Templates by BIGtheme NET
Home » Banten » Soal Korupsi Tanah Pemkot, Mahasiswa Desak Kejari Serang Usut Syafrudin
Aliansi Gerakan Mahasiswa Kota Serang berunjukrasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Senin (8/7/2019).

Soal Korupsi Tanah Pemkot, Mahasiswa Desak Kejari Serang Usut Syafrudin

Serang,fesbukbantennews .com (8/7/2019) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Kota Serang berunjukrasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Senin (8/7/2019). Mereka mendesak Kejari Serang mengusut kembali persoalan keterlibatan Wali Kota Serang Syafrudin, dalam kasus Tindak Korupsi pengalihan aset Pemerintah Kota Serang berupa tanah di persil 53/S Kampung Batok Bali, Kelurahan/Kota Serang seluas 8.200 meter persegi.

Aliansi Gerakan Mahasiswa Kota Serang berunjukrasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Senin (8/7/2019).

Dalam orasinya, kordinator Aksi Ridho Rivaldi mengatakan bahwa masyarakat sudah tidak percaya terhadap kepemimpinan Syafrudin yang telah terlibat dalam kasus tindakan korupsi. Menurutnya, kepemimpinannya telah gagal.

“Disaat Syafrudin menjadi Camat Serang, dia (Syafrudin) terindikasi terlibat dalam penjualan aset milik negara. Dia gagal sebagai pemimpin,” kata Ridho saat berorasi.

Melihat hal itu, lanjut dia, pihaknya khawatir Syagrudin sebagai Wali Kota Serang menggunakan jabatannya bukan untuk mensejahterakan rakyat melainkan untuk memperkaya diri sendiri.

“Maka dengan ini, kami mendesak kepada Kejari Serang untuk mengusut kembali keterlibatannya dalam kasus aset Pemkot,” tegasnya.

Perlu diketahui, kasus tindak pidana korupsi tersebut dinyatakan Majelis Hakim pada tanggal 18 Februari 2018, bahwa Faizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Syarief dan Wali kota Serang Syafrudin yang saat itu menjabat Camat Serang.

Ketiganya dinilai melanggar dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain mendesak Kejari Serang usut tuntas keterlibatan Syafrudin dalam kasus Dugan korupsi tanah Batok Bali, mereka juga menyoroti kinerja 100 hari kinerja walikota dan wakilnya yang dinilai gagal total. “Diantaranya bertambahnya gizi buruk , limbah sampah di Cilowong yang menyengat dan Masih marak pungli di Banten Lama, ” ujar dia.

Puas menyampaikan aspirasinya, pengunjukrasa membubarkan diri dengan tertib.(LLJ).

Copyright @2018 FBn