Templates by BIGtheme NET
Home » Banten » Pengamat : Rencana Mutasi Besar-besaran Bukan Solusi Pembenahan Birokrasi di Pemprov Banten

Pengamat : Rencana Mutasi Besar-besaran Bukan Solusi Pembenahan Birokrasi di Pemprov Banten

Serang,fesbukbanennews.com (4/8/2015) – Mutasi pejabat besar-besaran di lingkungan Pemprov Banten yang direncanakan Plt Gubernur Banten Rano Karno, dinilai bukan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di tubuh birokrasi Banten. Solusi belum tentu menjamin akan adanya percepatan penyerapan anggaran lebih-lebih untuk meningkatkan etos kerja para PNS.

Ikhsan Akhmad.(LLJ)

Ikhsan Akhmad.(LLJ)

“Saya melihat rencana mutasi ini hanya sebatas ritual. Bahwa setelah ada penguasa baru, langsung dilakukan mutasi. Jadi mungkin skenarionya, setelah Rano definitif menjadi Gubernur, mutasi dilakukan. Awal tahun lalu, setelah Kurdi Matin jadi Sekda, juga dilakukan mutasi. Jika alasan Rano untuk menggejot anggaran, saya pikir mutasi bukan pilihan yang tepat. Mutasi justru akan menciptakan ketidakpastian. Karena mutasi baru saja dilakukan Februari 2015 lalu. Bagaimana mengukur kinerja pejabat hanya dalam rentang waktu kurang dari 7 bulan,” kata pengamat politik Ikhsan Ahmad, Senin 3 Agustus 2015.

Ikhsan berpandangan, kehendak Rano untuk melakukan mutasi erat kaitannya dengan kepentingan politik menuju Pilgub Banten 2017.

“Informasi yang kami serap, Rano akan mulai memasang orang-orangnya untuk duduk di posisi strategis yang kelak sepanjang tahun 2006 nanti menjadi pasukan yang efektif untuk memenangkannya pada kontestasi Pilgub Banten, Februari 2017 mendatang. Jika itu yang terjadi, maka reformasi birokrasi yang selama ini digelorakan Pemprov Banten menjadi percuma. Toh pada akhirnya pendekatan kekuasaan yang akan menentukan posisi pejabat itu. Ini nanti erat kaitannya dengan postur dan alokasi APBD Banten 2016,” katanya.

Penggiat Komite Gerakan Kawal (Tegak) Demokrasi Agus Muslim menyoroti adanya beberapa pejabat yang rangkap jabatan. Agus mendesak Hudaya Latuconsina dan Suyitno memilih atas status mereka saat ini. Tetap menjadi eselon II di Pemprov atau menjadi Penjabat kepala daerah. “Rangkap jabatan mereka itu juga berpengaruh terhadap beban kerja,” kata Agus. (gies/LLJ)

Copyright @2018 FBn