Serang,fesbukbantennews.com (26/10/2016) – Tulisan ini Berangkat dari keadaan Demokrasi di Indonesia hari ini, dimana hegemoni kelompok oligarki borjuis berhasil membuat ilusi tentang pesta demokrasi rakyat, padahal jelas Demokrasi yang tersaji hari ini di Indonesia adalah Demokrasi Borjuis bukan demokrasi rakyat, melalui mekanisme yang nama nya PEMILU. Dalam perspektif Marxis, demokrasi borjuis bisa diartikan sebagai “sebuah sistem politik di mana orang-orang yang duduk di pemerintahan, dan tentu di lembaga-lembaga negara lainnya, adalah orang-orang yang berasal dari kelas borjuis”. Mereka adalah para pemilik modal besar. Mereka itulah yang selama ini mengendalikan keuangan, pabrik-pabrik dan mesin-mesin industri modern. Oleh karena itu, borjuasi, yang selama ini sudah berkuasa di pos-pos ekonomi, yang kemudian oleh sistem didorong untuk menempati pos-pos politik, akan dapat dengan mudah mengeksploitasi buruh dan “membunuh” penghidupan jutaan rakyat miskin. Akhirnya, negara yang seharusnya menjadi “ibu” bagi seluruh rakyatnya, hanya akan menjadi (sebagaimana pernah dikatakan oleh Marx) “… tempat di mana individu-individu dari kelas yang berkuasa memaksakan kepentingannya”.
Sejati nya Sistem Demokrasi di gunakan untuk mensejatrakan rakyat tetapi sistem demokrasi yang hari ini ada malah menyengsarakan rakyat, Demokrasi kelas borjuis yang mengejar kekuasaan untuk dapat melegitimasi kepentingan nya melalui perangkat regulasi yang lahir dari parlemen borjuis yang bermotif mempertahankan kekuasan borjuis nya dan menumpuk kekayaan keluarga nya ini tanda yang nyata bahwa watak kapitalisme dan feodalisme berasimilasi dengan baik. Sedangkan Posisi rakyat masis tetap sama seperti pada saat orde baru masih menjadi komoditas politik ini sama arti nya mereduksi subtansi dari Demokrasi itu sendiri. kesenjangan sosial semakin terasa, harga bahan baku semakin mahal, Subsi semakin dikurangi, pendidikan dan kesehatan semakin komersil, pengangguran semakin menumpuk setiap tahun nya, belum lagi Korupsi para elit yang semakin masif, menambah penderitaan massa rakyat. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Demokrasi (PEMILU) yang hari ini berlangsung di Indonesia adalah Demokrasi Borjuis pesta nya kaum kapitalisme memperebutkan alat untuk mengakumulasi kapital. Demokrasi dimaknai hanya sekedar memilih pada saat pencoblosan setelah itu partisipasi massa rakyat dalam urusan keputusan kebijakan yang menyankut hajat orang banyak (rakyat) seerta kesadaran politik nya di tekan dengan segala daya upaya baik melalui aparatur ideologis (UU, MEDIA, Kurikulum pendidikan, budaya) dan aparatur represif (Polisi, Militer, Penjara) dengan kekuasan kapitalisme memilik akses untuk menggunakan aparatur ideologis dan aparatur represif.
Maka tidak heran jika dalam praktek demokrasi kita sering terjadi black campan, Money politik, politik terasaksional anta relit budaya ini lah yang melahirkan massa rakyat yang bermental pengemis malas oportunis pragmatis. Para pemodal sengaja membentuk budaya Serangan Fajar dalam teknis pemilu membagikan amplop yang berisi uang kepada massa rakyat yang akan memilih nya setelah kebiasan ini menjadi budaya akhir nya menjadikan orang yang memiliki modal lah yang akan memenangkan pertarungan di arena Demokrasi. Efek dari Demokrasi Borjuis ini Domino dari semenjak pra pemilihan hingga pasca menjadi masalah. jika di analogikan sebagai pohon, permasalahan Bangsa ini akar nya adalah Demokrasi Liberal ala borjuis ini lah sumber dari segala sumber masalah nya sejak lahir nya pemerintahan Orde Baru 1965-1966 di bawah kepemimpinan Komprador Militerisme Soeharto.
Salah satu instrument Demokrasi adalah partai politik, Pasca reformasi kebebasan berserikat atau membangun partai politik mulai terbuka setelah 32 tahun pintu itu di tutup, dari hasil reformasi itulah kemudian bermunculan berbagai partai baru dari mulai partai yang berbasis ideolog Religius sampai yang berideologi Nasionalis, namun partai-partai tersebut hingga hari ini belum menjawab persoalan massa rakyat malah partai politik yang hari ini ada terinfeksi virus kapitalisme sehingga menjadi partai borjuis yang tidak merefleksikan kepentingan massa rakyat malah melanggengkan struktur penindasan terhadap massa rakyat.
Untuk memberikan gambaran empiris mengenai isu ini, survei INES (Indonesian Networks Election Survey) tahun lalu bisa menjadi ilustrasi. Survei itu memperlihatkan sebagian besar (87%) responden menganggap partai-partai politik lebih dikenal karena perilaku korupnya, juga karena kegiatannya membagi-bagi uang pada saat menjelang pemilu (74%) untuk membeli suara. Survei INES secara lebih detail menggambarkan bahwa citra terburuk atas perilaku korup partai-partai politik berturut-turut ditujukan kepada Golkar (97,3%), Demokrat (96,3%), PKS (82,3%), PKB (67,3%), PDIP (60,6%), PPP (39,6%), PAN (18,6%), Hanura (5,9%), Nasdem (5,7%), dan Gerindra (4,8%).
Persepsi semacam ini membuat publik (80%) memiliki gambaran negatif terhadap peranan partai-partai politik yang hari ini berada di parlemen, dan tidak mempercayainya bisa membawa perubahan untuk perbaikan sistem politik dan pemerintahan. Survei INES dengan demikian menegaskan kembali, partai-partai politik kita bukanlah agen perubahan, tetapi justru pembela konservatisme sistem politik. Selain survei INES itu, ilustrasi lain bisa melengkapi gambaran riel mengenai apa yang bisa dilihat dalam perilaku politisi partai borjuis itu. Selama beberapa tahun terakhir ini saja, publik sudah cukup melihat berbagai skandal besar yang dilakukan partai-partai. Skandal-skandal itu melibatkan petinggi partai dan politisi yang duduk di parlemen atau eksekutif. Nilainya skandal berkisar belasan milyar hingga trilyunan rupiah. Tanpa perlu menyebut rinci, hampir semua partai dan politisinya menjadi korup karena terlibat praktek ekonomi-politik kartel yang menggasak APBN itu.
Sedemikian kronis nya keadaan Demokrasi di Negara ini, di tambah lagi partai politik yang hari ini ada tidak mampu menjadi solusi dari penderitaan rakyat, menitipkan nasib kepada parpol yang hari ini ada adalah ilusi sama ilusi nya dengan berharap ada perubahan nasib ketertindasan kita hari ini oleh imprealisme tetapi kita hanya diam tidak melakukan apapun. di tengah Dominasi kekuatan politik borjuis, ditengah kekuasaan oligarki elitis, dan ditengah aktualisasi Demokrasi yang di kendalikan oleh imprealisme kapitalisme sehingga dalam praktek jauh dari persepektif Demokrasi Pancasila seperti apa yang sering di kampanyekan oleh oleh Ir.Soekarno.
Tentu diam bukanlah ekspresi politik yang tepat karena hancur nya Negara bukan karena banyak nya orang jahat tetapi karena diam nya orang baik. Kita harus membangun kekuatan perimbangan untuk melawan dominasi kekuatan kapital, dengan membuat fron persatuan rakyat yang merangkul elemen-elemen massa rakyat seperti buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, mahasiswa, kaum perempuan, dan pekerja seni yang progresif. Dengan melakukan peleburan elemen-elemen massa rakyat ini kedalam satu fron persatuan, itu arti nya kita sedang membangun suatu kekuatan alat perjuangan untuk rakyat, sampai pada tahap pembentukan alat perjuangan yang paling modern yaitu partai politik alternatif rakyat. Hanya dengan kendaran yang berbasiskan persatuan massa rakyat yang sadar inilah kita dapat mencapai tujuan pembebadan nasional, membebaskan rakyat dan bangsa Indonesia dari cengkraman Imprealisme dan feodalisme, Karena persatuan adalah sarat yang absolud untuk memenangkan revolusi.
Memang Benar bahwa, di atas kertas, demokrasi borjuis memberikan ruang yang sama, hak-hak yang sama kepada semua kelas dan golongan. Tetapi pada prakteknya, ruang-ruang ekonomi dan politik penting hanya bisa diakses oleh kelas tertentu, yaitu kelas borjuis.
Jadi jelas, tidak akan pernah ada demokrasi yang sesungguhnya di bawah kapitalisme. Sebelum sistem kapitaisme ini dihancurkan oleh kaum buruh yang terorganisir, dibantu dengan elemen-elemen progresif lainnya, maka praktek politik yang korup dan bermental cencunguk ini akan terus berlangsung. Sejarah kemanusiaan di bawah demokrasi borjuis akan terus menjadi sejarah teror dan ketakutan; sejarah kemiskinan dan kematian; sejarah kekalahan dan ketidakberdayaan.
Untuk itu solusi yang ilmiah dari hasil analisa bacaan-bacaan objektif di lapangan, bahwa untuk mengkhiri segala bentuk penghisapan dan penindasan rakyat Indonesia adalah dengan membuat partai politik alternatif yang terbentuk dari persatuan basis-basis massa rakyat dengan prinsip gotong-royong dengan buruh sebagai pelopor, Sehingga Indonesia dapat “Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian sosial budaya”. (TRISAKTI) dapat di wujudkan dengan nyata dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercipta.
Refrensi Tulisan :
http://dennyja-world.com/account/karyamu-kolommu-polemikmu/partai-partai-borjuis-kita/
http://www.militanindonesia.org/analisa-perspektif/hukum-demokrasi/8234-demokrasi-borjuis-menyengsarakan-kaum-buruh-dan-rakyat-miskin.html
https://ppijkt.wordpress.com/tag/politik-alternatif/
Biodata Pengirim:
Nama : Kudelws
Kontak: 087771193978
Status : mahasiswa Fakultas hukum untirta
Organisasi: Ketua Sapma PP Untirta .(LLJ)
