Bulan: Juli 2020

Serang, fesbukbantennews. com (5/7/2020) – Kastinah (70) Nenek warga Kampung Palembangan, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dikabarkan tenggelam di saluran Irigasi Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (5/7/2020). Diduga korban terpeleset dan tenggelam saat mencuci kaki.

Hingga Minggu (5/7/2020) sore tadi, tim SAR gabungan melakukan pencarian di sungai Irigasi tersebut.

Sebelumnya, menurut salah satu saksi mata, nenek Kastinah menuju saluran irigasi untuk mencuci kaki tak jauh dari rumahnya. Namun ia tak kunjung kembali ke rumah sehingga masyarakat melakukan pencarian.

“Dugaan sementara terpleset. Korban mencuci kaki tapi tidak kembali lagi. Hasil kordinasi bahwa diketahui korban sering hilang dengan kondisi sudah pikun,” kata Kepala Kantor SAR Banten, Zainal Arifin kepada wartawan.

Mendapat informasi tersebut, Tim Gabungan melakukan pencarian di sekitar lokasi hilangnya korban serta menyisir bantaran sungai. Namun hingga saat ini belum berhasil ditemukan. “Kondisi air tenang, warna cokelat. Team rescue gabungan melakukan pencarian dari hulu ke hilir sejauh 1,8 KM,” terangnya.

Pandeglang, fesbukbantennews. com (5/7) 2020) – Rizki (12) warga Kampung Cimanis Kec. Sobang, Kab.Pandeglang- Banten
terbawa hanyut arus sungai Cimanis yang deras usai mencari toe atau Kerang sungai, Minggu (5/7/2020) sore. Hingga kini korban belum ditemukan dan masih dalam pencarian oleh petugas.

Kepala Basarnas Banten Muhammad Zaenal Arifin mengungkapkan, peristiwa bermula korban berserta temannya dalam perjalanan pulang setelah mencari Toe atau Kerang Sungai.

“Korban menyebrangi sungai yang sedang mengalami peningkatan tinggi muka air dan kemudian terseret aliran sungai. Teman teman dan Keluarga korban sempat melihat dan mengejar korban yang tenggelam namun tidak dapat menyelamatkannya dan sampai saat ini korban belum dapat ditemukan,” Kata Zaenal melalui whatsup.

Saat ini, lanjut Zaenal, Tim Rescue KP&P Banten bersama Tagana Kabupaten Pandeglang dan Polsek Panimbang sedang melakukan pencarian.

“Semoga secepatnya korban ditemukan, ” Tukas dia. (LLJ).

Serang, fesbukbantennews. com (5/7/2020) – Pada Pilkada Pandeglang 2020, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lalukan koalisi untuk menantang pasangan petahana yakni Irna Narulita dan Tanto W Arban.

Kedua partai menyepakati mengusung Toni Fatoni Mukson sebagai calon bakal Bupati Pandeglang dengan slogan ‘Bupati Baru Pandeglang Maju’.

Ketua DPW PKB Banten Ahmad Fauzi mengatakan, koalisi dibentuk dalam rangka keprihatinan dengan kondisi Pandeglang yang masih menjadi daerah tertinggal.

“Tekad bulat kita memperbaiki Kabupaten Pandeglang harus lebih baik. Malu kalau masih ada daerah tertinggal di Banten,” ujar Ahmad Fauzi di kantor DPW PPP Banten, Serang. Minggu (5/7/2020).

Dijelaskan Fauzi, PPP dan PKB akhirnya menyepakati mengusung kader terbaik PKB yang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Pandeglang, DPRD Provinsi Banten itu.

“Kami memutuskan memajukan kader kami Toni Mukson sebagai calon Bupati Pandeglang. Kami sudah menimbang bibit, bebet, bobotnya. Fatoni ini bibit unggul,” kata Fauzi.

Sementara itu, Plt Ketua DPW PPP Banten Subadri mengatakan, koalisi ini masih terbuka untuk partai politik lainnya yang akan bergabung. Termasuk Partai Gerindra, Nasdem, Perindo yang sudah menjalin komunikasi.

“Kita masih terbuka untuk parpol lainnya. Silahkan dibangun komunikasinya, chemistrynya. Yang pasti dibangun didasari kebersamaan,” ujarnya.

Terkait pasangan yang akan disandingkan dengan Toni Mukson, Subadri mengaku menyerahkan keputusannya kepada partai koalisi dan calonnya.

“Setelah koalisi dibentuk, terlepas mencalonkan siapa pendampingnya silahkan. Diserahkan ke calonnya. Silakan digodok, dibangun komunikasinya. Siapa bupatinya, siapa wakil bupatinya,” kata Subadri.

Pada kesempatan tersebut juga memperkenalkan calon pendamping Toni Mukson yakni Pujiyanto kader Partai Nasdem dan Aap Aptadi kader Partai Perindo.

Dengan dua partai saja, sudah bisa mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati. Sebab, jumlah kursi yang terkumpul sudah 11 kursi di parlemen, PKB 6 dan PPP 7. Sedangkan batas minimal mencalonkan di Pilkada Pandeglang hanya 10 kursi.

Diketahui sampai saat ini sudah ada calon yang akan bertarung Irna Narulita dan Tanto W Arban yang sudah didukung Partai Golkar, Demokrat, PDIP, PKS dan PAN.

Ada juga dua pasangan dari jalur perseorangan masih tahap verifikasi yakni grup band Jamrud Krisyanto-Hendra dan pasangan Mulyadi-Subhan.(dhow/LLJ).

Pandeglang, fesbukbantennews.com (5/7/2020) – Gempa bumi guncang kabupaten Pandeglang dan sekitarnya sebanyak tiga kali dengan kekuatan berbeda.

Gempa terjadi sebanyak dua kali di lokasi yang sama, yakni di laut Kecamatan Sumur sedangkan gempa yang ketiga terjadi di Pandeglang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun instagram BMKG Wilayah 2 Tangerang, berikut ini data info gempa bumi tersebut :

• Pertama Gempa Mag:3.0, 04-Jul-20 16:00:24 WIB, Lok:6.50 LS – 105.10 BT (55 km BaratLaut SUMUR-BANTEN), Kedlmn: 8 Km ::BMKG
• Kedua Gempa Mag:2.8, 04-Jul-20 20:47:33 WIB, Lok:6.45 LS – 104.89 BT (79 km BaratLaut SUMUR-BANTEN), Kedlmn: 6 Km ::BMKG
• Ketiga Gempa Mag:2.5, 05-Jul-20 03:09:04 WIB, Lok:6.36 LS – 106.15 BT (5 km Tenggara PANDEGLANG-BANTEN), Kedlmn: 92 Km ::BMKG. (Rwb)

Lebak,fesbukbantennews.com (5/7/2020) – Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) adalah salah satu organisasi tingkatan daerah tertua di Provinsi Banten, tepat pada usia (55) pada bulan Februari kemarin. Dengan berlandandaskan keislaman, keindonesiaan berbentuk kekeluargaan serta arah tujuan menjaga dan mengembalikan semangat juang para pelajar yang ingin melanjutkan menjadi seorang mahasiswa asal Kabupaten Lebak maupun bagi yang memiliki kaitan emosional dengan Kabupaten Lebak.

Dalam musyawarah besar ke-24 di tingkat Koordinator atau pusat tersebut, berhasil diselenggarakan di gedung Islamic Center Bayah Kabupaten Lebak, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Badan Penasehat Kumala (BPK) Erwin Salfa Riansah sekaligus akademisi Untirta.

“Dalam rangka melanjutkan estafeta kepemimpinan organisasi di Kumala maka dipandang perlu kiranya untuk mengadakan musyawarah besar ke-24, mengingat masa juang yang diemban oleh sodara Dede Abdul Kodir yang sebelumnya melanjutkan kepemimpinan Riyadh Fahmi Pamungkas pengabdiannya telah selesai di ranah koordinator Kumala,” ungkapnya.

Dalam musyawarah besar tersebut juga turut dihadiri oleh peserta delegasi dari setiap Perwakilan Kumala se-Indonesia yaitu ada PW Bandung, Bogor, Jakarta, Sukabumi, Rangkasbitung, Serang dan persiapan (P) Pandeglang.

Dalam jalanya proses musyawarah besar tersebut, ada dua kandidat yang maju dalam konstalasi politik organisasi diantaranya Ahmad Jayani dengan Komarudin, sehingga berhasil memilih Komarudin sebagai ketua umum dengan perolehan 25 suara dengan Ahmad Jayani 5 suara dari total suara penuh berjumlah 30 suara, diambil dari peserta delegasi di tiap perwakilan memiliki lima suara.

“Saya bukanlah satu-satunya kader terbaik hari ini yang ada di Kumala, melainkan ketika teman-teman mengamanahi saya sebagai ketua umum koordinator masa juang 2020-2022 maka tiada kata lain selain bismillahirrohmanirrahim mari kita sama-sama membangun kumala dengan kekeluargaan sesuai asas yang tertuang dalam ad/art,” kata Komarudin, Ketum Koordinator terpilih kepada awak media, Minggu (05/07/2020).

“Kumala adalah salah satu organisasi daerah tertua dan sudah banyak berkontribusi pada pembangunan daerah Kabupaten Lebak, maka dari itu mari kita bersama bangun Lebak tercinta dengan nuansa kekeluargaan,” tegasnya. (Zha/LLJ).

Serang, fesbukbantennews.com (2/7/2020) – Kritisi kebijakan rektorat, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten ,melakukan di depan gedung Rektorat, kampus A Untirta, Kamis, (2/7/2020).

Korlap aksi, Heri Fransisco mengatakan, acara dilakukan upaya kampanye KBM Untirta untuk menindaklanjuti beberapa kebijakan yang dilahirkan oleh Rektorat.

“Ini aksi perjuangan Mahasiswa Untirta dalam mewujudkan hak-hak demokratis Mahasiswa Untirta. Akan kita intensifkan melawan kebijakan kampus yang anti demokrasi,“ tegasnya.

Disebutkan, sebelum adanya Pandemi Covid-19, kehidupan rakyat di dunia bahkan di Indonesia sudah mengalami penderitaan yang begitu akut. Situasi ini diperparah dengan adanya pandemi covid-19 yang menimpa seluruh penjuru negeri di dunia terkhusus di Indonesia, menempatkan rakyat dalam jurang kemiskinan dan penderitaan yang begitu dalam.

Kegagalan Pemerintah Indonesia dalam menangani Pandemi ini dibuktikan dari ketidakmampuannya untuk melayani dan menjamin kesehatan rakyat , dan tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup rakyat selama masa Pandemi.

Pemerintah melepaskan tanggung jawabnya untuk menjamin segala kehidupan rakyat dan rakyat dibebankan dan dipaksa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri di masa-masa ini. Banyak perusahaan/pabrik melakukan PHK massal, para pekerja harian menurun pemasukkannya hingga 50%, dan beberapa pekerja yang bekerja dari rumah harus menerima potongan gaji dan lainnya.

Selain itu kaum tani juga merasakan dampaknya, kondisi keluarga semakin sulit ditambah kebijakan pemerintah untuk membatasi akses masuk beberapa daerah menyebabkan macetnya hasil distribusi hasil panen. Begitupun yang dirasakan oleh pemuda mahasiswa yang orang tuanya bekerja sebagai buruh dan petani merasakan langsung dampaknya.

“Seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk melaksankan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh mahasiswa di Indonesia,” tukasnya.

Lanjutnya, tidak tersedianya sarana dan prasarana PJJ yang memadai menyebabkan proses pembelajaran menjadi terhambat. Meningkatnya biaya kebutuhan hidup mahasiswa akibat beban kuota internet yang bertambah untuk menunjang proses pembelajaran.

Begitupun bagi mahasiswa yang tinggal di desa mendapat kesulitan dalam mengakses sinyal. Kampus tidak melihat secara objektif kondisi mahasiswanya sehingga tidak mampu memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi mahasiswa.

Hal itu juga terjadi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sejak tanggal 17 Maret  3 April 2020, Kampus Untirta sudah menjalankan PJJ. Kemudian, diperpanjang sampai akhir semester genap dan UAS dilaksanakan secara daring. Selama PJJ berlangsung, pihak kampus tidak memberikan jaminan fasilitas PJJ yang memadai.

“Rektor Untirta, mengeluarkan kebijakan subsidi pulsa sebesar Rp50 ribu/bulan selama 3 bulan yang diberikan melalui pemotongan UKT di semester ganjil. Hal ini tentu tidak berdasarkan kalkulasi secara objektif mahasiswa Untirta,” tukasnya.

Jika dilihat dari besaran subsidi yang diberikan, tidak sesuai dengan besaran kuota internet yang dihabiskan mahasiswa dalam kuliah online. Dalam masa perkuliahan online, banyak sarana dan prasarana kampus yang tidak terpakai seperti gedung perkuliahan, lab praktikum, dan lainnya.

Sehingga hal tersebut, memungkinkan untuk mahasiswa mendapatkan subsidi pulsa yang layak dan pembebasan UKT akibat tidak terpakainya fasilitas kampus selama kuliah online. Serta dalam pembiayaan uang kuliah Untirta tetap memaksakan membayar UKT secara penuh yang sebetulnya dalam PJJ pembiayaan Untirta itu mengalami penurunan dan UKT yang telah dibayarkan tidak teralokasikan secara penuh sesuai komponen pembiayaan UKT.

Kebijakan Rektor Untirta yang tidak ilmiah dan tidak melibatkan mahasiswa dalam pembuatan kebijakan tersebut, menyebabkan mahasiswa Untirta melakukan perjuangan demokratisnya untuk menuntut haknya dalam mengenyam pendidikan, melalui aksi dan kampanye Media Sosial.

Mahasiswa menuntut untuk pembebasan UKT dan subsidi kuota yang layak kepada pihak kampus. Hal ini berdasarkan kondisi kehidupan mahasiswa yang semakin sulit akibat adanya Pandemi Covid-19 dan adanya penurunan penghasilan orangtua mahasiswa, sehingga mahasiswa terbebani oleh banyaknya biaya yang harus dikeluarkan.

“Kemudian aksi dan kampanye ini menjadi trending satu di Twitter dengan tagar #UntirtaKokPelit. Namun, respon pihak Rektorat bertolak belakang dengan apa yang sedang diperjuangkan mahasiswa Untirta,” terangnya.

Melalui laman Facebook WR II, pihak Rektorat menyesali apa yang telah dilakukan mahasiswa dan malah membanggakan diri atas kebaikannya memberikan subsidi kuota dan pemotongan UKT terhadap mahasiswa. Kemudian WR III menegaskan bahwa kecewa dengan gerakan yang dilakukan mahasiswa dan tidak segan untuk menindaklanjuti ke pihak berwajib.

“Keadaan ini semakin memperlihatkan, anti kritik dan membungkam gerakan mahasiswa. Kebijakan Rektor Untirta yang tidak ilmiah dan tidak demokratis ini, bukanlah kali pertama dilakukan,” katanya.

Sebelumnya, Kampus Untirta sempat mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan penangguhan UKT bagi mahasiswa pada Semester Genap 2020/2021, namun kebijakan ini berhasil digagalkan oleh gerakan massa mahasiswa. Kemudian adanya kebijakan parkir berbayar di Untirta yang kemudian kembali digratiskan dengan syarat menunjukkan Kartu Tanda Mahasiwa, dan berbagai kebijakan lain yang tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi pada kepentingan rakyat.

Atas dasar itulah, Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Untirta menuntut kepada Rektor Untirta untuk,

Pertama, menuntut pembebasan UKT minimal 50 persen dan atau Penyesuaian UKT minimal menurunkan 2 Golongan UKT.
Kedua, berikan subsidi kuota selama Pembelajaran Jarak Jauh sebesar Rp 100 ribu/bulan.

Ketiga, menuntut Rektorat untuk membuat Mekanisme (SOP) dalam Pembelajaran jarak jauh.

Keempat, menuntut rektorat untuk memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa perantau yang masih ada di Serang dan kelima, menuntut Rektorat untuk menghentikan tindakan anti demokrasi yang dilakukan pihak kampus terhadap mahasiswa

“Maka, kami KBM Untirta menyerukan kepada seluruh mahasiswa Untirta untuk bersatu dan memperbesar perjuangan yang lebih hebat lagi untuk melawan kebijakan Untirta yang anti terhadap mahasiswa. Mari wujudkan pendidikan ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat,” tukas dia.(bs/LLJ).

Serang, fesbukbantennews.com (1/7/2020) – Pada Juni 2020 terjadi inflasi sebesar 0,16 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,31. Dari tiga kota IHK di Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang.

Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana mengatakan, semua kota mengalami inflasi.

Inflasi. Tertinggi terjadi di Kota Cilegon sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 106,27 diikuti oleh kota Serang sebesar 0,18 dengan IHK sebesar 106,97. Sama dengan dua kota lainnya, Kota Tangerang juga mengalami inflasi sebesar 0,14 persen dengan IHK sebesar 104,86.

“Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naik/turunnya sebagian besar indeks kelompok Pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,46 persen, ” Kata Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana kepada FBn, Rabu (1/7/2020).

Sementara, lanjut Adhi, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,32 persen; kelompok perumahan, air, listrik,dan bahan bakar lainnya sebesar 0,00 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,21 persen; kelompok kesehatan sebesar -0,22 persen; kelompok transportasi sebesar 0,41 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar
0,59 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,04 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,10 persen.

“Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2020 sebesar 1,17 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 2,50 persen, ” Tukasnya. (LLJ).

Jakarta, fesbukbantennews.com (1/7/2020) – Sejumlah pemuda dari Banten bersama aktivis dari Walhi Jakarta, Pena Masyarakat, Greenpeace Indonesia dan Trend Asia kembali menggelar protes di Kedutaan Besar Republik Korea Selatan di Jakarta. Mereka mengecam
keputusan KEPCO (Korea Electric Power Corporation) yang melanjutkan pendanaan
energi kotor Jawa 9 & 10, Banten, Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa
komitmen Green New Deal Presiden Moon Jae In hanya pencitraan dan omong
kosong.

“Kami mengecam keputusan KEPCO yang tetap mendanai proyek PLTU Jawa 9 & 10.
Proyek ini secara ekonomi diproyeksikan akan menjadi beban kerugian khususnya bagi
PLN yang saat ini terjerat utang 500 triliun rupiah dalam proyek 35.000 MW. Alih-alih
menguntungkan secara ekonomi, pembangunan PLTU ini justru akan menjadi beban
bagi keuangan negara kedepannya. Sebuah keputusan ceroboh yang tidak
mengedepankan sense of crisis dalam kondisi seperti saat ini. Keputusan KEPCO ini
juga menunjukkan tidak adanya keseriusan komitmen global Green New Deal Presiden
Moon untuk menghentikan laju krisis iklim dengan tidak terlibat dalam pendanaan
proyek energi kotor batubara. Proyek ini berbahaya bagi iklim global, keberlanjutan
lingkungan dan kesehatan warga Banten.” ujar Andri Prasetiyo, Peneliti dan
Pengampanye Trend Asia.

Selain terlilit utang, kondisi keuangan PLN juga buruk karena merugi 38 triliun rupiah
tahun ini per 31 Maret 2020 berdasarkan laporan keuangannya. Laporan Trend Asia,
Walhi Jakarta, dan Pena Masyarakat berjudul “Racun Debu di Kampung Jawara” juga
mengekspos risiko proyek PLTU Jawa 9 & 10 dari segi risiko kelebihan kapasitas di
jaringan Jawa-Bali [1]. Perencanaan yang buruk oleh PLN, dan korupsi yang mengakar
pada proyek-proyek batubara, telah menggiring PLN ke dalam permasalahan keuangan
yang membahayakan APBN.

“Keputusan KEPCO untuk tetap melanjutkan proyek Jawa 9 & 10 di tengah pandemik
telah menunjukan wajah asli Pemerintah Korea Selatan dan membuktikan bahwa
mereka lebih mementingkan keuntungan semu daripada manusia dan lingkungan,”
tutup Didit Haryo Wicaksono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Tidak hanya KEPCO, para investor lain seperti KEXIM, KDB, K-Sure dalam proyek
PLTU Jawa 9 & 10 juga secara sadar, dan diketahui publik, sedang mengambil risiko
besar atas dana publik yang digunakan untuk membiayai proyek pembangkit energi
kotor ini. Pun, bagi mitranya di Indonesia, PLN.

Presiden Moon dan para lembaga pendana di proyek ini harus sadar bahwa keputusan
KEPCO telah mempertaruhkan kualitas hidup dan kesehatan warga Banten terutama
yang tinggal di wilayah sekitar PLTU. Data Dinas Kesehatan Kota Cilegon tahun 2017
menunjukkan, terdapat 15.039 balita di kota Cilegon yang terserang penyakit Infeksi
Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sementara, data yang sama menyebut bahwa ISPA
adalah penyakit yang paling banyak diderita penduduk Cilegon (39.455 kasus).
Pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 ini dikhawatirkan memperparah derita warga.

“Green New Deal Moon Jae In cuma omong kosong. Bukannya Green New Deal,
malah New Grave (kuburan baru) untuk masyarakat Banten akibat polusi dan hilangnya
sumber penghidupan dari investasi proyek PLTU 9-10. Kami, masyarakat Banten,
mengutuk keputusan pendanaan proyek energi kotor ini. Kami akan terus melawan,
karena ini menyangkut kehidupan kami,” tegas Mad Haer, Ketua Pena Masyarakat
Banten.

Tubagus Soleh Ahmadi, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta juga
menolak keras keputusan KEPCO. Menurutnya, persetujuan KEPCO untuk mendanai
PLTU Jawa 9 & 10 sama berarti KEPCO sedang mensponsori bencana ekologis di
Indonesia.

“Polusi udara akan semakin mengancam warga Provinsi Banten termasuk ibu kota
Jakarta yang berada dalam jangkauan pencemaran udara dari banyak PLTU di
sekitarnya. Banten adalah wilayah rentan bencana, termasuk wilayah pesisir dan Selat
Sunda, tepat di lokasi PLTU. Pembangkit ini jelas bukan energi yang adaptif terhadap
bencana, tetapi justru pembangkit yang “menggali” dan “memanen” bencana,” ucap
Tubagus. (*)

Serang, fesbukbantennews. com (1/7/2020) — Presiden Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo mencopot lima menteri pemerintah sekaligus, termasuk menteri pertahanan dan menteri dalam negeri. Demikian dekrit yang dirilis pada Ahad.

Embalo tidak mengungkapkan alasan pemecatan para menteri tersebut, yang seluruhnya merupakan anggota partai MADEM-15 pimpinan Embalo atau partai-partai yang loyal kepada presiden.

Langkah tersebut memperparah ketidakpastian politik di negara kecil Afrika Barat tersebut. Embalo dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden pada Desember lalu dan Domingos Simoes Pereira dari partai PAIGC berada di urutan kedua.

“Itu merupakan strategi Umaro Sissoco Embalo untuk mendapatkan mayoritas di parlemen,” demikian situs pro-PAIGC Ditadura de Consenso melalui analisis daring menyusul adanya dekret tersebut.

Pemecatan sejumlah pembantu presiden itu terjadi menjelang sidang parlemen pada Senin, ketika para anggota dewan diperkirakan akan memperdebatkan tentang aliansi politik mana yang berhak memerintahkan negara.

Gejolak pascapemilihan memendam harapan bahwa pemilu akan mengakhiri kekacauan kelembagaan selama bertahun-tahun. Mantan presiden Jose Mario Vaz melakukan bongkar pasang tujuh perdana menteri dalam lima tahun di tengah konflik dengan PAIGC, yang mengendalikan sebagian besar kursi di parlemen.(LLJ).

Sumber : Republika.co.id

Serang, fesbukbantennews. com (1/7/2020) – Pandu Cahaya Islam (PCI) Mathla’ul Anwar merespon positif pernyataan Presiden Jokowi yang beredar di akun Youtube Sekretariat Presiden, berisi kegelisahan Jokowi atas kinerja kabinetnya. “Kami mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar para Menterinya bekerja dalam situasi yang tidak biasa-biasa saja”. Demikian disampaikan oleh wakil Panglima PCI Pandeglang, Banten Zaenal Mutaqin kepada media di Serang, Senin (29/06).

Namun Zaenal menolak jika pernyataan Presiden tersebut kemudian diarahkan oleh pihak tertentu untuk membidik Menteri Agama sebagai sasaran. “Ini tendensius dan sangat tidak fair. “Nyata terasa sangat menonjol ambisinya untuk menggeser posisi Menag”, kata Zaenal. Padahal, sepanjang pidatonya, Presiden sama sekali tidak menyinggung bidang tugas dan tanggungjawab Kementerian Agama. Yang disampaikan oleh Presiden justeru keprihatinan terhadap penanganan masalah kesehatan. “Bukan masalah agama atau pendidikan, apalagi pesantren”, tegas Zaenal. Wajar pihaknya menilai hal tersebut insinuative dan halusinatif.

Sebagaimana diketahui beredar di media, bahwa Ketua GP Ansor PW Jawa Timur Syafiq Syauqi menyebut diantara yang patut dilakukan evaluasi dan bahkan Reshuflle adalah Menteri Agama. PCI menilai pernyataan ini sangat gegabah dan berbahaya karena terkesan mendikte Presiden sebagai simbol negara.

Hanya Presidenlah yang berhak mengevaluasi atau mereshuffle Menteri. Karena Menteri diangkat oleh Presdien sebagai hak prerogatifnya. Jika ada pihak pihak yang melontarkan pernyataan tersebut jelas ia tidak memahami sistem ketatanegaraan. “Janganlah kita mendahului taqdir. Presdien saja tidak mengatakan hal burulk tentang Menterinya’, lanjut Zaenal.

Zaenal melanjutkan, sebaiknya kita semua, yaitu duaratus enampuluh juta rakyat Indonesia fokus dan bahu membahu bersama Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 ini. Bukan malah melemparkan wacana yang membuat kegaduhan yang kontra prodkutif dengan situasi nasional saat ini.

Pernyataan Presiden secara eksplisit terkait dengan penanganan kesehatan dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 75 trilyun yang ternyata baru dicairkan 1 trilyunan. Sorotan Jokowi adalah pada belum cairnya tunjangan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta belanja APD yang masih sangat lambat. Sementara Kementerian Sosial terkait dengan bansos yang masih bermasalah dan kurang tepat sasaran. Artinya kementerian lain relative telah bekerja sesuai harapan dan instruksi Presiden Jokowi.

Khusus Menteri Agama yang mendapat sorotan dari kalangan tertentu, justru telah menunjukkan kinerja yang bagus. Selama kepemimpinan Menteri Agama Fachrul Razi sejak Oktober 2019, suasana tanah air harmonis dan damai. Tidak terdengar ada konflik terjadi di masyarakat. Hal ini tentu harus diapresiasi sebagai salah satu prestasi Menag.

Hal lainnya adalah keputusan dan kebijakan Menteri Agama dalam menunjang dan mendukung penanganan Covid-19. Berbagai kebijakan Menteri Agama di antaranya keputusan/kebijakan penundaan keberangkatan calon jemaaah haji. Keputusan/Kebijakan ini terbilang berani dan penuh visi kemaslahatan bagi ummat.

Visi kemashlahatan bahwa Menteri Agama sangat memperhatikan kemaslahatan dan keselamatan calon Jemaah haji agar mendapatkan kepastian yang jelas serta mendapatkan perlindungan yang diamanatkan oleh UU PIHU.

Selanjutnya kebijakan lainnya adalah kebijakan protokol kesehatan yang yang diberlakukan pada rumah ibadah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi, madrasah dan pesantren).

Kebijakan-kebijakan Menteri Agama ini menunjukkan bahwa Menteri Agama telah menunjukkan kinerja yang bagus dan responsive dalam penanganan Covid-19. Dengan adanya berbagai kebijakan Menteri Agama tersebut, menunjukkan bahwa Menteri Agama telah dengan seksama menindaklanjuti instruksi dan kebijakan Presiden dengan tepat. Hal ini dibuktikan dengan dampak dari pengambilan keputusan/kebijakan tersebut yang berjalan mulus.

Apa yang terjadi pada tugas seorang Menteri -sehebat apapun seorang Menteri- sangat tergantung pada Tim Menteri yang Solid. Tim Menteri yang solid ini tentu adalah bawahan-bawahan Menteri yang punya kapasitas, integritas serta kinerja yang bagus, yang terhindar dari berbagai kepentingan dengan maksud menjatuhkan marwah dan martabat Menteri. Kebutuhan akan Tim yang Solid ini yang semestinya difasilitasi oleh Presiden dengan dorongan, support dan perhatian dari Presiden.