Pasang Koprok Rp2000 Dipenjara, Terdakwa Korupsi Rp3,6 Miliar Tahanan Kota

Serang,fesbukbantennews.com (19/11/2015) – Fahmi (28), warga Pontang Prapatan, Kecamatan Pontang,Kabupaten Serang hanya mampu meratapi nasibnya dibalik jeruji besi rutan Serang. Lantaran iseng masang judi koprok Rp2000, dia dipenjara sejak Agustus 2015 lalu. Bahkan sepeda motor Yamaha MIO Soul miliknya ikut disita.meski dirinya tidak tahu bahwa judi koprok dilarang pemerintah.

Sementara, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajidarmo,Rangkasbitung, Lebak, drg Indra Lukmana, terdakwa kasus dugaan korupsi korupsi dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di RSUD Adjidarmo, Rangkasbitung, Lebak tahun 2008-2011 senilai Rp89,2 miliar. Dan merugikan keuangan negara Rp3,6 miliar lebih, hanya dikenai tahanan kota.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang yang dipimpin hakim M Sainal , Rabu (18/11/2015), terungkap, Fahmi ditangkap saat polisi melakukan penggerebekan di arena hiburan rakyat Sabtu, 29 Agustus 2015 sekitar pukul 23.45 wib.

Terdakwa ditangkap berikut barang bukti uang miliknya sebesar Rp5000,- selain itu alat untuk judi Koprok milik bandar dan uang taruhan milik orang lain Rp5000,juga ikut diamankan. Bahkan, sepeda motor milik terdakwa pun disita. Meski sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk berjudi.

Saat ditanya hakim kenapa saat digerebek polisi tidak lari, terdakwa mengaku tidak tahu jika itu melanggar hukum. Bahkan dirinya pasrah motornya disita beserta uang miliknya Rp5000,.

“Terdakwa kepada FBn mengatakan, dirinya hampir 3 bulan dikurung di jeruji besi. Dan sepeda motor Yamaha MIO Soul miliknya pun ikut disita. “Saya baru pertama masang koprok pak, itu masang pas saat maen dua rebuan. Sudah hampir tiga bulan saya dipenjara. Dan motor saya juga ditahan. Saya ada STNK dan BPKB nya, ” jelasnya di balik jeruji besi PN Serang.

Di hari yang sama, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajidarmo,Rangkasbitung, Lebak, drg Indra Lukmana, terdakwa kasus dugaan korupsi korupsi dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di RSUD Adjidarmo, Rangkasbitung, Lebak tahun 2008-2011 senilai Rp89,2 miliar. Dan merugikan keuangan negara Rp3,6 miliar lebih, tidak ditahan sejak dalam penyidikan hingga di pengadilan.

Menurut ketua majelis hakim yang menyidangkan terdakwa, M Sainal, pengadilan hanya melanjutkan status penahanan dari kejaksaan. Terdakwa Indra hanya menjalani tahanan kota. “jika nanti terdakwa tidak kooperatip, maka akan dipenjarakan,” kata M Sainal kepada FBn Rabu (18/11/2015).

Oleh JPU, Indra didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

JPU juga menilai, Indra telah melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

” Indra selaku Direktur RSUD Dr.Adjidarmo yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Jamkesmas di RSUD Dr Adjidarmo Kabupaten Lebak yang menerima dana Jamkesmas seharusnya dalam waktu 1×24 jam setelah dana masuk ke rekening penerimaan RSUD Dr.Adjidarmo, dana tersebut langsung disetorkan ke Kas Daerah. Akan tetapi, Indra justru memerintahkan Nani Iriyanti selaku Kepala bagian Keuangan untuk memindahkan dana Jamkesmas dari Rekening Penerimaan Dana Jamkesmas ke Rekening Tabungan Dana Talangan pada Bank BRI atas nama dirinya. Hal itu tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Jamkesmas, “kata JPU .

Kemudian, kata JPU saat membacakan dakwaan, Indra memindahkan sebagian dana Jamkesmas di rekening Penerimaan Dana talangan Bank BRI Cabang Rangkasbitung tersebut ke Rekening Bank BJB atas nama dirinya juga.

Indra juga didakwa telah menerima fee atau potongan harga (diskon) dari pembelian obat selama 2008 sampai 2011.

Fee tersebut diterima Indra dari penggunaan langsung Dana Jamkesmas untuk pembelian obat-obatan dan alat-alat medis habis pakai.

“Terdakwa dengan sengaja menggunakan dana Jamkesmas untuk penggunaan langsung pembelian bahan medis habis pakai dan pembelian obat-obatan untuk mendapatkan fee, keuntungan, komisi, atau diskon harga pembelian obat dan alat kesehatan yang dibeli oleh RSUD Dr. Adjidarmo dari perusahaan penyedia obat-obatan dan alat-alat medis habis pakai,” ungkapnya.

Untuk menampung fee, keuntungan, Komisi, atau diskon harga tersebut, lanjut jaksa, terdakwa memerintahkan Wakil Direktur RSUD Dr. Adjidarmo Drg. Meutia Elda untuk menggunakan rekening di Bank BCA Cabang Rangkasbitung yang telah dibuka atas nama terdakwa dan Meutia Elda di Bank BCA Cabang Rangkasbitung.

Selain itu, Indra juga menerima fee atau komisi yang pembiayaannya berasal dari APBNTP (Anggaran Pembelanjaan dan Biaya Negara Tugas Pembantuan) dari Kementrian Kesehatan RI sebesar Rp1.164.925.000, yang diberikan oleh PT Java Medika dan Drg. Lily.

Seharusnya fee atau potongan harga pembelian obat merupakan Pendapatan Daerah yang dibukukan oleh RSUD sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah yang mencakup komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari pengadaan barang dan/atau jasa.

Fee, keuntungan atau diskon harga yang diperoleh terdakwa Indra dari 2008 sampai 2012 sebesar Rp. 3.521.724.500,19.

Atas penerimaan uang tersebut, terdakwa Indra telah memperkaya diri sendiri antara lain memperoleh uang sejumlah Rp 10.000.000 setiap tahunnya dan memperkaya orang lain dengan menentukan pembagian uang tersebut kepada Direksi dan karyawan RSUD Dr. Adjidarmo.

“Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan kucuran dana jamkesmas sebesar Rp155.717.478 dan menerima uang fee, keuntungan, komisi, atau diskon harga sebesar kurang lebih Rp3.521.724.500,19, dimana uang itu seharusnya disetorkan ke kas Daerah Pemkab Lebak, telah merugikan keuangan negara dan/atau keuangan daerah sejumlah Rp3.677.441.978,19, atau setidak-tidaknya sejumlah itu,” kata jaksa.

Selesai mendengarkan dakwaan, majelis hakim memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.”karena terdakwa tidak melakukan eksepsi, sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi,” kata ketua majelis hakim, seraya mengetukkan palunya. (LLJ)