Serang,fesbukbantennews.com (25/3/2016) – Saat ini kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Nasib guru honor pun jauh dari kebutuhan hidup layak. Demikian pula dengan pelayanan kesehatan oleh pemerintah kepada warganya jauh dari kata cukup. Dibuktikan dengan mahalnya biaya berobat.
Demikian terungkap dalam diskusi publik, dengan tema “Persatuan Rakyat Banten Untuk Hak Dasar warga Negara” di Gedung Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang diselenggarakan oleh mahasiswa yang terhimpun dalam Lembaga Semi Otonom Pendidikan Kewarganegaraan (LSO-PKN) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bekerja sama dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Kamis (24/3/2016).
Agenda diskusi publik yang diselenggarakan oleh LSO PKN tersebut dihadiri oleh multisektoral rakyat yaitu Martani dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Sohari dari Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia (FSPBI), Bannie Argo Putra dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Neneng dari Federasi Serikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FSPTK), dan Raden Deden Fajarullah dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) sebagai pembicara dalam acara tersebut.
“dunia pendidikan saat ini masih sangat memprihatinkan, permasalahan yang sering terjadi terkait dengan keadilan dan kesejahteraan yang harus di terima oleh guru, ” kata perwakilan FSPTK Neneng.
Neneng menjelaskan, Upah yang di terima oleh guru honorer sangat jauh dari kata layak untuk memenuhi kebutuhan.
“sedangkan tidak sedikit guru honorer yang sudah mengabdikan diri nya bertahun tahun tetapi masih tidak mendapat perhatian dari pemerintah, terkait dengan hakikatnya sebagai manusia yang memiliki tanggungan dan kebutuhan yang harus di penuhi, ” jelas Neneng.
Sedangkan dalam pemaparan dari LMND Raden Deden Fajarullah, LMND mengganggap hal yang terjadi saat ini adalah bentuk dari dominasinya kepentingan modal dalam menguasai seluruh asset asing yang ternyata berdampak kepada produk kebijakan salah satunya kebijakan tentang sistem pendidikan di Indonesia.
“sehingga hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan gratis, ilmiah demokrasi jauh dari angan-angan, ” kata Deden.
Deden menjelaskan, terjadinya kapitalisasi pendidikan, berdampak kepada masa depan pendidikan itu sendiri, khususnya mahasiswa siap dicetak menjadi tenaga kerja murah dan terdidik. serta menghilangkan watak ilmiah mahasiswa itu sendiri, yaitu belajar untuk rakyat, bersatu bersama rakyat dan berjuang bersama rakyat.
“maka dari itu seharusnya mahasiswa kembali membuka teori yang lebih maju serta keberpihakannya kepada masyarakat,” jelas Deden.
Dari situasi keseluruhan, lanjut Deden, dibutuhkan persatuan dalam tiap sektoral sangat perlu dalam perjuangan dan pergerakan yang harus di lakukan oleh massa rakyat untuk sama-sama memperjuangkan hak dasar nya sebagai warga negara dalam melawan kepentingan modal.
Sementara, menurut Bannie Argo Putra perwakilan dari DKR. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia karena memang untuk melakukan aktivitas dan kerja kerja produktif manusia harus memiliki kesehatan, mahal nya biaya kesehatan saat ini menjelaskan bahwa negara sudah tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negara nya.
“adapun program-program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah justru hanya dijadikan alat untuk mendulang keuntungan golongan saja,” kata Bannie.
Akan tetapi, tegas Bannie, DKR menyadari bahwa perlu nya perjuangan dan advokasi permasalahan mengenai biaya kesehatan masih sering terjadi.
“Advokasi yang di lakukan oleh DKR sendiri berusaha memperjuangkan hak warga negara untuk tetap hidup karena regulasi di negara kita tentang kesehatan pun menjelaskan bahwa kesehatan adalah hak seluruh rakyat,” tukas Bannie.
Hasil dari diskusi publik tersebut menyepakati bahwa buruh, tani, mahasiswa, dan kaum miskin kota mempunyai kesamaan yaitu kesamaan kondisi tertindas dan kedudukan manusia di dalam pemerintahan pun sama, selain itu persatuan multisektoral merupakan keharusan yang harus di lakukan dalam perjuangan-perjuangan dan pergerakan multisektoral untuk sama-sama merebut hak dasar warga negara yang tidak di berikan oleh negara.(LLJ)
