Serang, fesbukbantennews. com (14/10/2020) – Tolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, ribuan massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Serang, Rabu (14/10/2020).
kapan nikah, salah satu dari Ribuan pengunjukrasa di depan Pendopo Kabupaten Serang.
Massa aksi sendiri mulai berdatangan dari kawasan Serang timur dan berkumpul di Alun-alun Barat Kota Serang Jalan Veteran bahkan sejak, Rabu (14/10/2020) pukul 13.00 WIB. Massa terus berdatangan sampai pukul 15.00 WIB dan menyampaikan aspirasi melalui pengeras suara.
Dalam aksinya mereka menyatakan menolak keras Omnibus Law, sebab hal itu jelas merugikan buruh.
“Sejak awal omnibus law bermasalah, bahkan pesangon kita dikurangi, ” Kata Orator aksi.
Perwakilan aliansi buruh sendiri diterima oleh Pjs Bupati Serang Ade Ariyanto di kantor pendopo bupati. Mereka ingin Pemkab Serang dengan mengeluarkan surat untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
Dalam surat yang akan dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut pemerintah kabupaten Serang akan menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Serang yang menyatakan menolak Omnibus law cipta kerjayang telah di sah kan menjadi undang undang.
“Demikian aspirasi dari SP/SB ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, ” kata plt Bupati.
Serang, fesbukbantennews. com (14/10/2020)-Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengapresiasi kontribusi Ratu Tatu Chasanah sebagai putra daerah terhadap pengembangan pendidikan di Banten. Apresiasi tersebut ditandai dengan diberikannya Untirta Award kepada Ratu Tatu, Aula Bhayangkara 51, Rabu (14/10/2020).
Rektor Untirta memberikan Penghargaan ke Ratu Tatu Chasanah.
Rektor Untirta Profesor Fatah Sulaeman mengatakan, Untirta Award diberikan kepada para tokoh yang berkontribusi positif terhadap kemajuan Banten, serta dalam rangka Dies Natalis Untirta ke XXXIX. “Ibu Tatu ini merupakan salah satu tokoh yang konsen terhadap pengembangan pendidikan di Banten. Khususnya pengembangan sumber daya manusia” ujar Fatah.
Menurut Fatah, semasa proses menjadi Bupati Serang, Ratu Tatu punya program pemberian beasiswa mulai dari guru pendidikan anak usia dini (PAUD), beasiswa SD SMP, hingga beasiswa pendidikan tinggi. Program yang dijalankan fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Bahkan untuk beasiswa Fakultas Kedokteran, beliau inisiator, menjadi contoh bagi kepala daerah yang lain. Makanya layak beliau mendapatkan apresiasi dari keluarga besar Untirta,” ujarnya.
Selain Ratu Tatu, kata Fatah, belum ada kepala daerah yang bisa memberikan beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran. “Mungkin karena sosok beliau seorang Ibu, jadi hati nuraninya tersentuh untuk penguatan SDM, untuk meningkatkan kualitas anak-anak Bangsa,” ujarnya.
Sekadar diketahui, untuk tahun pelajaran 2019/2020, Pemkab Serang memberikan beasiswa untuk 1.400 siswa SD dan 1.445 siswa SMP. Kemudian beasiswa vokasi D- Untirta untuk 44 mahasiswa, vokasi D-3 UI 13 mahasiswa, sarjana kedokteran Untirta 7 mahasiswa, sarjana Ilmu hukum Untirta 1 orang, sarjana ilmu pertanian Untirta 1 mahasiswa, dan sarjana guru PAUD 351 mahasiswa.
Kemudian untuk tahun pelajaran 2020, untuk program kuliah gratis, Pemkab Serang memberikan beasiswa untuk vokasi D-1 Untirta untuk 25 mahasiswa, vokasi D-2 UI 8 mahasiswa, sarjana guru PAUD 375 mahasiswa, sarjana kedokteran Untirta 5 mahasiswa, dan program sarjana pertanian Untirta 1 mahasiswa.
Ratu Tatu menyampaikan terima kasih kepada Untirta atas apresiasi melalui Untirta Award. “Buat saya secara pribadi, apresiasi dan penghargaan ini jadi motivasi. Untuk terus konsen dalam meningkatkan SDM di Kabupaten Serang, Saya punya prinsip, daerah akan maju, kalau sumber daya manusianya kita siapkan. Kita harus berani berinvestasi di bidang pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, program beasiswa harus terus ditingkatkan agar SDM Banten bisa bersaing seiring perkembangan zaman. “Misalnya di Kabupaten Serang, secara infrastruktur jalan lebih baik. Maka selanjutnya harus konsen terhadap pengembangan SDM dan pengentasan pengangguran,” ujarnya.(*)
Serang, fesbukbantennews. com (14/10/2020) – Ribuan emak-emak Majelis Ta’lim di Kecamatan Ciomas dan Pabuaran siap memenangkan Calon Bupati-Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa (Tatu-Pandji) periode 2021-2026 untuk memimpin kembali Kabupaten Serang. Dukungan tersebut, karena selama kepemimpian Tatu-Pandi selama lima tahun terakhir sudah memberikan bukti dalam menyejahterakan masyarakat.
Pasangan Tatu-Pandji.
Seperti yang diungkapkan salah satu jamaah Majelis Ta’lim di Desa Siketug, Kecamatan Ciomas, Eti Sumiati. Kata dia, Tatu-Pandji selain putra daerah juga sudah memberikan bukti selama memimpin lima tahun terakhir dengan merealisaiskan program dasar yang pro rakyat.
“Program pro rakyat dasar itu diantaranya infrastruktur jalan, pendidikan dan sektor pelayanan kesehatan,”ujar Eti disela acara silaturahmi bersama keluarga Ratu Tatu Chasanah di Desa Siketug, Kecamatan Ciomas pada Rabu, 14 Oktober 2020.
Dengan begitu, tekad emak-emak sudah bulat dalam menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Serang tersebut. “Jadi, kami khususnya ibu-ibu majelis ta’lim di Desa Siketug siap memenangkan Ibu Tatu dan Pak Pandji, ada lebih dari 2000 ibu-ibu di desa kami yang pasti memilih Ibu Tatu karena putra daerah juga,”ucap Eti Sumiati.
Senada disampaikan Ustadz Sanwani yang merupakan pimpinan majelis ta’lim. Kata dia, sama halnya ibu-ibu jamaah majelis ta’lim di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran memastikan siap memenangkan Tatu-Pandji.
“Saya bersama keluarga, dan mewakili ibu-ibu majelis ta’lim tidak akan kemana-mana pasti mendukung putra daerah dan sudah di rasakan kepemimpinannya Ibu Tatu dan Pak Pandji,”ujarnya.
Sementara KH Anis Murod yang juga Pimpinan Majelis Ta’lim di Kampung Pesagi Kembang, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran juga menyatakan sikap politiknya demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Serang umumnya. Pihaknya siap mendukung dan membantu memenangkan Tatu-Pandji dengan mengajak dan memberikan arahan warga Sindangheula dan Sindangsari kearah orang terdekat yakni Tatu-Pandji.
“Dengan memilih nomor urut satu Ibu Tatu dan Pandji orang terdekat Insya Allah bermanfaat ketimbang yang jauh. Kami menyatakan sikap siap mendukung dan membela nomor satu (Tatu-Pandji),”tegas KH Anis Murod.
Hadir dalam silaturahmi mewakili keluarga Ratu Tatu Chasanah yakni, Tubagus Ibnu Nurul Ibadurachman, Ratu Ela dan Ratu Iin. Tubagus Ibnu Nurul Ibadurachman pada kesempatan tersebut menyampaikan permohonan maaf Ratu Tatu Chasanah kepada seluruh ibu-ibu majelis ta’lim karena tidak bisa hadir langsung.
“Beliau tidak bisa hadir karena memang dibatasi untuk menemui ibu-ibu pada masa pandemi covid-19 aturan melarang untuk mengumpulkan orang banyak. Tapi, itu tidak mengurangi rasa hormat beliau,”ujarnya.
Ibnu yang juga Koordinator Relawan Tatu-Pandji ini berharap, dengan adanya dukungan ibu-ibu majelis ta’lim bisa membawa kemenangan Tatu-Pandji memimpin Kabupaten Serang kembali pada periode berikutnya demi kemakmuran masyarakat. “Atas kebaikan ibu-ibu semua saya ucapkan terima kasih sudah menerima kami disini dan mendoakan beliau (Tatu-Pandji). Insya Allah kebaikan ibu-ibu akan di balas oleh Allah SWT,”tutur Ibnu.(*)
Serang, fesbukbantennews. com (13/20/2020) – Diduga ada pelanggaran kampanye, karena hadir dalam pelantikan dan deklarasi dukungan Badan Pemuda Nusantara (Bapera) Banten, yang mendukung Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa di Pilkada Kabupaten Serang, Banten, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum dan Kepala Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Serang, Mahfudi diperiksa Bawaslu Banten.
ketua Bawaslu Banten. (Gambar:bawaslu Banten).
Keduanya disangkakan melanggar Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016, tentang Pilkada. Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mahfudi, diperiksa pada Minggu, 11 Oktober 2020 sejak pukul 10.00 wib hingga pukul 11.00 wib.
Kemudian Ketua DPRD Kabupaten Serang, yang juga Sekretaris DPD I Golkar Banten, Bahrul Ulum, diperiksa pukul 12.00 wib hingga pukul 18.00 wib di hari yang sama.
“Pemeriksaan kepada para pihak terkait dengan deklarasi pelantikan Bapera di Hotel Ratu, sudah berjalan mulai mengklarifikasi sejak Sabtu, Minggu dan Senin, sedang dalam dirangkaikan,” kata Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudih, melalui selulernya, Senin (12/10/2020).
Setidaknya, ada tiga nomor register laporan yang sedang ditindak lanjuti Bawaslu Banten, dengan dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal, yakni nomor register 01/Reg/LP/PB/Prov/11.00/X/2020 untuk Ratu Tatu-Pandji Tirtayasa. Kedua, dugaan pelanggaran Ketua DPRD dalam deklarasi dukungan dengan nomor register 02/Reg/LP/PB/11.00/X/2020 dan terakhir dugaan keterlibatan ASN dalam deklarasi dengan nomor register 03/Reg/LP/PB/11.00/X/2020.
Bawaslu Banten juga sudah memeriksa dua ASN, yakni Kepala Setwan DPRD Kabupaten Serang beserta staff nya yang di duga hadir dalam deklarasi tersebut.
“Laporannya terkait kampanye diluar jadwal, kemudian ada ASN nya juga disitu, ada Kabag atau Kasubag gitu, dari Setwan dewan (DPRD Kabupaten Serang). Dugaan adanya kampanye di dalam acara itu. Makanya kita klarifikasi dengan KPU, apakah masuk ke jadwal kampanye pihak-pihak yamg dilarang ikut kampanye, ASN nya,” terangnya.
Sedangkan Ratu Tatu Chasanah di jadwalkan hadir dalam pemeriksaan di Bawaslu Banten hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Dia di jadwalkan pada pukul 08.00 wib dan 16.00 wib. Namun hingga kini, calon kepala daerah Ratu Tatu dengan nomor urut 01 itu belum datang ke kantor Bawaslu Banten, di Kelapa Dua, Kota Serang.
Menurut Didih, Ratu Tatu sebenarnya sudah mendapatkan dua kali pemanggilan, yakni hari Sabtu dan Minggu, namun tidak hadir. Kemudian salah satu pengurus tim kampanye mengabari Bawaslu Banten, kalau Ratu Tatu Chasanah, Cakada nomor urut 01 akan hadir besok, Selasa 13 Oktober 2020 pukul 10.00 wib.
“Sedang kita mulai membahas di Gakkumdu juga, kemudian klarifikasi para pihak. Sudah kita sampaikan surat yang kedua, dua kali pemanggilan juga tidak hadir, sudah ada komunikasi juga dengan LO (Laison Officer) nya minta besok, hari Selasa,” jelasnya.
Perlu diketahui bahwa pada Selasa, 29 September 2020, Bapera mendeklarasikan dirinya mendukung inchumbent dalam helatan Pilkada serentak 2020. Dukungan itu diberikan Bapera disela-sela pelantikan kepengurusannya.
Ketua DPP Bapera Fahd El Fouz Arafiq, mengaku kepemimpinan Ratu Tatu-Pandji Tirtayasa layak dilanjutkan dan organisasinya akan menguatkan struktur hingga tingkat RT. Sedangkan Ketua DPD Bapera Banten, Hendrik L Karosekali mengatakan bahwa dukungan harus diberikan kepada orang baik.
Kemudian Ratu Tatu Chasanah, cakada nomor urut 01 yang hadir dilokasi, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Bapera kepada dia dan pasangannya, Pandji Tirtayasa. (Dhyie/LLJ).
Serang,fesbukbantennews.com (12/101/2020/ – Dua dugaan kasus korupsi proyek pengadaan HP Tablet untuk sekolah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dilaporkan direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada ke Kejati Banten, Senin (12/10/2020).
pelaporan kasus dugaan Korupsi HP Tablet Lebak Dan Pandeglang ke Kejati .
Dugaan mark up harga itu terjadi di lingkungan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten wilayah Lebak, dan lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
Kedatangan Uday bersama saksi pelapor, Uid Muftwidya diterima oleh Kepala Seksi E Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bante, Sukesto.
Uday mengungkap dugaan korupsi terjadi pada proyek pengadaan HP Tablet untuk SMA/SMK di Kabupaten Lebak itu senilai Rp.8,5 miliar, sedangkan proyek pengadaan HP Tablet di Pandeglang senilai Rp.24 miliar, rinciannya untuk SMP senilai Rp.8,1 miliar dan SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang senilai Rp.15,9 miliar.
Untuk Pengadaan HP Tablet di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang itu jumlahnya sekitar 8.366 unit. 4837 unit untuk untuk SD, 3529 untuk SMP.
Dari hasil investigasi dan analisis yang ALIPP lakukan kata Uday, potensi keuangan negara dari dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan HP Tablet untuk SMA/SMK/SKh di Kabupaten Lebak sebesar Rp.1 miliar. Sedangkan SMP dan SD di Kabupaten Pandeglang diperkirakan mencapai Rp.3,2 miliar.
“Kerugian keuangan negara dari proyek pengadaan HP Tablet tahun 2019 ini diperkirakan sebesar Rp. 3,2 miliar,” ungkap Uday di Kejati Banten, Kota Serang, Senin (12/10/2020)
Sumber anggaran proyek tersebut diketahui berasal dari APBN tahun anggaran 2019. Oleh karena itu lanjut Uday, patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi melalui penggelembungan harga barang yang dilakukan oleh sejumlah oknum Aparat Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten Kantor Cabang Dinas wilayah Kabupaten Lebak serta Pihak Ketiga.
Adapun para pihak yang patut diduga terlibat dalam penggelembungan harga atas proyek pengadaan HP Tablet untuk SMA/SMK di Kabupaten Lebak, dan untuk SMP dan SD di Kabupaten Pandeglang diantaranya:
1.Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten wilayah Kabupaten Lebak 2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang 3.Kasie SD Dindik Kab Pandeglang 4.Ketua M2KS Pandeglang 5.Penyedia barang Awinet dan PT. Grand Citra Integra.
Sementara, untuk menanggapi laporan itu, Kasi Penerangan Umum (Penkum) Kejati Banten Ivan Siahaan mengaku masih menunggu prosesnya. Demikian tergantung pada pimpinan, apakah ditindaklanjuti di bidang Intel atau Pidsus.
“Untuk selanjutnya nanti akan dianalisa dan dikaji, baru nanti ditentukan langkah selanjutnya. Berupa pengumpulan data dan keterangan. Terhadap hal ini juga yang pasti kita serahkan petunjuk pimpinan,” tutup Ivan
Serang, fesbukbantennews.com (12/10/2020) — Pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forsa Kota Serang Ziarah ke makam Putra Maulana Hasanudin, Pangeran Waliyudin(Ki Jaga Lautan) Kronjo Kabupaten Tangerang (11/10/2020).
ziarah Forsa Kota Serang ke Makam Putra Sultan Maulana Hasanudin.
Di minggu ke dua bulan oktober tahun ini DPC Forsa Kota Serang berwisata religi/ziarah ke makom Pangeran Waliyudin yang dikenal dengan sebutan Ki Jaga Lautan yang terletak di Pulau Cangkir desa Kronjo kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.
“Selain misi keagamaan, kami juga sedikit nya ingin mengetahui sejarah dari Ki Jaga Lautan tersebut.
Ternyata Pangeran Waliyudin (Ki Jaga Lautan)adalah anak Sultan Hasanudin dari selir nya, Pangeran Waliyudin adalah anak pertama dari delapan bersaudara sekaligus cucu dari Syehk Syarif Hidayatullah ( Sunan Gunung Jati) ini di beri tugas oleh ayahanda nya untuk menjaga lautan wilayah pantai utara dari datang nya para pedagang yang masuk dari negeri Belanda” tutur Ade Reska, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forsa Kota Serang.
Di saat Pandemi seperti ini tidak menyurutkan semangat pengurus dan anggota Forsa Kota Serang untuk menjalin tali silaturahmi dengen membawa misi ke agamaan dan sejarah islam.
Unik nya kali ini DPC FKS berwisata religi transportasinya menggunakan kendaraan “Odong – odong” (gerbong buatan yang di tarik pake mesin mobil tua). Perjalanan dari sekretariat Forsa Kota Serang sampai ke pulau cangkir memerlukan waktu sekitar 2,5 jam, namun bagi peserta ziarah merasa gembira dan puas dengan acara wisata religi tersebut. “Untuk ke depan nya saya berharap Pengurus dan anggota terus menjaga kekompkan dan tali ukhuwah yang sudah lama kita bina, agar tetap selalu mengedepankan Visi misi Forsa” pungkas Ade Reska. (Ares/LLJ).
Serang, fesbukbantennews. com (11/10/2020) – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang, Ade Ariyanto memimpin Satuan tugas (Satgas) penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan (prokes) penyebaran covid-19 Kabupaten Serang. Razia dilakukan serempak di 29 kecamatan sekaligus launching pembagian 50 ribu masker dengan melibatkan unsur muspika yakni polsek dan koramil.
pjs bupati Serang saat melakukan razia di Pasar.
Pjs Bupati Serang, Ade Ariyanto memastikan dalam mendisplinkan masyarakat dalam menerapkan 3 M yakni memakai masker, membiasakan mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal satu sampai dua meter tidak akan pernah bosan selama belum ada kepastian pandemi covid-19 hilang. Terlebih, saat ini Kabupaten Serang masuk dalam zona merah sehingga upaya yang dilakukan agar Kembali menjadi zona hijau
“Kita selaku satgas tidak pernah bosan-bosan terus mendisplinkan masyarakat,” ujar Ade Ariyanto disela memimpin razia di Pasar Baru Anyer Kecamatan Anyer pada Sabtu, 10 Oktober 2020. Sebelumnya, Ade didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, Nana Sukmana juga memimpin razia di Pasar Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu.
Ade mengatakan, sebelum dilaksanakan penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan penyebaran covid-19 secara serempak di 29 kecamatan terlebih dahulu melakukan apel di halaman Pendopo Bupati Serang. Selain razia, juga dibarengi dengan launching pembagian 50 ribu masker di 29 kecamatan dengan sasaran di pusat perbelanjaan yakni pasar tradisional, tempat wisata dan hiburan.
“Launching pembagian 50 ribu masker bukan hanya hari ini saja, tapi rutin dilakukan satgas kecamatan dibantu Satgas Kabupaten Serang untuk terus menggalakan kegiatan prokes, pada akhirnya masyarakat akan terbiasa dengan menerapkan 3 M, target kita itu,”terang Ade.
“Selain target penerapan 3 M, kita juga menargetkan Kabupaten Serang saat ini zona merah bisa kembali zona oranye, bahkan Kembali ke awal zona hijau, jangan sampai Kabupaten Serang zona merah terus,”harap Ade yang juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten ini.
Ade menyebutkan, berdasarkan hasil razia yang dilakukan masih ada ditemukan warga yang tidak mengenakan masker. Ade pun langsung mengingatkan tentang bahaya covid-19, serta meminta bantuan kepada masyarakat dan khususnya pedagang untuk saling mengingatkan dalam menerapkan 3 M. “Bantu kami pemerintah, kalau ada pedagang atau pembeli tolong di ingatkan agar memakai masker,”ucapnya.
Ade menegaskan, dengan masih adanya masyarakat yang tidak memakai masker kedepan akan lebih tegas dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Namun untuk saat ini, melihat kondisi secara konprehensif pihaknya hanya sebatas mengingatkan. “Tapi tidak menutup kemungkinan, jika pekan depan masih ada yang melanggar kami akan tegas dengan sanksi sesuai Pergub dan Perbup,”tandasnya.
Ditempat yang sama Kepala BPBD Kabupaten Serang, Nana Sukmana menambahkan, kegiatan penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan (prokes) penyebaran covid-19 tidak terlepas sebagai upaya menyosialisasikan kepada masyrakat tentang pentingnya menerapkan 3 M. “Ini untuk mencegah berkembangnya dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Serang, dan menjadi baik,”ujarnya.(*)
Serang, fesbukbantennews.com (11/10/2020). Wali Kota Serang Syafrudin bersama Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi dan Dandim 0602/Serang Kolonel Infantri Soehardono menghadiri acara grand opening Taman Wisata Mahoni Bangun Sentosa (MBS) yang berlokasi di Jalan Cikasir, Lingkungan Cideheng Kidul, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang.
Peresmian MBS Kota Serang.
Wali Kota Serang Syafrudin menyampaikan, Taman Wisata MBS ini satu-satunya di Kota Serang yang didalamnya ada beberapa wahana seperti taman wisata pesawahan, tempat selfy, rumah adat dan lain sebagainya dengan luas 4,5 hektare. “Mudah-mudahan kedepan bisa 10 hektare dan ini bisa dinikmati oleh masyarakat se-Banten,” kata Wali Kota Serang kepada awak media.
Keberadaan Taman Wisata MBS ini, lanjut dia, sangat luar biasa. Hanya memang masih adanya kekurangan sedikit, terutama dimasalah pepohonan yang belum tumbuh tinggi. “Atas nama Pemkot Serang saya mengapresiasi keberadaan taman ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Serang,” jelasnya.
Wali Kota Serang juga berharap, PAD nya juga meningkat dari rekreasi ini. “Target PAD belum, karena memang saat ini ada pandemi Covid-19. Kami berharap setiap tiket masuk ada PPN dan PPH untuk Pemkot Serang,” ujarnya. Alhamdulilah, hari ini saya diberi kesempatan untuk membuka taman wisata Mahoni Bangun Sentosa (MBS) yang berlokasi di Jalan Cikasir, Lingkungan Cideheng Kidul, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang. (TuPPPemkot Serang/LLJ)
Serang,fesbukbantennews.com (11/10/2020) – Komunitas Adat Kanekes yang lebih populer disebut Baduy, kini menghadapi ancaman serius. Yakni hilangnya satu generasi. Hal ini terungkap dalam jumpa pers yang dilakukan para pecinta dan pemerhati Baduy, Sabtu (10/10) di sebuah cafe di Serang.
Jaro Saijah (memegang mix) saat memaparkan keresahannya.
Dalam acara tersebut nampak Uday Suhada pemerhati Baduy, Saija – Jaro Pamarentah dari lembaga adat Baduy, Lisa Karnaatmadja – keturunan ke 9 Wirasuta (Pangeran Astapati, panglima perang Sultan Ageng Tirtayasa yang berasal dari Baduy Dalam), Rohaendi-seniman Banten dan anak-anak muda yang tergabung di Indigenous Organic.
Uday mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi Baduy saat ini. “Baduy saat ini banyak perubahan yang membahayakan. Mereka terancam kehilangan satu generasi. Penyebab utamanya adalah kemajuan teknologi. Android yang dimiliki dan digunakan oleh anak-anak Baduy telah merubah pola pikir, sikap dan perilaku mereka. Kini sebagian besar anak muda Baduy enggan lagi membantu orang tuanya berhuma” ujar Uday.
Dalam diskusi itu juga terungkap bahwa saat ini tercatat 9.000 nomor HP atas nama warga Baduy di Desa Kanekes yang teregister di Kominfo Lebak. Yang aktif sekitar 6.000 nomor. Menurut Uday, tahun 1994 hingga tahun 2007an, komunikasi yang dibangun mengandalkan telepati. “Dulu sy berkali-kali mengalami hal itu. Kini android menjadi andalan mereka” lanjutnya.
Bahkan android itu kini sudah menjadi sarana untuk berniaga secara online. Yang mengkhawatirkan adalah tidak adanya kontrol terhadap content yang mereka akses. Mayoritas mereka adalah pengguna medsos, bahkan menjadi YouTuber, tiktok dan sebagainya. Mereka bebas mengakses content apa saja dan kapan saja. “Sementara orang tuanya, disamping sibuk berhuma, juga tidak faham apa itu android, medsos dan apa bahayanya dari content negatif yang merusak cara berfikir dan berperilaku anaknya” jelas Uday.
Persoalan ini ditambah lagi dengan menjamurnya YouTuber yang membuat content tentang Baduy yang sering melangkahi hukum adat Baduy. “Karena itu saya mengajak para pengguna medsos untuk lebih bijak dalam membuat content. Hormati hukum adat dan jangan eksploitasi mereka.” harap Uday.
Bahkan, lembaga adat juga meresahkan banyak warganya yang memiliki kendaraan seperti Mobil atau motor. Oleh karena lembaga adat mulai keras menegakan aturan.
Jika lebih sayang ke adat Baduy, maka kendaraannya harus dibuang atau ditukar dengan barang lain yang tidak bertentangan dengan adat. Atau jika lebih sayang ke hartanya maka harus keluar dari Baduy.
“Lamun sayang ka Adat, ojol ataw piceun. Lamun sayang ka hartana, kaluar di Baduy, ” Kata uday menirukan tokoh adat Baduy
Jaro Saija sebagai Kepala Desa Kanekes tidak membantah kondisi tersebut. Saija pun merasa kesulitan menghadapi situasi yang merubah perilaku anak muda Baduy. “Makanya sy mengharapkan bantuan dari pemerintah dan para pemerhati Baduy dalam menghadapi masalah ini. Kami tidak ingin generasi penerus kami hancur karena kemajuan teknologi. Sebab tugas hidup orang Baduy itu adalah bertani, melestarikan adat istiadat, bukan main medsos” ujar Saija.
Sementara Lisa Karnaatmadja sebagai keturunan Baduy mengungkapkan keterpanggilannya untuk memperbaiki kondisi tersebut. “Anak-anak saya di Indigenous Organic didorong untuk melakukan sesuatu. Alhamdulillah atas ijin dari Pemangku Adat Baduy Dalam dan Jaro Pamarentah, telah membuat film dokumenter yang berjudul Urang Kanekes, Satu Generasi yang Hilang yang akan dipublish dalam waktu dekat ini”.
Sedangkan Rohaendi mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya akun medsos dengan embel-embel Baduy. “Sy temukan banyak akun anak muda Baduy yang membuat status, meng-upload foto dan tiktokan, yang sebenarnya ditabukan. Maka sy kontak satu persatu, menegur dan mengingatkan mereka.” jelas Rohaendi.
Jakarta ,fesbukbantennews.com (10/10/2020) – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Polri telah membelanjakan Rp 408,8 miliar untuk membeli perlengkapan alat pengaman demo UU Cipta Kerja (Ciptaker). ICW menyebut Polri telah berbelanja alat pengamanan demo ini pada September 2020.
ilustrasi.(foto aksi tolak Cipta Kerja di pandeglamg).
“Selain belanja Polri untuk pengadaan perangkat yang mendukung aktivitas digital, pada September 2020, LPSE Polri mencatat sejumlah pengadaan barang yang bersumber dari APBNP dan tercatat sebagai kebutuhan dan atau anggaran mendesak, yang diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau omnibus law,” ujar peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (9/10/2020).
Adapun rincian belanja Polri sejak September 2020 yang diduga untuk mengamankan demo UU Ciptaker adalah:
Pengadaan centralized command control system for intelligence target surveillance Baintelkam Polri TA 2020 (tambahan), untuk satuan Korbrimob Polri, tanggal pembuatan 16 September 2020, Rp 179,4 miliar.
Pengadaan helm dan rompi antipeluru Brimob (anggaran mendesak-APBNP), Baintelkam Polri, pada 21 September 2020, Rp 90,1 miliar
Peralatan tactical mass control device (kebutuhan mendesak APBNP), SLOG Polri, pada 28 September 2020, Rp 66,5 miliar
Peralatan counter UAV and surveillance Korbrimob (anggaran mendesak-APBNP), untuk satuan Korbrimob Polri, pada 25 September 2020, Rp 69,9 miliar
Pengadaan drone observasi tactical (anggaran mendesak APBNP), untuk satuan Korbimob Polri, pada 25 September 2020, Rp 2,9 miliar.
Dari lima rincian di atas, jika ditotal, berjumlah Rp 408,8 miliar. “Total pengadaan kelima paket tersebut adalah Rp 408,8 miliar, dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu, sekitar 1 bulan lamanya,” ungkapnya.
Selain itu, ICW menelusuri anggaran belanja kepolisian untuk aktivitas media sosial di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri. ICW mengatakan dalam kurun waktu 2017 sampai 2020, polisi mengeluarkan anggaran untuk aktivitas media sosial sebanyak Rp 1,025 triliun, dengan rincian per tahunnya Polri menggelontorkan anggaran Rp 256 miliar untuk aktivitas digital.
“Total anggaran untuk membeli barang sebesar Rp 1,025 triliun. Per tahun Kepolisian menggelontorkan anggaran Rp 256 miliar untuk aktivitas digital,” katanya.
ICW menduga aktivitas media digital ini diduga sebagai salah satu upaya penggiringan opini publik. Dia pun mengungkit peristiwa demo tolak UU KPK 19/2019 yang terjadi pada September 2019.
“Kondisi yang serupa pernah terjadi pada saat penolakan terhadap revisi UU KPK dan aksi #ReformasiDikorupsi September 2019. Polanya yaitu mendistorsi suara dari publik yang kontra terhadap pemerintah. Selain itu, adanya penggiringan opini publik terhadap para pihak yang melakukan unjuk rasa. Terdapat dua kejadian yang dicatat pada September 2019. Pertama, akun resmi milik Kepolisian yaitu @TMCPoldaMetro disinyalir menyebarkan disinformasi mengenai ambulans milik Provinsi DKI Jakarta yang diduga membawa batu. Tidak lama berselang informasi tersebut hilang,” ucapnya.
“Kedua, adanya grup WhatsApp dengan mengatasnamakan siswa Sekolah Teknis Mesin (STM) yang diduga dibuat oleh Kepolisian. Tujuannya yakni untuk melakukan kontra-narasi terhadap para aktor yang mengikuti unjuk rasa,” sambungnya.
Wana menilai, dengan rincian belanja di atas, Polri tidak memiliki perencanaan anggaran dan belanja yang efektif, sehingga muncul belanja-belanja yang tidak sesuai dengan rencana dan prosesnya janggal. Dia juga mengatakan DPR juga tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
“DPR RI tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal. Karena sebenarnya, pagu awal anggaran Polri 2020 hanya Rp 90,3 triliun, sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2020. Namun, setelah adanya pembahasan di DPR, anggaran tersebut melonjak menjadi Rp 104,7 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Agus Andrianto tidak berkomentar banyak soal temuan ICW ini. Namun Komjen Agus menegaskan kerja Polri itu didasari perencanaan yang sudah ada.
“Kerja Polri didasari atas kalender kamtibmas statis dan giat dinamis masyarakat serta kontingensi,” kata Komjen Agus saat dimintai konfirmasi terpisah, Jumat (9/10).(LLJ).
