Templates by BIGtheme NET
Home » Banten » Mantan Jubir Atut : Kepemimpinan Rano Alami Pelapukan Fungsi

Mantan Jubir Atut : Kepemimpinan Rano Alami Pelapukan Fungsi

Serang, FESBUK BANTEN News  (17/2/2015) Siapa yang tak kenal dengan Fitron Nurul Ikhsan, mantan Juru Bicara (Jubir) Gubernur non aktip Ratu Atut Chosiyah Fitron Nur Ikhsan (FNI), memandang bahwa kepemipinan Rano Karno di tanah Jawara telah mengalami ‘Pelapukan Fungsi’.

Fitron Nur Ikhsan (tengah) saat mendampingi  Tahanan KPK Tb Chaeri Wardana di PN Serang.(LLJ)

Fitron Nur Ikhsan (tengah) saat mendampingi Tahanan KPK Tb Chaeri Wardana di PN Serang.(LLJ)

 

“Kalau ada gubernur bisa di atur oleh pihak luar atau di atur oleh salah seorang pejabat. Saya tidak mau menyebutkan namanya, ini akan ada pelapukan fungsi,” kata anggota DPRD Provinsi Banten, Fitron Nurul Ikhsan, Selasa (17/2).

 

‘Pelapukan Fungsi’ kepemimpinan menurut Fitron adalah dimana para jajaran di bawah Gubernur ataupun Wakil Gubernur Banten tak lagi menghormati pemimpinnya dan tak lagi menjalankan fungsi nya dengan baik.

 

“Kalau Banten pengen maju itu tidak boleh ada pelapukan fungsi kepemimpinan. Yang saya maksud adalah dimana seseorang tidak bekerja pada tugas pokok dan fungsi dia,” terangnya.

 

Menurut mantan juru bicara (jubir) Ratu Atut ini, jangan sampai Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), hingga Kepala Dinas (Kadis) membuka ruang untuk masuknya kekuatan dari luar yang bisa mengendalikan pekerjaan seseorang, sehingga pembangunan di Provinsi Banten dapat terganggu.

 

Menurut Fitron, jika ‘pelapukan fungsi kepemimpinan’ terjadi di Banten, maka fungsi dari kepemimpinan Rano Karno hanya akan menjadi seremonial belaka saja, sehingga Banten tak akan mampu keluar dari masa transisi pasca Ratu Atut di non aktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur.

 

Dirinya pun meminta agar fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif dikembalikan sebagaimana mestinya. Rano pun diminta agar kembali ke khittoh pendirian Provinsi Banten dimana tujuannya adalah mensejahterakan rakyat Banten.

 

“Misalkan gini, peran kepala dinas bisa di atur oleh orang dekat Gubernur, seorang Gubernur bisa kendalikan oleh bukan kekuatan legislatif. Jadi hubungan legislatif dan eksekutif itu yang harus di sehatkan,” tegasnya.(dhyie/LLJ).

 

Copyright @2016 FBn