Bulan: Maret 2016

Serang,fesbukbanteennews.com (31/3/2016) – Kawasan Banten Lama merupakan peninggalan sejarah masa lalu dalam bentuk perkotaan yang sangat lengkap, ada istana, benteng, masjid, vihara, danau, kanal, dan lainnya. Tak ada peninggalan sejarah di indonesia yang lengkap kecuali di Banten. Dan hal ini akan menjadi kawasan wisata spektakuler di Indonesia jika ditata dan kelola dengan baik.

Demikian dikatakan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten Yoesoef Boedi Ariyanto, saat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Biro Humas dan Protokol Banten di Aula Kecamatan Kasemen, Kamis (31/3/2016).

“Jika ditata dan dikelola baik tentu kawasan ini akan menjadi sangat spektakuler,” ujarnya.

Yoesoef juga mengatakan, pariwisata bisa dijadikan ujung tombak untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Senada dikatakan Kepala Balai Budaya Disbudpar Banten, Ujang Rafiudin, menurutnya, Banten Lama harus ditata menjadi lebih baik agar kawasan ini  menjadi spektakuler sehingga semakin banyak wisatawan yang datang.

“Ruh Banten harus kelihatan dalam penataan kawasan Banten Lama. Ruh ini dimunculkan dalam bentuk kebudayaan,” ujarnya.

Sementara, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Djoko Soetrisno , Pemkot Serang dalam waktu dekat penataan yang akan melakukan penataan di Kawasan Banten Lama. Antara penataan PKL, pengadaan Toilet dan PJU.

“Jangka menengah adalah membuat masterplan penataan kawasan, kita akan jabarkan nanti siapa akan berbuat apa di kawasan tersebut. Dan pada jangka panjang akan melakukan penataan menyeluruh,” kata Joko.

Menurut Camat Kasemen Subagyo, penataan kawasan banten lama harus sinergi semua pihak, tidak hanya pemda dan pemerintah pusat tapi juga perlu dukungan masyarakat.

“ Oleh karena itu, demi kepentingan bersama dan menumbuhkan kembali nama besar Banten, harus disamakan persepsi penataan kawasan Banten Lama ini, ” katanya. (LLJ)

Serang,fesbukbantennews.com (30/3/2016) – Para penggiat sosial menghimbau masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengawasi penggunaan APBD menjelang perhelatan Pilgub Banten 2017. Bukan saja oleh petahana, tapi beberapa bakal calon yang lain juga berpotensi membajak APBD guna kepentingan politik pemenangan pilgub.

“Berdasarkan telaah atas konstelasi politik hingga akhir Maret ini, kami menemukan sinyalemen adanya penggunaan APBD untuk pemenangan kandidat. Bukan saja oleh Gubernur petahana sekarang, tapi beberapa kandidat yang kini menjadi kepala daerah kabupaten/kota, atau kandidat yang memiliki afiliasi keluarga dengan kepala daerah itu,” kata penggiat sosial IAIN SMH Banten Fuad Hasan, Selasa (29/3/2016) kemarin.

Fuad menjelaskan, anggaran hibah bansos adalah pos yang paling rawan diselewengkan untuk pencitraan kandidat. Ada juga pos anggaran di beberapa SKPD, seperti pendidikan, kesehatan, dan humas. “Kami juga menemukan adanya penggalangan dana dari setoran pajak yang kemudian disetorkan kepada orang-orang yang memiliki afiliasi dengan kandidat tertentu. Jelas upeti itu bagian dari perilaku korupsi.”

Sebagai bentuk antisipasi, Fuad mendesak KPU dan Bawaslu gencar melakukan kampanye dan sosialisasi perihal aturan pidana dan etika pemilu. “Kami juga meminta KPK untuk melakukan upaya pencegahan. Melihat sejarah, Banten punya pengalaman. Bagaimana setahun sebelum pilgub 2011 silam, dana hibah bansos naik secara signifikan,” kata Fuad.

Dalam catatan FITRA, ada 7 modus kandidat memanfaatkan APBD untuk pilkada. Di antaranya pemberian bansos dan hibah, membuat program populis, dan memanfaatkan dana desa. (gies/LLJ).

Pandeglang,fesbukbantennews.com (30/3/2016) – Kartu BPJS Kesehatan, ternyata tidak banyak bermanfaat bagi warga miskin, sebab kartu kesehatan itu tidak menjamin semua layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pemilik kartu dapat diperoleh secara gratis.

Seperti dikeluhkan Ny. Khusnul Khotimah (34) warga Kampung Karabohong, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Khusnul mengatakan, saat dirinya melakukan persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang pada Rabu (23/03) sampai dengan Kamis (24/03), dikenakan tarif biaya dengan total Rp 632.000.

“Saya dirujuk dari klinik Al-Furqon ke RSUD Berkah. Setelah melahirkan, saya dipindahkan ke ruang nifas dan dipinta uang sebesar Rp 200.000. Dan keesokan harinya ketika saya mau pulang, saya harus bayar tagihan dulu sebesar 1.127.925,- yang kemudian setelah saya tanya ke saudara, nilai tersebut turun menjadi Rp 632.000 ribu,” ujarnya.

Berdasarkan rincian biaya yang diterima Krakatau Radio, diketahui rincian tersebut dikeluarkan pihak RSUD Berkah pada Kamis 24 Maret 2016. Rincian biaya sebesar itu, diantaranya untuk pembayaran ongkos perawatan dari tanggal 23 Maret sampai dengan 24 Maret sebesar Rp 200.000. Selain itu untuk pemeriksaan dokter di ruangan selama 1 hari sebesar Rp 29.000, biaya status penderita dirawat sebesar Rp 18.000, dan terakhir biaya persalinan sebesar Rp 385.000.

Kendati telah mempunyai kartu BPJS Kesehatan untuk proses persalinan, namun Khusnul tetap harus membayar biaya tersebut. Dalam kwitansi pembayaran, tidak dicantumkan siapa nama petugas yang menerima. Hanya terdapat paraf yang sudah di stempel RSU Berkah.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala BPJS Pandeglang, Wilda Alfernia mengatakan, apabila bayi yang dilahirkan melalui persalinan normal, maka biaya rawat digabungkan dengan ibu bayi dan dijamin oleh BPJS.

“Namun jika lahir dari proses caesar, bayi ditagihkan terpisah dari ibu. Masalahnya untuk bayi, apakah sudah punya kartu BPJS,” ujarnya sambil menyarankan agar pasien dapat memusyawarahkan hal tersebut dengan perawat di RSUD.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan dari pihak RSUD Berkah terkait persoalan ini. (Mudofar/LLJ)

Serang,fesbukbantennews.com 30/3/2016) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Muhamad Ali Surohma, mengadvokasi langsung

pasien miskin warga RT 008 RW 007, Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Kajar (55). (lebih…)

Pandeglang, fesbukbantennews.com (30/3/2016) – Penyerahan berkas formulir pendaftaran calon Gubernur Banten dari Partai NasDem, Ahmad Dimyati Natakusumah (suami Bupati Pandeglang Irma Narulita) di Hotel S Rizki, Senin (28/3) lalu, dihadiri sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ingkungan Pemkab Pandeglang.

Sejumlah PNS tersebut, seperti Camat Cimanuk Dadan Saladin dan Kasi Trantib Rahmat Sugiana hadir mengenakan seragam lengkap. Selain itu juga hadir Kabid Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3L) Dinkes Pandeglang Firmansyah, Kepala Kemenag Pandeglang Subhi dan Kasi Haji, Wawan serta beberapa PNS lainnya.
Berdasarkan pantauan, penyerahan berkas yang dihadiri anota DPR RI Ahmad Dimyati Kusumah Beberapa PNS terlihat hadir di dalam ruang acara dan beberapa PNS lainnya duduk di luar ruangan.  Kabid P3L Dinkes Pandeglang Firmansyah yang hadir mengenakan seragam PNS, tidak lama kemudian berganti baju.

Saat salah seorang PNS saat ditanya wartawan terkait kehadiran dalam acara politik tersebut mengaku, mendapat undangan dari panitia. “Saya hadir karena mendapat undangan,” kata salah seorang PNS tanpa memperlihatkan surat undangan tersebut.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pandeglang, Agus Riyanto mengaku, belum bisa berbicara banyak soal informasi kehadiran PNS di acara tersebut. Menurutnya, perlu bukti autentik dan keterangan PNS yang diduga menghadiri acara tersebut.

“Saya belum bisa mengambil sikap atau berkomentar terkait hal itu, karena belum lihat buktinya. Namun, kami akan mencari buktinya,” singkat Agus.

Sementara Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta agar PNS yang keluar kantor pada jam kerja untuk disertai dengan surat tugas  dari Kepala SKPD masing-masing. Tujuan pemberian surat tugas bertujuan agar setiap PNS yang keluar kantor pada jam kerja memilikikegiatan jelas dan tertib aturan.

“Bagi PNS yang keluar kantor pada jam kerja, harus jelas tujuannya. Untuk itu saya perintahkan kepada para Kepala SKPD untuk memberikan surat tugas kepada PNS yang keluar kantor pada jam kerja,” terangnya.

Ia tidak menginginkan PNS yang keluar kantor pada jam kerja melakukan yang tidak jelas. Jangan sampai keluar kantor bukan untuk keperluan kedinasan. Dengan diberikannya surat tugas, maka kegiatan PNS di luar kantor pada jam kerja bisa terpantau.

“PNS adalah pelayan masyarakat, jadi ketika ada PNS yang main-main itu berarti tidak disiplin. Saya menginginkan ada reformasi birokrasi di Pemkab Pandeglang dan saya akan mengevaluasi kinerja semua jajaran,” tegas Bupati Irna.(arla/LLJ).

Serang,fesbukbantennews.com (30/3/2016) – Peneliti sosial politik, Deni JA mengungkapkan, Banten menempati peringkat kedua terburuk dalam penyelenggaraan demokrasi. Kondisi itu berbanding lurus dengan bertambahnya angka kemiskinan di wilayah Banten.

Hal itu diungkapkan Deni dalam diskusi publik dengan tema ‘Praktik Demokrasi di Banten: Tantangan dan Pelajaran Terpetik’ yang digelar di Kompleks Perguruan Islam Annizomiyah, Labuan, Pandeglang, Selasa (29/3/2016).

Deni mengutip Democracy Index 2015 yang dirilis oleh ‘The Economist Intelligence’, bahwa Indonesia menempati urutanke 50 di antara negara yang diteliti indeks demokrasinya.

“Persoalan politik di Banten bisa diperluas menjadi persoalan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Demokrasi di Banten ini berada di urutan kedua terburuk di Indonesia setelah Maluku Utara,” ujar Deny.

Sementara itu, politisi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, menegaskan posisi Banten berada dalam situasi sulit. Ace menilai praktik demokrasi di Banten terjebak pada pragmatisme politik yang menjadikan uang sebagai acuan oleh masyarakat.

“Kami punya mimpi, Banten harus diubah dengan cara melakukan edukasi politik terhadap masyarakat dan melawan pragmatisme itu,” kata Ace.

Diketahui, kegiatan diskusi tersebut digagas oleh Neng Dara Affiah, mantan komisioner Komnas Perempuan asal Banten, yang merupakan pengasuh Perguruan Islam Annizomiyah, Pandeglang, Banten.

Hadir dalam kesempatan itu, aktivis Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, Dekan FISIP Unma, Said, Ketua ICMI Kabupaten Lebak, Usep Mujani serta sejumlah cendikiawan lainnya. Acara itu juga disaksikan langsung oleh santri, mahasiswa dan warga setempat.

“Agenda utamanya adalah kunjungan dari sahabat-sahabat saya yang ingin mengenal pesantren yang sedang kami kembangkan di Banten. Kemudian kami sisipkan dialog untuk memperkaya intelektual di sini tentang demokrasi di Banten,” kata Neng Dara Affiah

Neng berkeinginan keburaman di Banten dapat diurai melalui dialog-dialog kebudayaan seperti ini. Di lain pihak, Deni JA selaku pembicara, menjelaskan bahwa kunjungan ke perguruan Islam Annizomiyah, merupakan bentuk dukungannya terhadap gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh Neng Dara Afiah.

“Kami datang ke Pandeglang ini tidak hanya kunjungan dari seorang sahabat, tetapi juga kunjungan kebudayaan,” kata Deni.(LLJ)
Kiriman : Usep Mujani

Serang,fesbukbantennews.com (29/3/2016) – Memiliki keinginan untuk menjadikan partai politik sebagai wahana perjuangan Rakyat membuat Salah satu Aktivis maju di pemilihan ketua DPD PAN Kota Serang. Adalah Daddy Hartadi, yang selama hampir 10 tahun memperjuangkan isu lingkungan di Provinsi Banten yang akan turut serta dalam kontestasi tersebut. Hal ini ia sampaikan ketika dihubungi melalui sambungan selulernya pada Selasa (29/3/2016) siang.

(lebih…)

Serang,fesbukbantennews.com (29/3/2016) – Empat warga Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, salah satunya mantan kepala desa (kades) dihukum penjara selama 1 tahun oleh majelis hakim pengadilan Tipikor PN Serang, Senin (28/3/2016) kemari. Keempatnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana puting beliung senilai Rp 580 juta pada tahun 2012. (lebih…)

Serang,fesbukbantennews.com (29/3/2016) – Mobil Toyota Yaris A 500 FA yang dikemudikan M. Budiman warga Komplek Pasir Indah,Kota Serang, Ringsek dihantam kereta api barang Merak-Jakarta, Selasa (29/3/2016) sore.

(lebih…)