Serang,fesbukbantennews.com (4/9/2015) – Gubernur Banten Rano Karno meminta kepada seluruh PNS Banten untuk menyadari posisinya yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Sehingga, harus mengutamakan pelayanan dan kepentingan publik.
“aparatur Provinsi Banten harus menerapkan profesionalisme sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Harus mampu melahirkan keberadaan negara. Dimana, kebutuhan rakyat adalah kebutuhan negara. Keinginan masyarakat, adalah keinginan negara,” kata Rano saat melantik Ranta Suharta sebagai Sekda Banten di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (3/9/2015).
Pergantian Sekda Banten tanpa dihadiri oleh Kurdi Matin ini berdasarkan keluarnya surat Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo Nomor 134/M Tahun 2015, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Provinsi Banten tertanggal 24 Agustus 2015.
“Ranta agar jabatannya harus mewujudkan cita-cita masyarakat dan pembentukan Provinsi Banten. Terutama dalam hal memelihara nilai semangat perjuangan, kerukunan, dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Gubernur Banten, Rano Karno, Kamis (03/09/2015).
Ranta Suharta yang masih menjabat sebagai kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten kini mendapatkan golongan 4B atau pejabat setingkat eselon 1B.
“Peran Sekda sekaligus seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) merupakan satu kesatuan. Harus bekerja keras untuk menjalankan cita-cita Provinsi Banten dan menyelesaikan RPJMD 2012-2017,” terangnya.
Ranta sendiri memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dirinya sebagai abdi negara, “ada enam arahan dari Gubernur, untuk menyelesaikan berbagai macam di antaranya Bank Jabar, sisa temuan BPK-RI, hingga persiapan APBD 2016,” katanya.
Dirinya pun berjanji, akan melakukan efisiensi anggaran. Agar masyarakat Banten bisa merasakan pembangunan di sisa kepemimpinan Si Tukang Insinyur, Rano Karno, sebagai Gubernur.
“Mengefisiensi anggaran daerah dalam pelaksanaan tugas. Bertindak netral dan tidak memihak kepada kepentingan politik. Akan membangun dan menginternalisasi pemberantasan korupsi,” tegasnya.
KH. Abuya Dimyati, pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlotul Ulum Cidahu, Kabupaten Pandeglang, Banten yang menghadiri pelantikan tersebut, sempat menghentakan seisi pendopo dengan teriakan sambutannya.
“Aman Provinsi Banten, subur Provinsi Banten,” teriak KH. Abuya.(LLJ)
