Serang,fesbukbantennews (23/3/2015) – Keberadaan Provinsi Banten jika dilihat berdasarkan faktor Geografis, Geologis, Hidrologis, Demografis, Industri dan Urbanisasi, Provinsi Banten sangat berpotensi terjadinya bencana. Oleh karena itu perlu kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana harus dilakukan dengan tindakan preventif secara nyata dan bersungguh-sungguh tanpa harus merusak alam dan lingkungan.
Demikian dikatakan Plt Gubernur Banten Rano Karno saat menyampaikan pengajuan Raperda Penanggulangan Bencana di Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banten, Senin (23/3/2015).
Dalam paripurna yang molor satu jam, Rano juga menjelaskan, berpegang pada undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemprov Banten meminta dukungan kepada dewan untuk menerbitkan Raperda Penanggulangan Bencana.
Ia juga mengatakan, bahwa Raperda ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rano juga menjelaskan bahwa di Banten sendiri mempunyai 3 potensi bencana yaitu Bencana Alam, Bencana non Alam dan bencana Sosial.
Terkait wewenang dan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mengharapkan dukungan dan apresiasi dari DPRD Provinsi Banten dalam mewujudkan Penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu; Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat serta Pasca Bencana.
Lebih lanjut Plt. Gubernur ini menyampaikan, bahwa Keberadaan Provinsi Banten jika dilihat berdasarkan faktor Geografis, Geologis, Hidrologis, Demografis, Industri dan Urbanisasi, Provinsi Banten sangat berpotensi terjadinya bencana.
“Oleh karena itu, kesiapsiagaan kita dalam mengantisipasi terjadinya bencana harus dilakukan dengan tindakan preventif secara nyata dan bersungguh-sungguh tanpa harus merusak alam dan lingkungan.” Jelasnya dihadapan Pimpinan dan anggota DPRD Banten.(hms/LLJ)
