Serang,fesbukbantennews.com (22/5/2015) – Kendati tidak lagi mempengaruhi posisi politik kepala daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tetap menjadi barang ‘sexy’ untuk diolah menjadi isu, bahkan digoreng menjadi komoditas politik, baik oleh legislatif maupun masyarakat umum. Kritik sampai penolakan dan masukan hingga saran, semarak dalam berita media.
LKPj Gubernur Banten telah disampaikan Plt Gubernur Rano Karno, 17 April 2015 lalu. Reaksi sejumlah komponen kritis terhadap ‘karya ilmiah’ para pembantu gubernur itu pun beragam. Selain menyampaikan capaian pembangunan yang dianggap berhasil, secara terbuka Rano Karno juga menyampaikan sejumlah hal yang belum mampu dicapai dan bahkan mengakui sejumlah kegagalan. Tentu saja, bukan kelompok kritis jika tidak mencermati hal-hal yang yang kurang sejalan atau bahkan tidak sejalan dengan kondisi ideal yang mestinya bisa dicapai oleh pemerintah daerah yang digelimangi sumber daya lebih, berupa anggaran dan sumber daya manusia seperti Pemprov Banten. Ini pulalah isu ‘sexy’ yang bisa menjadi barang apapun bagi kalangan politikus maupun media massa.
Pada masa UU 22/1999 masih berlaku, moment penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sangat politis dan kerap membuat para kepala daerah harap-harap cemas, karena jika DPRD menolak laporannya maka ancaman pemberhentian di depan mata. Namun sekarang, LKPj yang hanya memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah itu, hanya akan berbuah rekomendasi perbaikan penyeleggaraan pemerintah daerah dari DPRD.
Sedikitnya ada tiga kali aksi unjuk rasa yang mengkritisi LKPj Rano Karno dengan isu menolak LKPj, lengkap dengan sejumlah alasan kenapa massa pendemo merasa harus menolaknya. Suara-suara kelompok mahasiswa ini jelas sangat perlu didengar oleh Plt Gubernur sebagai masukan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah. Saya masih percaya bahwa suara mahasiswa masih lebih kecil tingkat kontaminasinya ketimbang elemen lain. Ada benarnya jika sejumlah kegagalan dan ketertinggalan menjadi isu para mahasiswa untuk mengkritisi.
Dalam laporannya Rano Karno memang mengungkap sejumlah kegagalan proses lelang sejumlah kegiatan. Rano menyebutkan, pada program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air terdapat 8 paket pekerjaan gagal lelang, program pengembangan dan revitalisasi infrastruktur permukiman terdapat 12 paket batal lelang dan 10 paket gagal lelang serta 18 paket batal kontrak, program pembinaan dan penataan perumahan terdapat 19 paket pekerjaan gagal lelang. Di lain sisi, Rano juga menyampaikan bahwa penyelengaraan urusan pemerntahan dilaksanakan melalui 937 kegiatan yang terangkum dalam 78 program pada 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Banten. Hal positif lain menurut saya, Rano secara tegas mengakui masih ada prangkat daerahnya yang capaian kinerjanya di bawah 80 persen. Sejumlah hal penting di atas, semestinya menjadi perhatian serius para wakil rakyat untuk mengevaluasi secara kritis program-program yang sudah ada terkait kekuatan, kelemagan, peluang dan tantangan yang mesti dirumuskan oleh DPRD bersama pemerintah agar menjadi lebih baik penyelenggaraannya di tahaun 2015 ini.
Ke depan, Pemprov Banten hendak merasionalisasi program dan kegiatan berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan melihat peluang serta tantangan yang ungkin dihadapi, agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan memberikan dampak kepada masyarakat. Sehingga, kalaupun masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, hal itu lebih disebabkan karena tantangan zaman yang kian bertambah, bukan karena kelemahan-kelamahan yang sama setiap tahunnya. Juga agar segenap aparatur Pemprov Banten tidak melulu jatuh di lubang yang sama setia periodenya.( LLJ).
*) Aktif di Komite Penegak (Tegak) Demokrasi
