian, dua tersangka pemberi suap yakni, Ardian Iskandar Maddanatja alias Ardian Maddanatja yang merupakan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama atau PT Tigapilar Agro Utama (TPAU/TAU) dengan akronim TIGRA. Kedua, Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat periode 2017-2020 sekaligus advokat, Harry Van Sidabukke.

Diduga dalam kasus ini pelaksanaan proyek tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos.(sindonews.com/LLJ).

Pandeglang, fesbukbantennews.com (1/4/2021) – Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang ,Banten,merupakan Desa yang letaknya cukup strategis. Memiliki garis pantai sepanjang 2,73 Km menjadikan Desa ini sebagai Desa wisata, namun hal tersebut membuat Desa ini menjadi Desa dengan lingkungan rentan tercemar sampah. Sampah rumah tangga mendominasi Desa ini, karena belum adanya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), selain itu banyaknya jumlah wisatawan menambah jumlah masukkan sampah di Desa ini.

Banyaknya warga yang membuang sampah pada aliran sungai membuat sampah banyak terkumpul di muara laut, kemudian bertemu dengan sampah wisatawan dan sampah laut lainnya membuat jumlah sampah di Desa ini cukup banyak.

Banyaknya sampah di Desa tersebut membuat teman-teman komunitas Kulon Bestari melakukan beberapa gerakan sejak bulan Januari 2021. Diantaranya Beach Clean Up, Edukasi Sekolah, Edukasi warga (Door to Door dan Workshop) dan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan Beach Clean Up, dilakukan persetiap bulan. Dari data yang terkumpul terlihat bahwa sampah yang mendominasi pada sekitaran pantai adalah 60 persen yakni sampah popok dan pembalut, selanjutnya adalah sampah plastik sekali pakai sebanyak 30 persen, dan 10 persen adalah gabungan sampah lainnya.

Kegiatan dilakukan dengan melibatkan beberapa gabungan antara Komunitas, Kulon Bestari, KOMPAK (Kelompok Konservasi Masyarakat Pegiat Lingkungan), MAB (Mata Air Banten), dan beberapa siswa dari sekolah SMA setempat.

Edukasi sekolah atau dikenal dengan BERTAUT sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Dilakukan persetiap bulan, sampai saat ini sudah di BERTAUT 3.0 dengan jumlah total siswa yang teredukasi sebanyak 201 siswa.

Selain edukasi sekolah dilakukan pula edukasi kepada warga setempat. Edukasi warga terbagi 2, Door to Door dan Workshop. Total warga yang sudah teredukasi sejumlah 100 warga di Dusun Pagedongan dan Dusun Kasepen.

Edukasi yang diberikan lebih dititik beratkan pada “menghindari pembuangan sampah di aliran air” dan “pengurangan sampah plastik”. Kulon Bestari bersama KOMPAK dan Komunitas Rehabilitasi Pandeglang menyelenggarakan Workshop di Dusun Pagedongan dengan tema pengelolaan sampah secara berkelanjutan pada Jum’at, 26/3/2021.

Pembicara pertama dari perwakilan PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi Banten oleh Lukmanulhakim.

Beliau menanggapi permasalahan sampah Desa Sukajadi serta menyampaikan tindak lanjut dan arahan kepada peserta untuk tetap konsisten menjaga lingkungan. Disampaikan juga sedikit bagaimana cara pembentukan Bank Sampah yang dapat dikelola secara mandiri oleh pemuda setempat.

Pembicara selanjutnya rekan dari Komunitas Rehabilitasi Pandeglang, Fikri Al Jufri. Fikri merupakan penggagas dan ketua komunitas tersebut menjelaska, bagaimana mereka mengatasi permasalah sampah di daerah sekitar mereka.

Fikri juga menegaskan berulang-ulang bahwa “banten bukan menara sampah”, oleh karenanya sejak 2017 lalu hingga kini fikri bersama teman-teman lainnya aktif mengatasi sampah dengan membuat ecobrick yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain.
“Perlu keseriusan dan keberlanjutan dalam upaya mengatasi permasalahn sampah.” ujar Fikri.

Lanjut fikri “..penting dilakukannya kolaborasi yang bersinergi antara komunitas dan stakeholder yang ada, namun bukan sekedar ceremonial semata.” “edukasi kepada masyarakat juga harus terus dilakukan agar masyarakat mampu mempersiapkan diri untuk selanjutnya pembentukan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) 3R (Reduce, reuse dan recyle), hal tersebut guna menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam mengelola sampah dan menjaga lingkungan.”

Penulis: Hanifah Istiqomah .(LLJ).

Pandeglang, fesbukbantennews.com (1/4/2021) – Puluhan massa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Pandeglang (Kumandang) melakukan aksi refleksi HUT Pandeglang ke 147 di depan kantor Bupati Pandeglang, ,Kamis (1/4/2021). Dalam aksinya mereka menyatakan di usia yang semakin tua Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi .

“Dewasanya Usia 147 tahun bukan lagi usia muda, sudah sangat tua sekali Kabupaten Pandeglang berdiri.Namun, banyak sekali permasalahan- permasalahan yang terjadi di Kabupaten
Pandeglang. Dari mulai kemiskinan, masih tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya kualitas SDM tenaga kerja lokal,” Kata Dimas Kordinator aksi.

Bahkan ,lanjut Dimas , pemerataan pendidikan yang belum terwujud, ketidakmerataan
infrastuktur pembangunan dan lain sebagainya.Masih menghiasi Pandeglang yang disebut kota Santri.

“Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional Presentase angka kemiskinan Kabupaten
Pandeglang Tahun 2019/2020 mencapai angka 9,99 persen, angka pengangguran Kabupaten Pandeglang mencapai 48.470 pengangguran dari 1.222.687 total penduduk masyarakat Pandeglang, dan laju pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh angka 34 persen saja,”jelas dia.

Hal tersebut ,terang Dimas, hanya gambaran data saja, pada kenyataanya kondisi nyata yang ada di Kabupaten Pandeglang . Lebih parah dari mulai tidak adanya Jaminan Mutu Sosial bagi Pendidik Honorer, Tingkat
Pelayanan Kesehatan yang masih minim, masih banyaknya Akses Jalan yang rusak dan masih
banyaknya putra-putri Daerah yang tidak bisa melanjutkan Pendidikannya, dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit.

“Hal tersebut merupakan rapot buruk bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang
sejatinya bahwa banyak sekali hal-hal yang harus segera di benahi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya .

Berangkat dari data yang telah diuraikan, kami Keluarga Mahasiswa Pandeglang Banten menuntut kepada Pemerintah Pandeglang agar segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Pandeglang.

” Wujudkan Reformasi Birokrasi hentikan Patologi
, Percepat Pembangunan Jalan pada wilayah yang terisolir, Tingkatkan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan, Segera Wujudkan E-Goverment, Jamin Mutu Sosial bagi Pendidik Honorer dan wujudkan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang,”tukas Dia. (Zhal/LLJ).