Serang,fesbukbantennews.com (8/9/2015) – Gubernur Banten Rano Karno meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Banten, untuk lebih berkomitmen meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur pada saat memberikan pengarahan dalam rapat pembahasan hasil pemeriksaan pendahuluan BPK RI Perwakilan Banten atas Implementasi Standar Akuntanasi Pemerintah Berbasis Akrual, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Serang, Senin (07/09/2015).
Gubernur mengatakan, komitmen pengelolaan keuangan oleh seluruh SKPD sangat penting. mereka diminta secara rutin harus memeriksa keuangan yang masuk dan keluar termasuk menyiapkan sumber daya manusianya “Secara kesiapan, kita sudah siap, tetapi memerlukan guidence (panduan). Karena masalahnya ada dua yaitu sistem dan SDM, kalau sistem ibaratnya kita bisa sediakan, tetapi untuk SDM ini diakui masih sangaat kurang,” ucap Gubernur di hadapan puluhan kepala SKPD yang hadir.
Menurut Gubernur, idealnya dalam satu SKPD itu dipersiapkan minimal dua orang pegawai yang ahli dalam mengurus keuangan dengan berbasis akrual. “Kedepan harus diciptakan pelatihan-pelatihan dan rekruitmen yang paham akuntansi, tetapi orang tersebut nantinya harus tetap dijaga agar tidak pindah untuk mengurusi urusan yang lain lagi,” Ucapnya.
Akuntansi berbasis akrual, kata Gubernur dapat memberi gambaran utuh terhadap posisi keuangan daerah. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan secara efisiensi.
“Mudah-mudahan secepatnya bisa diterapkan, apalagi BPK dan BPKP mau membantu kita. Artinya kalau mereka mau bantu kita dan kita ga siap ini sih kelewatan. Insyaallah tahun ini kita siap, tapi memang masa transisi ini membuat kita harus siap dan perlu pengawasan terus menerus,” ujar Gubernur.
“Kami berusaha dalam implementasi butuh persiapan sebaik-baiknya. Terutama SDM untuk paham dan mampu menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual di tahun 2015 ini,” tambahnya.
Seluruh jajaran di Pemporv, kata dia, harus meyakini agar pelaksanaan akuntansi berbasis akrual ini bisa dilakukan. “Bukan ditakuti namun merupakan keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah agar transparan, akuntabel, memenuhi nilai kewajaran dan kecukupan,” ujarnya didepan puluhan Kepala SKPD yang hadir.
Dalam sosialisasi tersebut, narasumber yang hadir yaitu Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten Rizal Sihite, Sekda Banten Ranta Suharta, Kepala DPPKD Banten Wahyu Wardhana dan Kepala Inspektorat Banten Tjaka T Roseno.(hmsbtn/LLJ)
